ANALISIS URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
- Authors
-
-
Salma Amalia Amanda
Universitas TidarAuthor -
Zulfa Rusyda Fadiyah
Universitas TidarAuthor -
Nurul Hidayah
Universitas TidarAuthor -
Siti Aydina
Universitas TidarAuthor
-
- Keywords:
- Partisipasi Masyarakat, Asas Keterbukaan, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Abstract
-
Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan unsur fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum demokratis yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Dalam perspektif konstitusional, keterlibatan publik tidak hanya diposisikan sebagai hak prosedural, tetapi sebagai kewajiban normatif negara untuk memastikan bahwa setiap norma hukum dibentuk secara transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menjadi landasan utama yang mewajibkan pembentuk undang-undang untuk membuka akses informasi dan ruang partisipasi publik pada seluruh tahapan legislasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus untuk menganalisis urgensi partisipasi masyarakat dan penerapan asas keterbukaan dalam proses legislasi nasional. Hasil penelitian menegaskan bahwa partisipasi publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen demokrasi prosedural, tetapi juga sebagai sarana korektif terhadap potensi elit legislasi dan penyimpangan kekuasaan.
- References
-
Adiputra, K. A. K., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2025). Asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Referensi Hukum, 6(1), 251–260.
Fadillah, N. (2022). Penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang tentang cipta kerja dan undang-undang tentang ibu kota negara. Lex Renaissance, 7(1), 149–160.
Hanafi, M. I., Damayanti, L. D., & Nazulfa, I. (2022). Penerapan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Constitution Journal, 3(2), 196–198.
Hakim, L. (2025, February 25). Metode yuridis normatif. Deepublish Store. https://deepublishstore.com/blog/metode-yuridis-normatif/
Rohman, M. M., Mu’minin, N., Masuwd, M., & Elihami, E. (2024). Methodological reasoning finds law using normative studies (theory, approach and analysis of legal materials). MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 4(2), 204–221.
Seta, S. T. (2020). Hak masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(2), 158–160.
- Downloads
- Published
- 2026-01-01
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Zahra Puput Angrany, Irena Syahbania Feranda, Dian Eka Prastiwi, TINDAK KEKERASAN MASSA TERHADAP TERDUGA PENCURIAN BERDASARKANPASAL 170 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Moch Ariel Al Buchory, BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP PRESUMPTION OF INNOCENCE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasya Azzahra, Tri Andrisman, Budi Rizki Husin, Heni Siswanto, Nikmah Rosidah, Aisyah Muda Cemerlang, UPAYA DENSUS 88 DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Emi Silvia, Endang Suprapti, Elianta Ginting, PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RISIKO PADA SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Septia Tri Puspita Sari, Afrizal Saputra, Penerapan Prinsip Strict Liability terhadap Perusahaan Pabrik Penghasil Limbah Pencemar Lingkungan Berdasarkan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rizka Asy Syifa, ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN ASET KRIPTO PASCA PERALIHAN PENGAWASAN DARI BAPPEBTI KE OJK TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Ahmad Fahrezi, Tri Andrisman, Deni Achmad, FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KETIDAKHADIRAN TANPA IZIN DI DETASEMEN POLISI MILITER XXI/2 LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adam Sya Firnanda , KAJIAN NORMATIF TERHADAP EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT BALI DI ERA MODERNISASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nailul Najwa Karimah , HAK PENDIDIKAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LPKA DITINJAU DARI UU SPPA DAN UU PERLINDUNGAN ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.