KEPASTIAN HUKUM STATUS PENGEMUDI OJEK ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA
- Authors
-
-
Hasna Hamidah
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati BandungAuthor
-
- Keywords:
- legal certainty, online motorcycle taxi, labor law
- Abstract
-
The development of digital technology has given rise to app-based transportation services that create new employment opportunities while simultaneously generating legal issues concerning the status of online motorcycle taxi drivers within the Indonesian labor law system. At present, online motorcycle taxi drivers are classified as business partners rather than workers, resulting in the absence of normative labor protections. This article aims to analyze the legal certainty of the employment status of online motorcycle taxi drivers from the perspective of Indonesian labor law and its implications for the protection of drivers’ rights. The analytical framework is based on an examination of the legal relationship between drivers and platform companies, a comparison between employment relationships and partnership arrangements, and their relevance within the context of the gig economy. This study employs a descriptive-analytical method using both normative juridical and empirical juridical approaches, drawing upon statutory regulations, court decisions, and practical partnership arrangements. The findings indicate that classifying drivers as partners leads to legal uncertainty and limited labor protection, as the relationship is predominantly contractual and administrative in nature. Therefore, comprehensive regulatory reform is necessary to ensure legal certainty, fairness, and proportional protection for online motorcycle taxi drivers within the Indonesian labor law framework.
- References
-
Perhubungan, Menteri, and Republik Indonesia. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 12 TAHUN 2019 TENTANG PELINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT (2019).
Annazah, Nur Siti, Henriko Tobing, and Nugroho Habibi. “Perlindungan Hukum Dan Sosial Bagi Pekerja Gig : Membangun Kerangka Regulasi Yang Inklusif Bagi Pekerja Ojek Online Di Indonesia,” n.d., 1–43.
Arif Novianto, Anindya, Dessi Wulansari, and Ari Hermawan. Riset: Empat Alasan Kemitraan Gojek, Grab, Hingga Maxim Merugikan Para Ojol. The Conversation, 2021.
Budiono, Eko. “Komisi V DPR RI Siap Bahas RUU Transportasi Online.” Infopublik.id, 2025. https://infopublik.id/kategori/nasionalpolitik-hukum/920648/komisi-v-dpr-ri-siap-bahas-ruu-transportasi-online.
Cahyono, Anton, Indra Fredika Kusuma, and Haryo Hendro Kusumo. “Hubungan Hukum Kemitraan Antara Driver Online Dengan Penyedia Layanan,” 2024.
Dian, Hadiati. “Legal Relationship Between Platform Service Providers and Online Transportation Driver In Indonesia,” no. 29 (2023): 199–210.
Farizma, Wahyu Rizki. “Meninjau Posisi Mitra Ojek Online Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia.” JDIH KABUPATEN SUKOHARJO, n.d. https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/meninjau-posisi-mitra-ojek-online-dalam-hukum-ketenagakerjaan-di-indonesia.
Hernawati, Fauzia. “Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Pengemudi Ojek Online Sebagai Pekerja Gig Economy Di Indonesia.” Alchemist Group, 2025. https://alchemistgroup.co/perlindungan-jaminan-sosial-terhadap-pengemudi-ojek-online-sebagai-pekerja-gig-economy-di-indonesia/.
Khoirunnisa, Balqis, Mella Ismelina, and Farma Rahayu. “Analisis Kedudukan Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Sistem Kerja Berbasis Platform Digital,” 2025, 8480–87.
Oey, Williams. “Di Balik Layar Aplikasi Ojek Online: Menyoal Ulang Status Kemitraan Atau Hubungan Kerja.” Hukumonline.com, 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/di-balik-layar-aplikasi-ojek-online--menyoal-ulang-status-kemitraan-atau-hubungan-kerja-lt6836f490afb40/.
Puspa, Ayuta, Citra Zuama, Cut Mutia Dinda, and Djalu Pamungkas. “Telaah Regulasi Ojek Online Di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Fenomenologi Hukum Review of Online Ojek Regulation in Indonesia from the Perspective of Phenomenological Philosophy of Law,” 2021, 21–40.
Sandy, kunthi fahmar. “Kemenhub Dan DPR Bahas Rancangan UU Transportasi Online.” IDXChannel, 2025. https://www.rctiplus.com/news/detail/terkini/4799386/kemenhub-dan-dpr-bahas-rancangan-uu-transportasi-online.
Sayekti, Nidya Waras. “Dinamika Penyelenggaraan Transportasi Online Di Indonesia,” 2025, 1–5.
Setiasih, Herma. “Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek Online Atas Kontrak Perjanjian Perusahaan Gojek ( Study Kasus Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No . UU 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan , Yang Dimana Menimbang Sebagaiberikut Tentang Aturan Lalulintas.” JURNAL SOSIAL HUMANIORA DAN PENDIDIKAN 1, no. 1 (2022): 34–38.
- Downloads
- Published
- 2026-01-04
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Wayan Marsya Anggita Anggraini , PERAN AWIG – AWIG DALAM MENGATUR PENGGUNAAN TANAH ADAT DI BALI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya Rafida, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI BARANG MELALUI E-COMMERCE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dzaky Muhammad Haris, Rinaldy Amrullah, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGOLAHAN MINERAL ILEGAL TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN OLEH SUBDIT IV TIPIDTER DITRESKRIMSUS POLDA LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nailul Najwa Karimah , HAK PENDIDIKAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LPKA DITINJAU DARI UU SPPA DAN UU PERLINDUNGAN ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bagas Dwi Surahman, Ilham Fajri, Nathaniel Felix Karo Karo, Ahnan Hibatullah, Stevri Iskandar, REFORMASI PERAN ADVOKAT DALAM KUHAP BARU: PENGUATAN HAK PENDAMPINGAN SEJAK TAHAP AWAL PEMERIKSAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melina Agustin Lius, SISTEM KEKERABATAN DALAM HUKUM ADAT BALI: STRUKTUR, FUNGSI, DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Erwin Rudi Haryadi, Silvia Anggraeni, Cahyoko Edi Tando, Herry Fernandes Butar Butar, PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN KEPRIBADIAN MELALUI KEGIATAN BAKAT SUPER CAMP (BSC) KEPADA KLIEN ANAK BAPAS KELAS II KLATEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wikan Arvirda Sidik, Zulfara Giska Mutiarani, Maulidya Azzahra, Matsna Aura Sabila, ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENITENSIER (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 91/PID.B/2022/PN.MKS) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Panji Jalu Rajendra, Freddy Ando Simamora, Qiyamullail Al Rasyid, REKONSTRUKSI KEWENANGAN DISKRESI DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PASCA PUTUSAN-PUTUSAN PTUN 2022–2024: ANALISIS NORMATIF ATAS BATASAN, AKUNTABILITAS, DAN POTENSI PENYALAHGUNAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aulya Salsa Billa, Muhammad Alvian Rhamadani, Evan Nurrahman, ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME PELAKSANAAN PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.