AKIBAT HUKUM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN PIDANA TAMBAHAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP KEADILAN
- Authors
-
-
Shaskia Nabilla Miranda
Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaAuthor
-
- Keywords:
- disparitas pemidanaan, pidana tambahan, tindak pidana korupsi, prinsip keadilan, proporsionalitas pemidanaan
- Abstract
-
Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa menuntut
penerapan pidana pokok dan pidana tambahan secara
kumulatif. Namun, dalam praktik peradilan, penjatuhan pidana
tambahan sering menimbulkan disparitas yang berpotensi
bertentangan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas.
Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum putusan
tindak pidana korupsi yang memuat pidana tambahan tidak
proporsional. Penelitian dilakukan dengan metode hukum
normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual,
dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiadaan batasan
normatif mengenai proporsionalitas pemidanaan membuka
ruang diskresi hakim yang luas sehingga berpotensi melahirkan
excessive punishment dan ketidakpastian hukum. Disparitas
antara pidana pokok dan pidana tambahan, khususnya pidana
subsidair uang pengganti, menimbulkan dampak negatif bagi
terpidana, melemahkan kepercayaan publik terhadap
peradilan, serta menghambat pemulihan kerugian negara. Oleh
karena itu, upaya hukum diperlukan sebagai instrumen korektif
untuk menjamin pemidanaan yang adil, proporsional, dan
konsisten.
- References
-
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
A Bryan Garner. Black’s Law Dictionary. Fift Editi. St Paul Minn: West Publishing, 1999.
Dermina Dsalimunthe. ―Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (BW).‖ Al-Maqasid 3, no. 1 (2017): 12–29.
Dirdjosisworo, Soedjono. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010.
Fadilah, Nur Idrus. ―Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Penipuan Online Kajian Putusan Nomor
118/Pid.Sus/2021/PN.Wkb Dan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr.‖ Jurnal Komisi Yudisial 16, no.
3 (2023): 325–41. https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.598.
Harkristuti Harkrisnowo. Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi
Dan Pemidanaan Di Indonesia. Depok: Orasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia,
2003.
Marwan Mas. Pengantar Ilmu Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
Prof. Dr. H. Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Kedua. Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, 2002.
Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
Setiawan, Deni, Awan Maulidin Juna, M. Surya Fadillah, Sabdia Oktarianda, Zulkarnen Zulkarnen, Agus
Rizal, and Ibnu Satrio. ―Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia.‖
Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin 1, no. 3 (October 27, 2024): 266–78.
https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.144.
Sumadiana, I Wayan, and I Gusti Ngurah Aristiawan. ―PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
KORUPSI PEMBERI DAN PENERIMA SUAP YANG DILAKUKAN MANTAN BUPATI TABANAN SERTA UPAYA
PENANGGULANGANNYA.‖ Jurnal Aktual Justice 9, no. 1 (July 19, 2024): 1–14.
- Downloads
- Published
- 2026-01-05
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ardina Ajria Arini, Nazar Nurdin, PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Esa Bella Pertiwi, Bayu Sudrajat, Hikmi Hadzibatun Nizar, Novia Zulfiatuz Zahroh, Muhammad Amirul Azhar, HUKUM MENAHAN UANG BOOKING FEE: PERSPEKTIF KEADILAN DALAM ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Widianto Wisnu Wardana, Ardian Kayla Aprilianto, Olivia Margaretta, Callista Aurellia Nugrho’s, Yaqutah Salsabila Zadah, Hukuman Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana: Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Pasal 100 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Retno Wulandari, Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Digital dalam Kasus Transfer Dana Pinjaman Online Fiktif , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zahra Ramadhanty Drajat, Sidi Ahyar Wiraguna, REVITALISASI PRINSIP AUDI ET ALTERAM PARTEM DALAM SIDANG DARING: KAJIAN NORMATIF ATAS PERLINDUNGAN HAK ASASI PIHAK BERPERKARA (MENGANALISIS BAGAIMANA ASAS MENDENGARKAN KEDUA BELAH PIHAK DITERAPKAN DALAM SIDANG VIRTUAL) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasya Azzahra, Tri Andrisman, Budi Rizki Husin, Heni Siswanto, Nikmah Rosidah, Aisyah Muda Cemerlang, UPAYA DENSUS 88 DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mutia Ramanda Nasution, ANALISIS KEKUATAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Erino Arista Yudha, PROFESIONALISME ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN HUKUM PRODEO TERHADAP KLIEN PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF ETIKA DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nesya Janesca, Heni Siswanto, Emilia Susanti, Eko Raharjo, Sri Riski, OPTIMALISASI PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA WARGA MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Decky Hermawan, M. Ariel Anggara Pratama, Ayu Putryana, ANALISIS YURIDIS PASAL 241 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 (KUHP BARU) TERHADAP KEBEBASAN PERS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.