EFEKTIVITAS HAK APPRAISAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS TERHADAP KEPUTUSAN RUPS DALAM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

• Wulandari Putri Danayanti

  Universitas Padjadjaran

  Author

• Keisha Rumaisha Devinasari

  Universitas Padjadjaran

  Author

• Theresia Ayuditha Saragih

  Universitas Padjadjaran

  Author

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas dalam suatu perseroan terbatas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai hak appraisal yang menjadi perlindungan bagi pemilik saham minoritas apabila terjadi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dianggap merugikan kepentingannya. Namun, efektivitas hak appraisal dalam praktiknya masih dipertanyakan, mengingat terdapat berbagai kendala, baik dari segi implementasi hukum, kesadaran hukum pemegang saham, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian dalam karya tulis ini merupakan studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan data sekunder berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, serta data sekunder berupa teori-teori hukum, buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan sumber literatur lain yang berkaitan. Studi ini menemukan bahwa efektivitas hak appraisal di Indonesia masih terbatas karena belum adanya pedoman pelaksanaan yang rinci dan mekanisme penegakan yang tegas. Dibandingkan dengan sistem di negara-negara common law seperti Amerika Serikat dan Singapura, regulasi Indonesia cenderung bersifat deklaratif dan belum beroperasi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aspek normatif dan institusional, termasuk penyusunan pedoman prosedural yang lebih jelas dan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, agak hak appraisal benar-benar berfungsi sebagai perlindungan hukum yang nyata bagi pemegang saham minoritas.

Artikel Jurnal

Black, B. (2001). The Legal and Institutional Preconditions for Strong Securities Markets. UCLA Law Review, 48, 781–783.

Perdana, P. B. & Cahyaningsih, T. D. (2025). Dinamika Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 5(1), 160.

Butar-Butar, M. H., et.al. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas pada Perusahaan Terbuka. PATIK: Jurnal Hukum, 7, 144.

Irawati. (2017). Perlindungan Hukum Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan Terbatas Bagi Pemegang Saham Minoritas. Diponegoro Private Law Review, 1(1), 133.

Sidabalok, J. (2023). Menemukan Landasan Konstitusional Perusahaan dan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Nasional Indonesia. Fiat Iustitia: Jurnal Hukum, 3(2), 145.

Buku Teks

Muhammad, A. (2010). Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sidabalok, J. (2012). Hukum Perusahaan dan Perkembangannya di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fuady, M. (2002). Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fuady, M (2012). Hukum Perseroan Terbatas. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fuady, M. (2017). Hukum Perseroan Terbatas. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hadjon, M. P. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya. Surabaya: Bina Ilmu.

Khairandy, R. (2014). Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press.

Rahardjo, S. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mertokusumo, S. (2007). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

• pdf