SANKSI PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM SISTEM JINAYAH ACEH (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyyah Sinabang Nomor 11/JN/2023/MS.Snb dan Implementasi Pasal 50 Qanun Jinayah Aceh)

• Adi Fadillah

  Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

  Author

• Arsila Salsabila

  Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

  Author

• Biladi Mil Urahmah

  Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

  Author

• Dhea Aulia Putri

  Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

  Author

• Deden Najmudin

  Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

  Author

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang memberikan dampak fisik, psikologis, dan sosial jangka panjang bagi korban. Di Aceh, tindak pidana ini diatur melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, khususnya Pasal 50, yang menetapkan sanksi berat berupa cambuk 150–200 kali, denda 1.500–2.000 gram emas murni, atau penjara 150–200 bulan bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak. Meskipun kerangka normatif telah tegas, implementasinya dalam praktik peradilan masih menimbulkan berbagai permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi putusan, menganalisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Sinabang Nomor 11/JN/2023/MS.Snb secara kritis. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan Pasal 50 dan praktik penjatuhan ‘uqubat, termasuk pertimbangan hakim, pembuktian, dan perlindungan korban. Penelitian ini penting untuk menilai efektivitas sistem jinayah Aceh dalam menangani pelecehan seksual terhadap anak serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi penegakan hukum yang berpihak pada korban.

K. Kayowuan Lewoleba and M. Helmi Fahrozi, “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak,” Esensi Huk., vol. 2, no. 1, pp. 27–48, Jul. 2020, doi: 10.35586/esensihukum.v2i1.20.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2024). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023. Jakarta: Komnas Perempuan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020.

Mahkamah Syar’iyah Sinabang. (2023). Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Snb tentang Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak (hlm. 23). Mahkamah Syar’iyah Sinabang.

Munandar, “Kedudukan Anak Sebagai Jinayah Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah,” Syiah Kuala Law Journal, vol.1 (1). 2017, pp. 209-228.

Naufal S, Listy Y. L, Sabillah F, Nazla I. R, Muhammad Gani R, Rosdiana. “Analisis Historis Unsur Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol. 1 (2). 2025.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

R. Capah and R. A. Fikri, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual,” Innov. J. soc. Sci. res., vol 3, no. 4, pp. 9432-9444. 2023.

Uddin, H. R., & Kristiono, N. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. Media Hukum Indonesia (MHI), 2(5), 160–166.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 153. Jakarta: Sekretariat Negara.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. (2014). Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 angka 40. Pemerintah Aceh.

• pdf