PENYALAHGUNAAN PKPU OLEH PELAKU USAHA DOMINAN: PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN DAN PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS PKPU PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK)
- Authors
-
-
Amanda Sekaringtyas Ramadhani
Universitas Muhammadiyah SurakartaAuthor -
Indah Maulani
Universitas Muhammadiyah SurakartaAuthor
-
- Keywords:
- PKPU, pelaku usaha dominan, Garuda Indonesia, kepailitan, persaingan usaha
- Abstract
-
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum kepailitan yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada debitor dalam melakukan restrukturisasi utang guna menjaga kelangsungan usaha dan menghindari kepailitan. Secara konseptual, PKPU berfungsi sebagai mekanisme penyelamatan usaha (business rescue mechanism) yang menempatkan kepentingan debitor dan kreditor secara seimbang. Namun demikian, dalam praktik penerapannya, PKPU tidak jarang dimanfaatkan oleh pelaku usaha dominan sebagai strategi hukum untuk menunda kewajiban pembayaran utang, memperkuat posisi tawar terhadap kreditor, serta mempertahankan penguasaan pasar. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan PKPU oleh pelaku usaha dominan serta mengkaji fenomena tersebut dari perspektif hukum kepailitan dan hukum persaingan usaha melalui studi kasus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, pendekatan kasus, serta pendekatan law and economics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKPU yang dijalani oleh Garuda Indonesia mencerminkan pergeseran fungsi PKPU dari instrumen penyelamatan usaha menjadi alat strategis pelaku usaha dominan yang berpotensi menimbulkan distorsi persaingan usaha dan menciptakan unequal playing field dalam industri penerbangan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi perspektif hukum persaingan usaha dalam proses penilaian dan pengawasan PKPU oleh Pengadilan Niaga guna mencegah penyalahgunaan instrumen kepailitan.
- References
-
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Fuady, M. (2017). Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Fuady, M. (2018). Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sjahdeini, S. R. (2016). Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Sastrawidjaja, M. (2014). Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: Alumni.
Widjaja, G. (2016). Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Mustafa, B. (2018). Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana.
Susanti, D. O. (2019). Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press.
Lubis, A. F., Anggraini, A. M., & Nugroho, A. (2017). Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Margono, S. (2015). Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika.
Mertokusumo, S. (2010). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
Rahardjo, S. (2009). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta: Kompas.
Posner, R. A. (2014). Economic Analysis of Law. New York: Wolters Kluwer.
Cooter, R., & Ulen, T. (2016). Law and Economics. Boston: Pearson Education.
Harahap, M. Y. (2015). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
KPPU. (2020). Pedoman Penilaian Posisi Dominan. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
KPPU. (2021). Laporan Tahunan Penegakan Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: KPPU.
- Downloads
- Published
- 2026-01-08
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Jihan Ayu Fransiska, Nabilla Salma Fitri, KEABSAHAN REKAMAN PERCAKAPAN TELEPON TANPA IZIN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agnes G. R. Simbolon, Novia Nayla Putri, Voleta Istiqomah, Marsya Keisya Gunawan, Lutfhi Naufal Najib, Srikandi, Mulyadi, PRESEPSI GENERASI Z MENGENAI BUDAYA PATRIARKI DALAM ADAT NUSANTARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Edra Satmaidi, Ahmad Wali, M. Riduan, ANALISIS YURIDIS PERTAMBANGAN DI BUKIT SANGGUL SELUMA: PERSPEKTIF HUKUM TATA RUANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alika Dewianti Kusuma, PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH AKTIVITAS INDUSTRI: TINJAUAN ANTARA KETENTUAN HUKUM DAN PELAKSANAANNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ari Ramdani, PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PENDIDIKAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Difa Felisa Heriah, Taun, ANALISIS DEKRIMINALISASI ABORSI SEBAGAI HAK KESEHATAN REPRODUKSI TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- A’aliyah Najwa A.M, Aqila, Raden Roro Vinny Julia Soemartono, Alviana Nova I , Rizky Febriana, Masitha Tismananda Kumala, TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KERUSAKAN TERUMBU KARANG OLEH KAPAL PESIAR M.V. CALEDONIAN SKY DI RAJA AMPAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Khaula Rahmah, Putri Dinal Yasmin, M. Adi Irwansyah, Meinanda Nur Laili, Firza Agung Prakoso, TANTANGAN DAN PELUANG PASAR MODAL INDONESIA DALAM MENARIK MINAT INVESTASI GEN-Z , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rizka Amanda Fauzi, Weny Susanti, Delia Trianita, Muhammad Afil Alqazaly, Edytiawarman, IMPLEMENTASI KONVENSI ILO TENTANG KERJA PAKSA DI INDONESIA: STUDI KASUS KERJA PAKSA NELAYAN MIGRAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dina Fitria, Muhammad Mukhlis Abdillah, Agung Nugroho, Agus Rojak Samsudin, KEADILAN DISTRIBUSI DALAM PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF PPH 21: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.