TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

• Zefanya Margareth Pangaribuan

  Universitas Bung Karno

  Author

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan hukum yang paling serius di Indonesia karena dampaknya yang luas terhadap keuangan negara, pembangunan nasional, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi negara, tetapi juga merusak nilai-nilai keadilan dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan dan upaya pemberantasan secara khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep tindak pidana korupsi, pengaturan hukumnya dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta upaya pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum dan langkah-langkah pencegahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi khusus dan lembaga penegak hukum yang berwenang, praktik korupsi masih menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum serta peningkatan upaya pencegahan yang berkelanjutan untuk menekan terjadinya tindak pidana korupsi.

Corruption is one of the most serious legal problems in Indonesia due to its extensive impact on state finances, national development, and public trust in government institutions. Corruption not only causes material losses to the state but also undermines justice and moral values within society. Therefore, corruption is classified as an extraordinary crime that requires special legal measures and enforcement efforts. This study aims to analyze the concept of corruption offenses, their legal regulation within the Indonesian criminal law system, and the efforts to combat corruption through law enforcement and preventive measures. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although Indonesia has established specific legal regulations and specialized law enforcement institutions, corruption remains a significant challenge. Consequently, strengthening law enforcement and enhancing sustainable preventive strategies are essential to effectively address corruption.

Johari & Afrizal, T. Y. (2024). The Criminal Acts of Corruption as Extraordinary Crimes in Indonesia. International Journal of Law, Social Science, and Humanities. https://doi.org/10.70193/ijlsh.v1i1.141

Salsadila, N., Efritadewi, A., & Widiyani, H. (2023). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya. Indonesian Journal of Law and Justice. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2048

Adhi, S., Arifin, R., & Sani, T. (2022). From Administrative Irregularities to Criminal Acts: Uncovering Corruption in State Procurement Systems. PAMPAS: Journal of Criminal Law. https://doi.org/10.22437/pampas.v6i2.43759

Hidayat, A. S., et al. (2024). The Contribution of Legal Substance in the Indonesian Criminal Law System to Eliminating the Corruption Culture. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.31977

Dianita, P., Pujiyono, & Sutanti, R. D. (2023). The Criminalization of Illicit Enrichment in Combating Corruption in Indonesia. Mahadi: Indonesia Journal of Law. https://doi.org/10.32734/mah.v2i2.13183

• pdf