Peran Kepaniteraan dalam Pengelolaan Administrasi Perkara di Pengadilan Tinggi
- Authors
-
-
Mohamad Safrin
UNIVERSITAS TADULAKOAuthor -
Musfiratul Ilmi
UNIVERSITAS TADULAKOAuthor -
Wiyanda
UNIVERSITAS TADULAKOAuthor -
Sri Yuliani Putri
UNIVERSITAS TADULAKOAuthor
-
- Keywords:
- kepaniteraan, administrasi perkara, pengadilan tinggi, manajemen peradilan.
- Abstract
-
Kepaniteraan peranan penting dalam sistem administrasi peradilan di Indonesia, terutama di Pengadilan Tinggi yang berfungsi sebagai peradilan tingkat Banding Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi strategis kepaniteraan dalam pengelolaan administrasi perkara, mulai dari tahap penerimaan dan pendaftaran, perkara, pelaksanaan persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Berdsarkan hasil observasi partisipatif yang dilakukan selama kegiatan magang mandiri (25 Agustus - 08 Desember 2025), diketahui bahwa kepaniteraan berperan penting dalam memastikan kelancaran jalannya proses peradilan, ketepatan waktu penyelesaian perkara, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja kepaniteraan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, optimalisasi penggunaan sistem informasi, serta efektivitas koordinasi antar bagian.
- References
-
Ali, Achmad. (2015). Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Hamzah, Andi. (2016). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Harahap, M. Yahya. (2017). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
Mahkamah Agung RI. (2012). Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
Mahkamah Agung RI. (2018). Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan Buku Il Edisi Revisi.
Marzuki, Peter Mahmud. (2016). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Pound, Roscoe. (1999). Pengantar Filsafat Hukum (terjemahan). Jakarta: Bhratara.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan
- Downloads
- Published
- 2026-01-12
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Muhammad Ariq Arkan, Dona Raisa Monica, Diah Gustiniati Maulani, Maya Shafira, Emilia Susanti, PERAN LAPAS DALAM PEMBERIAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yolanda Sephia Putri Aglen, Nida Tauhidah Nur MQ, ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN PASAL 7 DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syafa Savira Cahya, Immanuel Putra Desian Siregar, Nasywa Ananda Herliana , ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI BOEDEL PAILIT DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M Alvin Sanjaya, M Bayu Bagir Basil, Wahyu Abi Dwi Putra, Asep Suherman, ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SENGKETA PAJAK DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Annisa Najwa Putri, Chaisya Firda Salsabila, Emelya Rosenda, ANALISIS PERLINDUNGAN MEREK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP SENGKETA IKEA SYSTEM B. V. DAN PT. RATANIA KHATULISTIWA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dzaky Muhammad Haris, Rinaldy Amrullah, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGOLAHAN MINERAL ILEGAL TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN OLEH SUBDIT IV TIPIDTER DITRESKRIMSUS POLDA LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Steven Bastian, Aditya Ridzky Budiman, Muhamad Shandi Aris Munandar, Bagas Bintang Prasetyo, ANALISIS SENGKETA TATA USAHA NEGARA DALAM PUTUSAN 424/G/TF/2022/PTUN.JKT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Laviola Devira, Rini Fathonah, Erna Dewi, Ahmad Irzal Fardiansyah, Emilia Susanti, URGENSI PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gregorius Juan Pederico, Baidhowi, PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MELALUI MEKANISME MEDIASI DALAM HUKUM ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Panji Jalu Rajendra, Freddy Ando Simamora, Qiyamullail Al Rasyid, REKONSTRUKSI KEWENANGAN DISKRESI DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PASCA PUTUSAN-PUTUSAN PTUN 2022–2024: ANALISIS NORMATIF ATAS BATASAN, AKUNTABILITAS, DAN POTENSI PENYALAHGUNAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.