PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DI PERUSAHAAN: STUDI PUTUSAN PN STABAT NOMOR 210/PID.B/2025/PN.STB
- Authors
-
-
Bintang Putra Gunawan
Universitas Esa UnggulAuthor -
Bunga Widyastuti
Universitas Esa UnggulAuthor -
Adinda Gea Karista
Universitas Esa UnggulAuthor -
Moch Rifky Aditya Anam
Universitas Esa UnggulAuthor -
Wanodya Suvita
Universitas Esa UnggulAuthor -
Padillah Koshi
Universitas Esa UnggulAuthor -
Aldi Agustiansyah
Universitas Esa UnggulAuthor -
Luthy Yustika
Universitas Esa UnggulAuthor
-
- Keywords:
- Embezzlement in Office, Criminal Liability, Old Criminal Code, New Criminal Code, Stabat District Court Decision Number 210/Pid.B/2025/PN.Stb, Company
- Abstract
-
This study aims to analyze criminal liability for the crime of embezzlement in office within the company environment, focusing on the Stabat District Court Decision Number 210/Pid.B/2025/PN.Stb. By using a normative legal approach through a statute approach and a case approach, this study compares the provisions on embezzlement in office between the Old Criminal Code (Articles 372 and 374) with the new regulations in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code), and examines the application of the elements of the offense, evidence, and the judge's considerations in sentencing the defendant as a company employee who abused the trust of his position. The results of this study indicate that although the Stabat District Court Decision still uses Article 374 of the Old Criminal Code and has successfully proven all elements of embezzlement in office legally and convincingly, there remains quite broad room for interpretation regarding the definition of 'position' for operational-level employees. On the other hand, the New Criminal Code provides a much more modern and flexible formulation through an emphasis on abuse of authority, alternative sanctions, and the priority of recovering victim losses (restitution). This decision is considered to reflect a balance between the principles of legal certainty, justice, and expediency, but still indicates the need to strengthen internal corporate oversight and prepare law enforcement officials for the transition to the New Criminal Code, which will be fully effective in 2026.
- References
-
Anggalana, A., & Juliansa, M. R. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Lampung. Pagaruyuang Law Journal, 7(2), 259–278. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=analisis+yuridis+tindak+pidana+penggelapan+dalam+jabatan+&btnG=#d=gs_qabs&t=1750180969107&u=%23p%3DHJZJwrQHZSwJ
Din, M., Fajar, A., Teresa, A. M., Lubis, A. H., Dewi, A., Purba, D. M., Saudur, I., Siregar, B., & Dionsera, J. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perusahaan : Kajian Yuridis Putusan Nomor 1967 / Pid . B / 2022 / Pn Mdn Law Enforcement Against Criminal Acts of Embezzlement in Companies : Legal Study of Decision Number 1967 / Pid . B / 2022 / P. 6510–6518.
Gafur, A., Sukmareni, & Munandar, S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Hubungan Kerja (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt). Journal Unes Law Review, Volume 6(Nomor 1), 2302–2311.
Ikram, M., Rahman, S., & Arsy, M. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 1–15.
Maruba, F., & Hutahaean, P. (2025). Analisis Faktor Psikologi Kriminal Dalam Pengelapan Dana Karyawan Pada Perusahaan Logistik. 3(2), 180–189.
Saputra, F., & Bahreisy, B. (2023). Pertanggungjawaban Direksi Perusahaan yang Diduga Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Uang Perusahaan. LocusJournal of Academic Literature Review, 2 Nomor 7(9), 733–741.
Sutopo, S., Soekorini, N., Cornelis, V. I., & Hartoyo, H. (2024). Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Di Perusahaan Studi Kasus Putusan PN No. 2206/Pid.B/ 2023/PN Sby. Jurnal Hukum Indonesia, 3(4), 152–157. https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1127
- Downloads
- Published
- 2026-01-13
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Hanifah Setya Utami, Fitri Laila Sari, Tita Sintia Agata, Ira Firna, Dyka Kurnia Santi, Ayalla Wahda Jannati, Luthy Yustika, ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH AKIBAT PENOLAKAN PERMOHONAN RESTRUKTURISASI UTANG OLEH PT BPR CENTRAL ARTHA REZEKISTUDI PUTUSAN: NO 489 PENGADILAN NEGERI TANGERANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Ade Tia Huraju, Hasnia, Nadzli Puasa, Rendi Saputra Harto, Adinda Salsabila Hakibu, Siti Reynata Amalia Kasiaradja, Muthia S. Mamonto, PELAKSANAAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DAN KEGAGALAN PEMASYARAKATAN: STUDI KASUS RESIDIVISME AZ DI RUTAN SALEMBAAnalisis Pelaksanaan Hukum Pidana Narkotika terhadap AZ , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bunga Manisa, Diah Gustiniati Maulani, Emilia Susanti, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KORUPSI DALAM PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sinta Dewi Sujudi Dwi Putri, Desi Nurwidawati, HUBUNGAN ANTARA QUALITY OF WORK LIFE DENGAN KEPUASAN KERJA KARYAWANPERUSAHAAN MEDIA ONLINE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shafira Permata Ayu, Ade Cici Rohayati, IMPLEMENTASI DIGITALISASI MEDIA INFORMASI DENGAN PEMANFAATAN QR CODE DALAM PENGELOLAAN SEKTOR BUDIDAYA DAN PETERNAKAN DI LAPAS KELAS IIA SALEMBA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sania Ulfatun Nikmah, Tiara Intan Camesi, Asep Suherman, Dampak Inkonsistensi Penerapan Prinsip Komplementaritas dan Ketidaksiapan Aparat Nasional terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Pertanggungjawaban Pidana Individual atas Kejahatan Genosida , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Panji Jalu Rajendra, Freddy Ando Simamora, Qiyamullail Al Rasyid, REKONSTRUKSI KEWENANGAN DISKRESI DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PASCA PUTUSAN-PUTUSAN PTUN 2022–2024: ANALISIS NORMATIF ATAS BATASAN, AKUNTABILITAS, DAN POTENSI PENYALAHGUNAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mutiara Feruza Fauziah, Ade Fartini, Wulan Aprilina, Repi Mariska, HUKUM KONSTITUSI DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anselmus Arifan Kolo, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERMUATAN KESUSILAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 419/PID.SUS/2023/PN TJK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Angela Christina, Elisatris Gultom, Deviana Yuanitasari, STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2024 TERKAIT DENGAN PELANGGARAN ATAS PERSEKONGKOLAN UNTUK MENDAPATKAN RAHASIA PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.