PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PENDIDIKAN

• Ari Ramdani

  Universitas Islam Bandung

  Author

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak didik yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan, dengan menitikberatkan pada kelemahan pengaturan sanksi serta posisi lembaga pendidikan sebagai locus delictus. Penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis sosiologis, yang memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan analisis realitas sosial terkait praktik kekerasan seksual terhadap anak di lembaga pendidikan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan hukum. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga negara, dan data statistik kekerasan terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang mengatur perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual, pengaturan tersebut masih berfokus pada pertanggungjawaban pelaku individual dan belum secara optimal mengakomodasi pertanggungjawaban institusional lembaga pendidikan. Pembahasan penelitian menegaskan bahwa lemahnya pengawasan internal, relasi kuasa, dan budaya institusional yang permisif turut menjadikan lembaga pendidikan sebagai ruang yang rentan terhadap terjadinya kekerasan seksual. Nilai kebaharuan penelitian ini terletak pada tawaran konsep penguatan pertanggungjawaban hukum lembaga pendidikan dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pembaharuan hukum dan kebijakan pendidikan yang lebih berorientasi pada perlindungan anak serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang hukum dan pendidikan.

Al Kautsar dan Muhammad. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. Jurnal Sapientia et Virtus, 7(2), 89-99.

Ali, Z. (2018). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Anak, K. P. (2019). Kementerian PPPA luncurkan hasil survei nasional. Retrieved from https://www.kemenpppa.go.id

Antara. (2025, July 10). Jakarta records rising trend of violence against children. Retrieved from ANTARA INDONESIAN NEWS AGENCY: https://en.antaranews.com/news/365509/jakarta-records-rising-trend-of-violence-against-children

Arie, M. d. (2010). Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

Arief, B. N. (20016). Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.

Arief, B. N. (2011). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

Augido. (2024). 18 Anak Panti Asuhan di Tangerang Jadi Korban Kekerasan Seksual Tiga Pengasuhnya. Retrieved Mei 6, 2025, from https://www.kompas.id/baca/metro/2024/10/06/sebanyak-18-anak-panti-asuhan-di-kota-tangerang-jadi-korban-kekerasan-seksual

Bafadhol, I. (2017). Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia. Jurnal Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam, 6(11), 59-72.

Bassang, T. J. (2015a). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming. Lex Crimen, 4(5), 122-128.

Bassang, T. J. (2015b). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak PIdana Deelneming. Lex Crimen, 4(2), 59-72.

Bernardi, R. (2023). detik.com. Retrieved Mei 6, 2025, from https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6501385/jumlah-bocah-korban-pelecehan-seks-guru-ngaji-di-batang-bertambah

Detik. (2025, Juni 30). 13.845 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Terjadi Sepanjang 2025. Retrieved from detiksumut: https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7988295/13-845-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-terjadi-sepanjang-2025

Friedman, L. M. (1994). Is There A Modern Legal Culture? Ratio Juris, 7(2), 117-131.

Hamzah, A. (2015). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Herdiana, D. (2023, Juni). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik. Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak, 5(1), 102-116.

Ibrahim, M. B. (2022). news.detik.com. Retrieved Mei 6, 2025, from https://news.detik.com/berita/d-6167852/kasus-kekerasan-seksual-siswa-spi-oleh-motivator-je-terdakwa-belum-ditahan

Indonesia, P. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sekertariat Negara.

Indonesian National Police (INP). (2025, September 23). INP Record 36,000 Gender-Based Violence Cases in 2025. Retrieved from inp.porli.go.id: https://inp.polri.go.id/artikel/inp-record-36000-gender-based-violence-cases-in-2025

KPAI. (2025, Agustus). Kekerasan Seksual Anak Meningkat, KPAI Perkuat PATBM sebagai Sistem Perlindungan Berbasis Komunitas di Lampung. Retrieved from KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia: https://www.kpai.go.id/publikasi/kekerasan-seksual-anak-meningkat-kpai-perkuat-patbm-sebagai-sistem-perlindungan-berbasis-komunitas-di-lampung/amp

Muladi. (2002). Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Pemerintah Indonesia. (1999, September 23). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Retrieved Mei 2, 2025, from https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999

Pemerintah Indonesia. (2003, Juli 8). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Retrieved Mei 2, 2025, from https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003

Pemerintah Indonesia. (2012, Juli 30). UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Retrieved Mei 6, 2025, from https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf

Pemerintah Indonesia. (2014a, Oktober 17). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Retrieved Mei 2, 2025, from https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/undang-undang-nomor-35-tahun-2014

Pemerintah Indonesia. (2014b, Oktober 17). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Retrieved Mei 6, 2025, from https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014

Pemerintah Indonesia. (2014c, Oktober 17). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Retrieved Mei 6, 2025, from https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014

Pemerintah Indonesia. (2022, Mei 9). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Retrieved Mei 2, 2025, from https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022

Pemerintah Indonesia. (2023, Januari 2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Retrieved Mei 2, 2025, from https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail

Perlindungan Anak, K. P. (2024). kekerasan.kemenpppa.go.id. Retrieved Mei 6, 2025, from https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan

Rahardjo, S. (2009). Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa.

Rahardjo, S. (2009). Hukum dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahman, F. (2020). Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang, dan Islam. Khazanah Hukum, 2(1), 32-40.

Sihite, S. R. (2023). Edukasi Hukum tentang Pelecehan Seksual di Sekolah Dasar Negeri, Kota Ambon. Jurnal Dedikasi Hukum, 3(2), 218–229.

Soekanto, S. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. In S. Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (p. 51). Jakarta: UI Press.

Soemitro, R. H. (1900). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Jakarta.

Solikin, N. M. (2018). Penataan Kelembagaan untuk Menjalankan Regulasi di Indonesia. Jurnal Hukum & Pasar Modal, 8(15), 79-95.

Umar, B. (2010). Ilmu Pendidikan Islam (Pertama ed.). Jakarta: Amzah.

Wahyuni, F. (2017). Dasar–Dasar Hukum Pidana Indonesia (Ke-1 ed.). Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.

• pdf