MENGUATKAN AKUNTABILITAS MELALUI KOMPLEMENTARITAS MENGENAI ARAH BARU PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM KONFLIK KONTEMPORER
- Authors
-
-
Azkia Mutia Rachma
Universitas Bina BangsaAuthor -
Beby Hasna Rifdah
Universitas Bina BangsaAuthor -
Zaenudin
Universitas Bina BangsaAuthor
-
- Keywords:
- komplementaritas, ICC, yurisdiksi universal, kejahatan agresi, akuntabilitas, kejahatan berbasis gender
- Abstract
-
Penegakan hukum pidana internasional menghadapi paradoks yang terus berulang, kebutuhan akan akuntabilitas meningkat seiring eskalasi konflik bersenjata dan pelanggaran berat HAM, sementara kapasitas institusi internasional terbatas dan bergantung pada kerja sama negara. Artikel ini menganalisis arah baru penegakan hukum pidana internasional melalui penguatan prinsip komplementaritas dan mekanisme kerja sama, serta bagaimana “jejaring akuntabilitas” (international justice ecosystem) memperluas ruang penuntutan melalui yurisdiksi nasional dan yurisdiksi universal. Dengan pendekatan penelitian doktrinal, artikel ini menunjukkan bahwa kebijakan komplementaritas terbaru mendorong pergeseran peran peradilan internasional dari “pengganti” menjadi “pengungkit” bagi penegakan nasional, tetapi tetap menyisakan resiko ketidakadilan struktural, terutama ketika negara kuat mampu “mengelola” komplementaritas melalui investigasi domestik yang tidak efektif. Tren yurisdiksi universal dan pembentukan mekanisme ad hoc, seperti tribunal agresi, muncul sebagai respons atas kesenjangan yurisdiksi dan politik penangkapan. Artikel ini merekomendasikan standar evaluasi “genuineness” yang lebih tegas, desain kerja sama yang melindungi independensi, serta strategi implementasi yang memusatkan korban, termasuk untuk kejahatan berbasis gender. (Office of the Prosecutor, International Criminal Court, 2024).
- References
-
Bezabh, A. B. (2025). Assessing the ICC Office of the Prosecutor’s new policy on complementarity and cooperation, Limitations in legal rigor in integration of alternative resolution mechanisms. Frontiers in Political Science, 7, Article 1709746.
Civitas Maxima, Center for Justice & Accountability, European Center for Constitutional and Human Rights, International Federation for Human Rights, REDRESS, & TRIAL International. (2025). Universal Jurisdiction Annual Review 2025.
Council of Europe. (2025, June 25). Ukraine and the Council of Europe sign agreement on the establishment of a Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine.
FIDH. (2024, April 26). Q&A, Unpacking the ICC Office of the Prosecutor’s new approach to complementarity and cooperation.
FIDH. (2024, April 26). The ICC Office of the Prosecutor’s new Policy on Complementarity and Cooperation must still meet high expectations.
Grey, R. (2025). On hope, reform and risk, The Rome Statute’s definition of “gender” and the crimes against humanity convention. European Journal of International Law, 36(2), 369–398.
House of Commons Library. (2024, May 20). A special tribunal for Russian aggression against Ukraine (Research Briefing).
Human Rights Watch. (2025, December 1). International Criminal Court, Justice at risk.
Nnawulezi, U., Nwaechefu, H., & Magashi, S. B. (2023). Addressing the principle and challenges of enforcement and prosecution under universal jurisdiction, Charting new pathways for international justice. Indonesian Journal of International Law, 20(2).
Office of the Prosecutor, International Criminal Court. (2024, April). Policy on Complementarity and Cooperation.
REDRESS. (2024). Universal Jurisdiction Annual Review 2024.
Shereshevsky, Y. (2025). Complementarity (Un)Fairness, Powerful states and their ability to avoid ICC proceedings by conducting domestic investigations. Journal of International Criminal Justice, 23(2), 227–248.
Urueña, R. (2024, August 26). The ICC Prosecutor’s Policy on Complementarity and Cooperation, A dynamic tool for accountability. Just Security.
Zvobgo, K. (2024). Complementarity and public views on overlapping domestic and international jurisdicti
- Downloads
- Published
- 2026-01-23
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Salman Al Farizi Ilham, Jeff Lee, Zaenudin Zaenudin, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDIVIDU DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DENGAN STUDI ATAS KEJAHATAN INTERNASIONAL BERAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasywa Aura Shafwah, Sifa Sulistia Dewi, Zaenudin Zaenudin, REKONFIGURASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DI ERA BUKTI DIGITAL DAN FRAGMENTASI POLITIK TERKAIT ANALISIS COMPLEMENTARITY, UNIVERSAL JURISDICTION, DAN KERJA SAMA ANTARNEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Maharani Dwi Puspitasari, HAK ATAS JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syafa Savira Cahya, Immanuel Putra Desian Siregar, Nasywa Ananda Herliana , ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI BOEDEL PAILIT DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasya Azzahra, Tri Andrisman , Budi Rizki Husin, UPAYA DENSUS 88 DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Angela Christina, Elisatris Gultom, Deviana Yuanitasari, STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2024 TERKAIT DENGAN PELANGGARAN ATAS PERSEKONGKOLAN UNTUK MENDAPATKAN RAHASIA PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ningrum Melihayatri, Kasih Therecia Sihombing, Syakila Amelia, Melissa Dameria Sihombing, M. Fadhli Hidayat, Rizki Nasution, RELEVANSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBENTUK MAHASISWA BERKARAKTER DAN BERTANGGUNG JAWAB SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mikha Gracy Kasih, Elsa Mayori, Nerrissa Arviana Panjaitan, Suci Prihatin, Dede Ika Murofikoh, KEDUDUKAN DAN PERAN HAKIM PENGAWAS DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT MENURUT UNDANG -UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tri Andrisman, Emilia Susanti, Farhan Marhasan, PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN TJK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yulia Hanatyasti Kurnia, Niru Anita Sinaga, Lindri Purbowati, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN SPOTIFY PREMIUM ILEGAL DI MEDIA SOSIAL TWITTER BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syuja Aufa Parimarma, Heni Siswanto, Rini Fathonah, PERSETUJUAN KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK TIDAK MENGHAPUS PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP PELAKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- M.Yosa Novrian Dany , PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DI ERA KECERDASAN BUATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.