DINAMIKA INSTITUSIONAL DALAM HUKUM TATA NEGARA DAN ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA: POLEMIK KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, INTEGRITAS LEGISLATIF, DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI PERATURAN TERBARU

• Reivo Ibanes

  Universitas Riau Kepulauan

  Author

Penelitian ini mengkaji dinamika institusional dalam hukum tata negara dan administrasi negara di Indonesia, dengan fokus pada polemik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), integritas legislatif, serta tantangan implementasi peraturan terbaru. Studi ini menekankan bagaimana putusan MK sering memicu perdebatan mengenai interpretasi konstitusi dan dampaknya terhadap stabilitas hukum nasional. Selain itu, integritas legislatif menjadi aspek penting dalam menciptakan regulasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian juga mengeksplorasi kendala dalam penerapan peraturan, termasuk hambatan birokrasi, koordinasi antar-lembaga, serta kapasitas aparat administratif dalam menegakkan ketentuan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan analisis dokumen, studi kasus, dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas implementasi regulasi sangat tergantung pada keseimbangan antara independensi lembaga hukum, akuntabilitas legislatif, dan kapabilitas administrasi negara. Hasil penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang interaksi antar-lembaga negara dan dinamika hukum yang berkembang di Indonesia, sekaligus menegaskan perlunya penguatan prosedur legislatif serta mekanisme pengawasan implementasi peraturan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021). Evaluasi kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan nasional. BNPB.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2021). Laporan analisis putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010–2020. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023). Laporan kinerja legislasi DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI.

Fitriani, R., & Nugroho, A. (2022). Integritas legislatif dan kualitas pembentukan undang-undang di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(2), 215–233. https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.2022

Kementerian Dalam Negeri. (2021). Harmonisasi peraturan daerah dalam sistem hukum nasional. Kemendagri.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2022). Strategi peningkatan kualitas regulasi nasional. Kemenkumham.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). Survei integritas sektor publik Indonesia. KPK.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. MK RI.

Mulyani, S. (2021). Dinamika ketatanegaraan pasca-reformasi di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 18(3), 401–420.

Prasetyo, E., & Rahardjo, B. (2024). Implementasi peraturan perundang-undangan dan tantangan birokrasi daerah. Jurnal Administrasi Negara, 14(1), 55–72.

Putra, D. A. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi. Jurnal Hukum Tata Negara, 9(2), 145–162.

Rizal, M. (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap sistem pemilu. Jurnal Politik Hukum, 7(1), 89–104.

Sukma, R. (2021). Dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan publik. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(2), 201–218.

Transparency International Indonesia. (2022). Laporan indeks persepsi korupsi Indonesia. TII.

Utami, N., & Wibowo, H. (2023). Partisipasi publik dalam proses legislasi di Indonesia. Jurnal Demokrasi dan Hukum, 11(1), 77–95.

Wahyudi, A. (2021). Harmonisasi regulasi dalam sistem hukum nasional. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(4), 389–405.

Yuliana, P., & Santoso, R. (2024). Reformasi kelembagaan dan efektivitas hukum administrasi negara. Jurnal Administrasi Publik, 19(2), 133–150.

Zainuddin, M. (2023). Akuntabilitas lembaga legislatif dalam negara demokrasi. Jurnal Hukum & Masyarakat, 10(2), 98–115.

Zulfa, E. A. (2025). Dinamika institusional dalam hukum tata negara Indonesia kontemporer. Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, 3(1), 1–18.

Zulkarnain, I. (2022). Implementasi kebijakan publik dan tantangan regulasi. Jurnal Kebijakan Publik, 8(1), 45–61.

• pdf