ANALISIS YURIDIS PERTAMBANGAN DI BUKIT SANGGUL SELUMA: PERSPEKTIF HUKUM TATA RUANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN
- Authors
-
-
Edra Satmaidi
Universitas BengkuluAuthor -
Ahmad Wali
Universitas BengkuluAuthor -
M. Riduan
Universitas BengkuluAuthor
-
- Keywords:
- Pertambangan, Bukit Sanggul, Hukum Tata Ruang, Lingkungan, Seluma
- Abstract
-
Artikel ini membahas permasalahan pertambangan yang terjadi di Bukit Sanggul, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dengan fokus utama pada analisis dari sudut pandang hukum tata ruang dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Kegiatan pertambangan, meskipun memberikan manfaat ekonomi, memiliki konsekuensi serius terhadap tatanan ruang dan keberlanjutan lingkungan jika tidak dikendalikan dengan kebijakan hukum yang kuat dan pelaksanaan yang konsisten. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, yang dianalisis melalui data sekunder berupa dokumen hukum dan RTRW Kabupaten Seluma, serta diperkuat oleh pendekatan empiris melalui studi kasus aktual di wilayah tersebut. Artikel ini mengkaji sejauh mana kegiatan pertambangan di Bukit Sanggul sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah serta sejauh mana penerapan hukum lingkungan dapat mengantisipasi atau mengatasi dampak-dampak negatif dari aktivitas tambang. Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah izin pertambangan yang diterbitkan tanpa mengacu pada ketentuan dalam RTRW yang berlaku. Bahkan, beberapa kegiatan tambang berlangsung di kawasan yang seharusnya dilindungi, seperti daerah tangkapan air dan kawasan hutan lindung. Selain ketidaksesuaian dengan peruntukan ruang, aktivitas ini juga memicu kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti deforestasi, pencemaran sungai, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat lokal akibat konflik sosial dan kehilangan akses terhadap sumber daya alam. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini dinilai masih lemah, baik dari sisi administratif maupun pidana, yang mengakibatkan minimnya efek jera terhadap pelaku usaha pertambangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi kebijakan yang menekankan pada sinkronisasi perizinan dengan rencana tata ruang serta penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di sektor pertambangan.
- References
-
Agus Nurhidayat, Hukum Lingkungan dan Penegakannya di Indonesia, Nuansa Cendekia, Bandung, 2017.
Ahmad Lubis, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang: Teori dan Praktik dalam Konteks Indonesia Setara Press, Malang, 2021.
Ahmad Lubis, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang: Teori dan Praktik dalam Konteks Indonesia Setara Press, Malang, 2021.
Andi Sitorus, Konflik Tata Ruang dan Pertambangan di Indonesia, Refika Aditama, Bandung 2020.
Bagyo Suyanto, Ekonomi Pertambangan, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
Fajar Nugroho, "Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Aktivitas Pertambangan
Ilegal," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No. 1, 2020.
Hendra Setiawan, "Tumpang Tindih Perizinan Tambang dengan Kawasan Lindung: Studi Kasus di Kalimantan Timur," Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 6, No. 2, 2017.
Kurniawan, I. "Revisi RTRW Provinsi Bengkulu Ancam Eksistensi Kawasan Hutan Lindung Bukit Sanggul Seluma." Bengkulu Network, 4 Oktober 2023
Mardhatillah, M., & Putra, H. P. "Peran Masyarakat Dalam Pelanggaran Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya oleh Aktivitas Pertambangan Pasir Besi di Desa Pasar Seluma." Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol. 4, No. 3, 2024, 8321–8329.
Marzuki, P. M., Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
Mukminin, M., Astuti, P., & Widayati, W. "Implementasi Kebijakan Perda No. 2 Tahun 2013 (Rencana Tata Ruang Wilayah) dalam Rangka Mewujudkan Good Environmental Governance di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu." Journal of Politic and Government Studies, Vol. 3, No. 4, 2014.
Pemerintah Kabupaten Seluma, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Seluma Tahun 2012–2032. WALHI, Catatan Akhir Tahun: Potret Buruk Industri Ekstraktif di Indonesia, 2021.
Rachmad Sembiring, Tambang dan Hak Masyarakat Adat, Jakarta, Epistema Institute, Jakarta, 2016.
Rini Astuti, "Peran RTRW dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Daerah," Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 14, No. , 2020.
Sutedi, Adrian. Hukum Pertanahan. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Syahrul Arif, Pertambangan dan Kerusakan Lingkungan: Perspektif Hukum Lingkungan dan HAM, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.
Tommy Firman, Perencanaan Tata Ruang di Era Otonomi dan Demokratisasi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Wibowo, Arif. Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
Yudi Pranoto, "Konflik Sosial Akibat Ekspansi Tambang di Kawasan Lindung," Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol. 5, No. 2, 2019.
- Downloads
- Published
- 2026-01-24
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Naufal Qushoyyi, Ahmad Wali, PENGANTAR ILMU HUKUM SEBAGAI FONDASI PEMBENTUKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Arnold Diego Prasetyo, Danish Isa Mayendra, Ebeneser Valentino Karosekal, Shapphire Damar Jati, PEMBERDAYAAN LITERASI DIGITAL KRITIS MAHASISWA MELALUI INTEGRASI MODEL PEER TO PEER LEARNING BERBASIS PARTICIPATORY ACTION RESEARCH (PAR) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jona Sitohang, Adinda Nugraha, Putri Priyanka, Dea Widia Putri Krishananto, ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PUTUSAN NOMOR 84/G/2021/PTUN.JKT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Laila Nurul Hidayati, Salma Rifda Salsabila, Susi Rosiana, Leony Azizah Munawwaroh, ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI ASAS PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK DAN PRINSIP ASAS KEDAULATAN RAKYAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Persie Nur Ahmaddin, Rafael Widjaja, ANALISIS YURIDIS DAN KRIMINOLOGIS KASUS NARKOTIKA AMMAR ZONI TAHUN 2017–2025 DALAM PERSPEKTIF PENANGGULANGAN RESIDIVIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shaskia Nabilla Miranda, AKIBAT HUKUM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN PIDANA TAMBAHAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP KEADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jordhan Akbar Gumanti, Maya Shafira, Dona Raisa Monica, Ahmad Irzal Fardiansyah, Nikmah Rosidah, PERTIMBANGAN YURIDIS HAKIM DALAM PERKARA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA PENDIDIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Balqis Febriant Ratu Fadhillah, Cahya Citra Aulia, Haidar Adlil, Muhammad Rafi Pratama, Suci Retno Wulandari, PENGARUH FAKTOR POLITIK, LEMAHNYA SISTEM HUKUM, KETIMPANGAN EKONOMI,DAN DISFUNGSI ORGANISASI TERHADAP PERSISTENSI KORUPSI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anselmus Arifan Kolo, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERMUATAN KESUSILAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 419/PID.SUS/2023/PN TJK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bayu Febriyanto , Billal Al Haffis , Dery Hendryan , PERLINDUNGAN HAK CIPTA BATIK SEBAGAI WARISAN BUDAYA INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Chyndra Cantika Nadinda Zahra, PERANAN TOKOH ADAT DALAM PELAKSANAAN DAN PELESTARIAN HUKUM ADAT PERKAWINAN BATAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.