PEKERJA PARUH WAKTU (PART TIME) DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN
- Authors
-
-
Khairunnisa Tanjung
Universitas Islam Negeri Sumatera UtaraAuthor -
Jihan Safa Batubara
Universitas Islam Negeri Sumatera UtaraAuthor -
Farhan Azhari Harahap
Universitas Islam Negeri Sumatera UtaraAuthor -
Figo Gustiawan
Universitas Islam Negeri Sumatera UtaraAuthor -
Tarikha Khainursyah Siregar
Universitas Islam Negeri Sumatera UtaraAuthor -
Fauzan Al Ridwan Harahap
Universitas Islam Negeri Sumatera UtaraAuthor -
Raditya Iryanto Putra
Universitas Islam Negeri Sumatera UtaraAuthor
-
- Keywords:
- Part-Time Work, Labor Law, Employment Relationship, Legal Protection, Pekerjaan Paruh Waktu, Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Kerja, Perlindungan Hukum
- Abstract
-
Part-time employment is a form of employment that is becoming increasingly popular due to changing needs in the workplace. This type of work involves shorter working hours than full-time employment, but still involves rights and obligations between workers and employers. In practice, part-time workers often face issues regarding employment status, wages, working hours, and legal protection that are not yet fully understood. The purpose of this paper is to analyze the regulation of part-time employment from the perspective of labor law in Indonesia, including the legal status of part-time workers and the legal protection provided through statutory regulations. The method used is normative legal research with an approach to statutory regulations and labor law concepts. The results of the study indicate that part-time workers remain in an employment relationship and are entitled to legal protection under applicable provisions, although there are differences in the regulations compared to full-time workers. Therefore, a clear understanding and consistent application of labor law are needed to ensure the rights of part-time workers are fulfilled and a fair and balanced employment relationship is created.
Pekerjaan paruh waktu adalah salah satu bentuk kerja yang semakin populer karena perubahan kebutuhan di dunia kerja. Pekerjaan ini memiliki jam kerja yang lebih singkat dibandingkan pekerja penuh waktu, tetapi tetap melibatkan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Dalam praktiknya, pekerja paruh waktu sering menghadapi masalah mengenai status kerja, pengupahan, jam kerja, serta perlindungan hukum yang belum sepenuhnya dipahami. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis pengaturan pekerjaan paruh waktu dari perspektif hukum ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk posisi hukum pekerja paruh waktu serta perlindungan hukum yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja paruh waktu tetap berada dalam hubungan kerja, sehingga berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun terdapat perbedaan dalam pengaturannya dibandingkan dengan pekerja penuh waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang jelas dan penerapan hukum ketenagakerjaan secara konsisten agar hak pekerja paruh waktu dapat terpenuhi dan tercipta hubungan kerja yang adil serta seimbang.
- References
-
Bahari, Cornelia Indira Kusuma, dan Emmilia Rusdiana. 2023. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Paruh Waktu untuk Mendapatkan Hak Cuti Tahunan.” Novum: Jurnal Hukum. Vol. 9 no. 3.
Izzati, Nabiyla Risfa. 2021. “Eksistensi Yuridis dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.” Masalah-Masalah Hukum. no. 3.
Kantorku HRIS. 2025. “Kerja Paruh Waktu: Dasar Hukum, Gaji, dan Cara Hitungnya”. Kantorku HRIS. Diakses 18 September 2025. https://kantorku.id/blog/kerja-paruh-waktu/.
Mekari Talenta. 2024. “Pengertian Kerja Paruh Waktu dan Manfaatnya”. Diakses 11 September 2024. https://www.talenta.co/blog/kerja-paruh-waktu-adalah/.
Pratiwi, Pingky. 2023. Rasionalitas Bekerja Paruh Waktu (Part Time) pada Mahasiswa. Skripsi. Jakarta: UIN Jakarta.
RecruitFirst. 2024. “Pengertian Pekerja Paruh Waktu Serta Undang-Undangnya di Indonesia”. RecruitFirst. Diakses 15 Januari 2024. https://www.recruitfirst.co.id/id/blog/pekerja-paruh-waktu-adalah/.
Sebastian, Anderson. 2025. “Apa Itu Pekerja Paruh Waktu? Panduan Lengkap + Hak Hukum Terbaru”. Diakses 9 Oktober 2025. https://amertabertigasejahtera.com/Artikel/pekerja-paruh-waktu-adalah.
Talentiv. 2025. “Pekerja Paruh Waktu: Panduan Lengkap Hak, Kewajiban, dan Aturannya.” Diakses 13 Agustus 2025. https://talentiv.id/pekerja-paruh-waktu/.
Tim Penulis. 2025. “Memahami Ketentuan Hukum dalam Kontrak Perjanjian Pekerja Paruh Waktu”. Hukumku. Diakses 21 Juli 2025. https://www.hukumku.id/post/kontrak-perjanjian-paruh-waktu.
Wahyuni, Willa. 2022. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Paruh Waktu”. Hukumonline. Diakses 4 Juli 2022. https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-bagi-pekerja-paruh-waktu-lt62c2bd7e04f06/.
- Downloads
- Published
- 2026-01-25
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Gina Mawwadah, Yulyanti Putri Nurfadillah, JURNAL TINDAK PIDANA TERTENTU TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP DALAM PENGADAAN PROYEK SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DAERAH SULAWESI SELATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadiya Putri Hidayah, Eben Christina Sihotang, Yusuf Aulia Rahman, Nuris Fitriani, REKONSTRUKSI SISTEM PEMULIHAN ASET HASIL KORUPSI DI INDONESIA: ANALISIS KRITIS TERHADAP SINKRONISASI HUKUM ACARA PIDANA DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alin Indah Sari, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wisnu Indra Cahaya, Indah Carmelia, Maria Minerva Kainama, Herlita Eryke, PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERBASIS GREEN CRIMINOLOGY DALAM MENGATASI KEJAHATAN EKOLOGIS DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dara Maulidya Afwani, Dendy Juliantara Wiradipura, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PASAL 372 KUHP BERDASARKAN PUTUSAN No.9/Pid.B/2023/PN-Malang , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhamad Rendi Raditya, PENIPUAN DIGITAL BERMODUS HADIAH UANG MELALUI APLIKASI TELEGRAM DAN TANTANGAN PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA. , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nandika Bagus Fahmi Wirawan, Riska Andi Fitriyono, PEMBARUAN HUKUM TERHADAP KRIMINALISASI GANJA MEDIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Ayu Asih, Nurfaiqoh, Anggun Mawarni, Raghael Jamc Al Rochman, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK OLEH BPN DALAM PUTUSAN PTUN SERANG NOMOR 12/G/2025/PTUN.SRG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Aziz, M. Ariel Anggara Pratama, Decky Hermawan, Naufal Qushoyy, Wevy Efticha Sary, PERJUDIAN DIGITAL SEBAGAI PATOLOGI SOSIAL KONTEMPORER : ANALISIS KOMPREHENSIF ATAS KEBIJAKAN HUKUM DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raisya Aziza Pradita, Alisa Sari Simatupang, Azahra Dwi Oktaviani, Rizha Claudila Putri, ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.