PELARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DI INDONESIA
- Authors
-
-
Gloria Melisa Febriana Simatupang
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIAAuthor -
Bryant Nugraha
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIAAuthor -
Peter Gideon Michael Tarigan
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIAAuthor -
Elkana Dasilva Ginting
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIAAuthor
-
- Keywords:
- pelarangan impor, pakaian bekas, politik hukum, perdagangan internasional, kebijakan hukum
- Abstract
-
Pelarangan impor pakaian bekas merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan melindungi kepentingan nasional, khususnya di bidang kesehatan masyarakat dan penguatan industri tekstil dalam negeri. Meskipun telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, praktik impor pakaian bekas masih terus berlangsung secara ilegal dan menimbulkan berbagai persoalan hukum, ekonomi, dan sosial. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan hukum yang dibentuk dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelarangan impor pakaian bekas dalam perspektif politik hukum di Indonesia, dengan menelaah latar belakang pembentukan kebijakan, arah kebijakan hukum pemerintah, serta kesesuaiannya dengan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana politik hukum memengaruhi pembentukan regulasi terkait larangan impor pakaian bekas serta implikasinya terhadap perlindungan kepentingan nasional.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dalam kaitannya dengan teori politik hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelarangan impor pakaian bekas merupakan perwujudan politik hukum pemerintah yang berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat, kedaulatan ekonomi, dan keberlangsungan industri nasional. Namun demikian, lemahnya penegakan hukum dan tingginya permintaan pasar menyebabkan kebijakan tersebut belum berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, harmonisasi kebijakan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tujuan pelarangan impor pakaian bekas dapat tercapai secara optimal.
- References
-
Adolf, Huala. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
Manan, Bagir. Politik Hukum Otonomi Daerah. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2010.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016. 2011.
Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja. Hukum Bisnis. Jakarta: RajaGrafindo Persada,
Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
- Downloads
- Published
- 2026-01-28
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Kaharuddin, Neza Lailatul Ramadhani, Renata Habibah Widyawati, Muhammad Alki Rizky Darmawan Putra, ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG RANGKAP JABATAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ILMU NEGARA DAN HUKUM TATA NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Intan Nur Azizah, PENGATURAN TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PRAKTIK MENGANAK ADAT LAMPUNG PEPADUN PADA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sekar Marchayu Setiawan, Rheyna Wisnu Puteri, Priscila Hosiana Deandra Sirait, Dwi Desi Yayi Tarina, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA TIDAK BERWUJUD DALAM BENTUK MEREK: PELANGGARAN HAK ATAS MEREK STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 296 K/PDT.SUS-HAKI/2013 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Silva Istaviolani, Annisya Nurhasanah, Ayu Putriyana, Dwi Putri Lestarika, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN KEBEBASAN PERS DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anton Nugroho , Rafika Cahya, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING AKIBAT TIDAK ADANYA HAK CUTI KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NOMOR 11 TAHUN 2020 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alimatul Azizah, Menggali Tata Cara Perkawinan Adat Lampung di Marga balau Kedamaian, Bandar Lampung , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- muhammad zalil, Ade Aspandi, S.Pd.i., M.Pd, Muhammad Azhar Muttaqin , PROBLEMATIKA FRASA SANKSI PERDATA DALAM PASAL 20 AYAT 2 UU NO 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nauval Putra Rangkuti, Tamaulina Br Sembiring, PERAN PARTAI POLITIK TERHADAP KEBERHASILAN ANGGOTA LEGISLATIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Laviola Devira, Rini Fathonah, Erna Dewi, Ahmad Irzal Fardiansyah, Emilia Susanti, URGENSI PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dina Fitria, Muhammad Mukhlis Abdillah, Agung Nugroho, Agus Rojak Samsudin, KEADILAN DISTRIBUSI DALAM PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF PPH 21: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.