PELARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DI INDONESIA
- Authors
-
-
Gloria Melisa Febriana Simatupang
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIAAuthor -
Bryant Nugraha
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIAAuthor -
Peter Gideon Michael Tarigan
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIAAuthor -
Elkana Dasilva Ginting
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIAAuthor
-
- Keywords:
- pelarangan impor, pakaian bekas, politik hukum, perdagangan internasional, kebijakan hukum
- Abstract
-
Pelarangan impor pakaian bekas merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan melindungi kepentingan nasional, khususnya di bidang kesehatan masyarakat dan penguatan industri tekstil dalam negeri. Meskipun telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, praktik impor pakaian bekas masih terus berlangsung secara ilegal dan menimbulkan berbagai persoalan hukum, ekonomi, dan sosial. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan hukum yang dibentuk dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelarangan impor pakaian bekas dalam perspektif politik hukum di Indonesia, dengan menelaah latar belakang pembentukan kebijakan, arah kebijakan hukum pemerintah, serta kesesuaiannya dengan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana politik hukum memengaruhi pembentukan regulasi terkait larangan impor pakaian bekas serta implikasinya terhadap perlindungan kepentingan nasional.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dalam kaitannya dengan teori politik hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelarangan impor pakaian bekas merupakan perwujudan politik hukum pemerintah yang berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat, kedaulatan ekonomi, dan keberlangsungan industri nasional. Namun demikian, lemahnya penegakan hukum dan tingginya permintaan pasar menyebabkan kebijakan tersebut belum berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, harmonisasi kebijakan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tujuan pelarangan impor pakaian bekas dapat tercapai secara optimal.
- References
-
Adolf, Huala. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
Manan, Bagir. Politik Hukum Otonomi Daerah. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2010.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016. 2011.
Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja. Hukum Bisnis. Jakarta: RajaGrafindo Persada,
Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
- Downloads
- Published
- 2026-01-28
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ni Made Puspadewi, RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI INSTRUMEN PEMBAHARUAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nirin Cristin Slavina Nadeak, ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 151 AYAT (1) UU NO.17 TAHUN 2023 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jihan Khansa Madina, Sinta Dewi Rosadi, Tasya Safiranita Ramli, TANGGUNG JAWAB HUKUM TOKOPEDIA DALAM PENERAPAN MASA RETENSI DATA PRIBADI: ANALISIS RISIKO HUKUM DAN KEPATUHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aleassandria Anindya Anjani Kristianto, Elga Renata Sitanggang, Fazat Hasna Fauwati, Ibek Arya Winata, Muhammad Rayhan Aditya Putra, Baidhowi, PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lisda Virginia, Lunis Mareta Yustisia, Mayang Anindya Pulosari, UKURAN PEMIDANAAN SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reza Tri Mahendra, Akbar Hidayat Fu Aditya, Ayu Putriana, ANALISIS PENGARUH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN PERS DAN DAMPAKNYA TERHADAP AKUNTABILITAS PEMBERITAAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ni Nyoman Ayu Trisna Aryanti, PENGIRIMAN STIKER DAN MEME SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL SEBAGAI BENTUK SEKSISME DIGITAL DAN KEKERASAN SEKSUAL NON-FISIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Nazwa Agustin, Siti Fariza, Pertanggung Jawaban Hukum Perdata Produsen Skincare Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya terhadap Kerugian Konsumen , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aji Bayhaqy, SENGKETA WARISAN DALAM HUKUM PERDATA: STUDI KASUS PEMBAGIAN WARISAN TANPA WASIAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arlan Afdalil Aksa, Andika Rizki Ramadhani, Dian Eka Prastiwi, KESENJANGAN REGULASI DAN REALITAS PENINDAKAN KASUS JUDI ONLINE BERDASARKAN PASAL 303 KUHP DAN UU ITE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.