IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FARMAKOVIGILANS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA
- Authors
-
-
Dara Ainun
Universitas Muhammadiyah BandungAuthor -
Astri Hanipah
Universitas Muhammadiyah BandungAuthor -
Alya Nur Latifah
Universitas Muhammadiyah BandungAuthor -
Arno Alam
Universitas Muhammadiyah BandungAuthor -
Alfiana Zahra
Universitas Muhammadiyah BandungAuthor
-
- Keywords:
- Pharmacovigilance, Health Rights, Drug Safety, BPOM, Adverse Drug Reactions, Consumer Protection
- Abstract
-
Pharmacovigilance is a drug monitoring system that plays a role in detecting, disseminating, understanding, and preventing drug side effects to ensure the safety of drug use in the community. From a constitutional rights perspective, pharmacovigilance is part of the state's obligation to protect citizens' health rights as mandated by the 1945 Constitution, and is related to consumer protection regarding drug safety. This study aims to review the implementation of agricultural policies in Indonesia in providing citizens' health rights using a qualitative descriptive-analytical approach based on literature studies through narrative and retrospective literature reviews. The results of the study indicate that although the pharmacovigilance regulatory framework is in place and the BPOM has the authority to monitor drugs, its implementation still faces various obstacles, such as low reporting of Adverse Drug Reactions (ADRs) by healthcare workers, limited reporting systems, a weak patient safety culture, and suboptimal post-marketing surveillance. The 2022 case of acute kidney failure in children due to syrup medication demonstrates that the pharmacovigilance system is not functioning optimally as an early warning mechanism. Therefore, strengthening the reporting system, increasing the capacity of healthcare workers, optimizing BPOM supervision, and cross-sectoral coordination are needed to ensure pharmacovigilance can effectively protect the public's right to health.
- References
-
Atmaja, A. R., Putri, D. S., & Hidayat, R. (2024). Implementasi farmakovigilans dalam praktik pelayanan kesehatan di rumah sakit Indonesia. Jurnal Farmasi Klinik Indonesia, 13(2), 101–112.
Beninger, P. (2018). Pharmacovigilance: An overview. Springer International Publishing.
Bethasari, F. (2023). Kebijakan farmakovigilans sebagai upaya perlindungan kesehatan masyarakat di Indonesia. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, 5(1), 45–60.
Fadhilah, A. (2023). Perlindungan konsumen dalam sistem farmakovigilans dan kejadian adverse drug reactions (ADR). Jurnal Farmasi dan Kebijakan Kesehatan, 6(1), 199-206.
Kartikasari, N., Wibowo, A., & Lestari, M. (2025). Tantangan pelaporan efek samping obat dalam sistem farmakovigilans nasional. Indonesian Journal of Clinical Pharmacy, 14(1), 22–31.
Kemalasari, N. P. Y., Putra, I. P. H. S., & Suryawan, I. N. P. (2023). Efektivitas pengawasan BPOM RI terhadap peredaran obat. Jurnal Ilmu Hukum dan Kesehatan, 5(1), 310-321.
Made, N., Pratiwi, P. E., & Suryani, L. (2021). Sistem pelaporan efek samping obat dan underreporting di Indonesia. Jurnal Kefarmasian Indonesia, 11(3), 189–198.
Novitasari, N., et al. (2025). Peran farmakovigilans dalam menjamin keselamatan pasien. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2(3), 1-10.
Sari, C. M., & Suprapti, B. (2024). Profil dan karakteristik adverse drug reactions di rumah sakit rujukan tersier. Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi, 14(1), 1–10.
Saraswati, A. A. (2023). Efektivitas pengawasan BPOM RI dalam perlindungan konsumen obat. Jurnal Legislasi Indonesia, 20(2), 210–225.
Sauri, R., Nugroho, T., & Amalia, N. (2023). Perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran obat tidak memenuhi standar keamanan. Jurnal Hukum dan Kesehatan, 7(2), 133–146.
Syamsuddin, A., Rahman, F., & Putra, Y. (2023). Peran apoteker dalam penguatan sistem farmakovigilans nasional. Jurnal Farmasi Indonesia, 18(2), 75–84.
Ulya, R., & Santosa, B. (2022). Kasus gagal ginjal akut pada anak akibat cemaran etilen glikol dalam obat sirup. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, 17(4), 256–264.
Wangge, G., & Akbar, M. (2016). Hak atas kesehatan dan tanggung jawab negara dalam pengawasan obat. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 46(3), 321–336.
Wirawan, I. G. A., & Sulastri, N. L. G. (2023). Pengawasan obat oleh BPOM dalam perspektif perlindungan konsumen. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 55–69.
Yusuf, H., et al. (2025). Pengawasan BPOM dan perlindungan konsumen obat sebagai pemenuhan hak kesehatan warga negara. Jurnal Kewarganegaraan dan Hukum, 3(1), 70-75.
- Downloads
- Published
- 2026-01-29
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ira Fitria Ananda Putri, Appe Hutauruk, Muhenri Sihotang, PENEGAKAN HUKUM PIDANA MATI DI INDONESIA SERTA TANTANGAN TERHADAP PRINSIP HAK ASASI MANUSIA (HAM) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Devina Zara Nandini, Heni Siswanto, Emilia Susanti, Ahmad Irzal Fardiasyah, Muhammad Farid, KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN MALPRAKTIK BIDAN:STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1528/PID.SUS/2024/PN PALEMBANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nayla Sidqi, Ade Aspandi, Yani Mulya Handayani, ANALISIS NILAI KEADILAN SOSIAL PADA KEBIJAKAN PERLINDUNGAN BURUH DI ERA EKONOMI GLOBAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muchamad Fatchurochman Amrullah, Ratu Ayu Nabila Pertiwi, Kania Rizqi Amelia, Radit Erik Sebastian, Baidhowi, QANUN JINAYAH ACEH ANTARA PENERAPAN SYARIAT DAN PRINSIP HAM: ANALISIS NORMATIF ATAS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yuni Handayani, Rosita Amelia, Ratu Ayu, Silvia Damai, Robkhatul Aeni, Ikhwan Aulia Fatahillah, UPAYA HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK MEREK DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochamad Didan Afandi, TB Akbar Tunjung Putih, Deden Wijaya, Muhamad Gilang Ramadhan, Frasa “Kepentingan Nasional” sebagai Alat Pembatas Hak Adat: Analisis Normatif Pasal 4 UU Kehutanan dalam Hal Konflik Tanah Adat di Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syuja Aufa Parimarma, Heni Siswanto, Rini Fathonah, PERSETUJUAN KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK TIDAK MENGHAPUS PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP PELAKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Syuja Aufa Parimarma, Heni Siswanto, Rini Fathonah, Firganefi Firganefi, Deni Achmad, PERSETUJUAN KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK TIDAK MENGHAPUS PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP PELAKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Emi Silvia, Endang Suprapti, Elianta Ginting, PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RISIKO PADA SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yulia Hanatyasti Kurnia, Niru Anita Sinaga, Lindri Purbowati, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN SPOTIFY PREMIUM ILEGAL DI MEDIA SOSIAL TWITTER BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.