IMPLIKASI HUKUM PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE TERHADAP HAK PRIVASI PENGGUNA
- Authors
-
-
Anisya Auriana Dewi
Universitas Islam NusantaraAuthor -
Sabrina Tamala
Universitas Islam NusantaraAuthor -
Dewi Asri Puannandini
Universitas Islam NusantaraAuthor
-
- Keywords:
- Regulasi Artificial Intelligence, Perlindungan Hak Privasi, Hukum Perlindungan Data Pribadi, Pengambilan Keputusan Otomatis, Artificial Intelligence Berpusat Pada Manusia
- Abstract
-
Pesatnya perkembangan dan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor publik dan swasta menimbulkan tantangan hukum yang signifikan, khususnya terkait dengan perlindungan hak privasi pengguna. AI bekerja dengan mengandalkan pengolahan data pribadi dalam skala besar, termasuk data perilaku, preferensi, dan biometrik, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak privasi apabila tidak diatur secara memadai. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum pemanfaatan Artificial Intelligence terhadap hak privasi pengguna dalam perspektif hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta perbandingan dengan rezim hukum Uni Eropa, khususnya General Data Protection Regulation dan EU Artificial Intelligence Act. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan landasan normatif penting bagi perlindungan data pribadi, pengaturan tersebut belum secara spesifik mengantisipasi karakteristik dan risiko khas Artificial Intelligence, seperti pengambilan keputusan otomatis, profiling, dan kurangnya transparansi algoritmik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan hukum Artificial Intelligence yang berbasis perlindungan hak privasi guna menjamin keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum.
- References
-
Azheri, B. (2012). Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Brownsword, R. (2019). Law, technology and society: Re-imagining the regulatory environment. Law, Innovation and Technology, 11(1), 1–23. https://doi.org/10.1080/17579961.2019.1579038
Burrell, J. (2016). How the machine ‘thinks’: Understanding opacity in machine learning algorithms. Big Data & Society, 3(1), 1–12. https://doi.org/10.1177/2053951715622512
European Commission. (2021). Proposal for a Regulation Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act). Brussels: European Union.
European Union. (2016). General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679). Official Journal of the European Union, L119, 1–88.
Floridi, L. (2019). Establishing the rules for building trustworthy AI. Nature Machine Intelligence, 1(6), 261–262. https://doi.org/10.1038/s42256-019-0055-y
Floridi, L., Cowls, J., Beltrametti, M., et al. (2018). AI4People—An ethical framework for a good AI society. Minds and Machines, 28(4), 689–707. https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5
Kuner, C. (2020). The rise of AI and the challenges for data protection law. International Data Privacy Law, 10(1), 1–12. https://doi.org/10.1093/idpl/ipz025
Kuner, C., Bygrave, L. A., & Docksey, C. (2020). The GDPR: A Commentary. Oxford: Oxford University Press.
Lyon, D. (2018). The Culture of Surveillance: Watching as a Way of Life. Cambridge: Polity Press.
Pasquale, F. (2015). The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information. Cambridge: Harvard University Press.
Rahardjo, S. (2009). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
Wachter, S., & Mittelstadt, B. (2019). A right to reasonable inferences: Re-thinking data protection law in the age of big data and AI. Columbia Business Law Review, 2019(2), 494–620.
Wachter, S., Mittelstadt, B., & Floridi, L. (2017). Why a right to explanation of automated decision-making does not exist in the General Data Protection Regulation. International Data Privacy Law, 7(2), 76–99. https://doi.org/10.1093/idpl/ipx005
Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York: PublicAffairs.
- Downloads
- Published
- 2026-01-29
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Revanissa Dwi Hardianti Putri, Santi Rahma, Dewi Asri Puannandini, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA TANGGUNG JAWAB PELAKU E-COMMERCE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tsania Shofia Ashifa, Meisya Adinda Putri Kania, Laila Fauziah, Dewi Asri Puannandini, KEBOCORAN DATA PENGGUNA APLIKASI E-COMMERCE X: ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Aliya Lathifa Restu, Berliana Styoko Hayya, Dimyati Assiddiq, Devina Sahara Amru, Fahrian, Florencia Carmel Virgo, Hilda Rahmawati, Muhammad Husnan Fariz Naza, Luthy Yustika, ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETIDAKTEPATAN PENERAPAN PASAL 372 KUHP DALAM PUTUSAN NOMOR 285/PID.B/2025/PN.SMN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ramzatul Widad, Endang Ratna Widuwatie, Layli Suci Oktaviani, Himayatun Nufus, Muhammad Rifki S, Mochammad Thoriqul F, Pemenuhan Hak Akses Pendidikan Mahasiswa melalui Kebijakan Layanan Perpustakaan Universitas Jember (UNEJ) Tahun 2025: Perspektif Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Demokrasi Pendidikan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fairusna Chalisa Alya, Olivia Rahma Oktaviani, Vivi Dyelsa, Muhammad Adymas Hikal Fikri, LITERASI HUKUM DIGITAL BERBASIS PEER GROUP BAGI REMAJA DALAM MENGHADAPI PHISHING DAN PENCURIAN IDENTITAS DI ROBLOX , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohammad Syafa Fatkhrrohkman Nawawi, Dinda Dinanti, REFORMASI PEMIDANAAN KORPORASI DALAM KUHP 2023 DAN RELEVANSINYA BAGI PENCEGAHAN KEJAHAN EKONOMI DI INDONESIA: ANAISIS TERHADAP PASAL 45 KUHP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfindo Andry Saputra,, Azizah Zulpiasari, Dielfan Juli Martin, Rafi Zafikri, Desi Hafizah, IMPLIKASI HUKUM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI INDONESIA PASCA PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH: ANTARA ANCAMAN DAN PELUANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Musthofa Akhyar Abdillah, Yanuar Prihantoro, Dwi Imroatus Sholikah, PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KONFLIK ISRAEL PALESTINA DALAM PERSPEKTIF KEMANUSIAAN DAN HUKUM INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sufira Tantika R. M, Fatiza Vierandita T, Wantina Syifa Cissiani, Nadine Alvina Gunawan, Nadia Belinda, KEBEBASAN BERPENDAPAT MAHASISWA DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- muhammad zalil, Ade Aspandi, S.Pd.i., M.Pd, Muhammad Azhar Muttaqin , PROBLEMATIKA FRASA SANKSI PERDATA DALAM PASAL 20 AYAT 2 UU NO 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mella Sabrina Maharani, Diah Gustiniati Maulani, Dona Raisa Monica, Firganefi, Mamanda Syahputra Ginting, PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KOSMETIK ILEGAL ( STUDI KASUS PEREDARAN PEMUTIH BADAN ILEGAL POLRESTA BANDAR LAMPUNG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fitrah Sheshar Pratama Hilalahapa, Aulia Dwi Cahyani Muradji, Zulfitrah Firmansyah Kaoe, Muhammad Rizky Nusi, Mohamad Syawal Naiu, Hasnia, Gede Sunya Sutape, I Putu Sastra Gunawan, Fatmawaty Mursalin, Moh. Farel A. Yahya, DILEMA REGULASI PAJAK KRIPTO INDONESIA TENTANG PERATURAN MENTERI KEUANGAN 50/2025 TERHADAP SUBJEK PAJAK PSEUDONIMITAS DALAM PERDAGANGAN ASET KRIPTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.