HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF LIBERALISME
- Authors
-
-
Muhammad Bayu Setiaji
Author -
Aziz Umar ZA
Author -
Askar Fansy Naufal
Author -
Rizki Rian Perdana
Author -
Helda Rahmasari,S.H.,M.H.,
Author
-
- Keywords:
- Hak Asasi Manusia, Liberalisme, Relativisme Budaya, Universalisme
- Abstract
-
Makalah ini membahas Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif liberalisme, baik pada tataran internasional maupun dalam konteks nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Liberalisme sebagai paham yang menekankan kebebasan individu memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip HAM yang bersifat kodrati, universal, dan tidak dapat dicabut. Pada tingkat internasional, prinsip-prinsip tersebut diakomodir melalui Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) 1948 dan diperkuat oleh International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang mengikat secara hukum. Namun, penerapan HAM secara universal seringkali menimbulkan perdebatan antara universalisme dan relativisme budaya, terutama di negara-negara yang memandang nilai liberal Barat tidak selalu sesuai dengan konteks lokal. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945, Pancasila, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengakomodasi nilai-nilai HAM yang selaras dengan prinsip liberalisme, seperti kebebasan beragama, berserikat, dan berpendapat, namun tetap disesuaikan dengan budaya, prinsip, dan norma nasional. Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai HAM berakar pada liberalisme, penerapannya memerlukan adaptasi terhadap kondisi sosio-kultural masing-masing negara agar prinsip kebebasan individu dapat berjalan selaras dengan kepentingan kolektif.
- References
-
BUKU-BUKU
H.K,M.S(2020).FilsafatHukumPancasilaDanSemiotikaHukumPancasila.Yogyakarta:Paradigma Yogyakarta.
SR.(2021),Ilmu hukum,Bandung:Citra Arya Bakti,
Taylor, A. (2019). Democracy May Not Exist But We'll Miss it When It's Gone. Verso Books.
Davidson, S. (2008). Hak asasi manusia: sejarah teori, dan praktek dalam pergaulan internasional.
JURNAL
Batubara, U. N., Siregar, R., & Siregar, N. (2021). Liberalisme John Locke dan pengaruhnya dalam tatanan kehidupan. Jurnal Education and Development, 9(4), 485-491.Utama, Y. J. (2007). Menggugat Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Akses Warga Negara Untuk Mendapatkan Keadilan dalam Perkara Administrasi Negara.
Sya’ban, A. F. M. N., Munawar, A., Izzani, A. A., & Muhyi, A. A. (2024). ISLAM DAN LIBERALISME. MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis, 4(2), 164-172. Elviandri, E., Dimyati, K., & Absori, A. (2019). Quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan indonesia.
Ahida, R. (2005). Liberalisme dan komunitarianisme: Konsep tentang individu dan komunitas. Jurnal Demokrasi, 4(2).Solechan, S. (2019). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. Administrative Law and Governance Journal, 2(3), 541-557.
Philip, C. (2016). Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional. Lex administratum, 4(2).
Feri, M., & Saravistha, D. B. (2023). Implementasi Ham Generasi Pertama Dalam International Covenant On Civil And Political Rights (Iccpr) Pada Kehidupan Politik Masyarakat Desa Marga, Tabanan Provinsi Bali. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2(7), 2991-3000.
Darajati, M. R., & Syafei, M. (2020). Politik Hukum Pembentukan Dua Kovenan HAM Internasional Tentang Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi Sosial Budaya. Syiah Kuala Law Journal, 4(2), 106-122.
Steiner, H. J., Alston, P., & Goodman, R. (2008). International human rights in context: law, politics, morals: text and materials. Oxford University Press, USA.
Utama, Y. J. (2007). Menggugat Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Akses Warga Negara Untuk Mendapatkan Keadilan dalam Perkara Administrasi Negara.
Elviandri, E. (2019). Quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan indonesia. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 31(2), 252-266.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
United Nation (Universal Declaration of Human Rights) 1948
ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) 1966.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahum 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Downloads
- Published
- 2025-10-27
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Azizah Zalfa, NILAI-NILAI SOSIAL PADA PERNIKAHAN ADAT JAWA TENGAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Angela Ayodya Wardhani, Revalino Roykhan Firdaus Putra Wibowo, PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DI ERA GLOBALISASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jamilatun Nisa’, Zahrotul Aini, Lailatul Qomariyah, Yudi Widagdo Harimurti, KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT BERDASARKAN PP NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI LAUT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maringan S, Taufik Hidayat, Abbas Abdul Rahman Assegaf, Aura Justitia Leonita Faradila Saed, PERAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM MEMBANGUN INTEGRITAS GENERASI MUDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wayan Marsya Anggita Anggraini , PERAN AWIG – AWIG DALAM MENGATUR PENGGUNAAN TANAH ADAT DI BALI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Rivanda, PERAN FALSAFAH PIIL PESENGGIRI DALAM TATANAN HUKUM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT LAMPUNG (KAJIAN YURIDIS-ANTROPOLOGIS) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rema Sefri Fathurozi, PEMBATASAN HAK AKSES INTERNET PADA DAERAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI DAERAH OPERASI MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salma Amalia Amanda, Zulfa Rusyda Fadiyah, Nurul Hidayah, Siti Aydina, ANALISIS URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Aziz, M. Ariel Anggara Pratama, Decky Hermawan, Naufal Qushoyyi, Hafidza Zia, PERAN KEMENTRIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK DAGANG PELAKU USAHA MIKRO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raja Hotman Putra, Fatimah Azzahra, Iyud Tamba, Stevri Iskandar, MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERS DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.