HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF LIBERALISME
- Authors
-
-
Muhammad Bayu Setiaji
Author -
Aziz Umar ZA
Author -
Askar Fansy Naufal
Author -
Rizki Rian Perdana
Author -
Helda Rahmasari,S.H.,M.H.,
Author
-
- Keywords:
- Hak Asasi Manusia, Liberalisme, Relativisme Budaya, Universalisme
- Abstract
-
Makalah ini membahas Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif liberalisme, baik pada tataran internasional maupun dalam konteks nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Liberalisme sebagai paham yang menekankan kebebasan individu memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip HAM yang bersifat kodrati, universal, dan tidak dapat dicabut. Pada tingkat internasional, prinsip-prinsip tersebut diakomodir melalui Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) 1948 dan diperkuat oleh International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang mengikat secara hukum. Namun, penerapan HAM secara universal seringkali menimbulkan perdebatan antara universalisme dan relativisme budaya, terutama di negara-negara yang memandang nilai liberal Barat tidak selalu sesuai dengan konteks lokal. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945, Pancasila, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengakomodasi nilai-nilai HAM yang selaras dengan prinsip liberalisme, seperti kebebasan beragama, berserikat, dan berpendapat, namun tetap disesuaikan dengan budaya, prinsip, dan norma nasional. Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai HAM berakar pada liberalisme, penerapannya memerlukan adaptasi terhadap kondisi sosio-kultural masing-masing negara agar prinsip kebebasan individu dapat berjalan selaras dengan kepentingan kolektif.
- References
-
BUKU-BUKU
H.K,M.S(2020).FilsafatHukumPancasilaDanSemiotikaHukumPancasila.Yogyakarta:Paradigma Yogyakarta.
SR.(2021),Ilmu hukum,Bandung:Citra Arya Bakti,
Taylor, A. (2019). Democracy May Not Exist But We'll Miss it When It's Gone. Verso Books.
Davidson, S. (2008). Hak asasi manusia: sejarah teori, dan praktek dalam pergaulan internasional.
JURNAL
Batubara, U. N., Siregar, R., & Siregar, N. (2021). Liberalisme John Locke dan pengaruhnya dalam tatanan kehidupan. Jurnal Education and Development, 9(4), 485-491.Utama, Y. J. (2007). Menggugat Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Akses Warga Negara Untuk Mendapatkan Keadilan dalam Perkara Administrasi Negara.
Sya’ban, A. F. M. N., Munawar, A., Izzani, A. A., & Muhyi, A. A. (2024). ISLAM DAN LIBERALISME. MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis, 4(2), 164-172. Elviandri, E., Dimyati, K., & Absori, A. (2019). Quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan indonesia.
Ahida, R. (2005). Liberalisme dan komunitarianisme: Konsep tentang individu dan komunitas. Jurnal Demokrasi, 4(2).Solechan, S. (2019). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. Administrative Law and Governance Journal, 2(3), 541-557.
Philip, C. (2016). Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional. Lex administratum, 4(2).
Feri, M., & Saravistha, D. B. (2023). Implementasi Ham Generasi Pertama Dalam International Covenant On Civil And Political Rights (Iccpr) Pada Kehidupan Politik Masyarakat Desa Marga, Tabanan Provinsi Bali. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2(7), 2991-3000.
Darajati, M. R., & Syafei, M. (2020). Politik Hukum Pembentukan Dua Kovenan HAM Internasional Tentang Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi Sosial Budaya. Syiah Kuala Law Journal, 4(2), 106-122.
Steiner, H. J., Alston, P., & Goodman, R. (2008). International human rights in context: law, politics, morals: text and materials. Oxford University Press, USA.
Utama, Y. J. (2007). Menggugat Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Akses Warga Negara Untuk Mendapatkan Keadilan dalam Perkara Administrasi Negara.
Elviandri, E. (2019). Quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan indonesia. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 31(2), 252-266.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
United Nation (Universal Declaration of Human Rights) 1948
ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) 1966.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahum 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Downloads
- Published
- 2025-10-27
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Fitria Indriani, Ersha, Muhammad Arya Dimas Baihaqi, Indah Dewi Megasari, PERBANDINGAN KONSEP KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM DAN SISTEM HUKUM BARAT MODERN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dani Satya Nugraha, Zidan Adiansyah, Dian Eka Prastiwi, Analisis Pertentangan Putusan PN Surabaya Nomor 916 Pdt.P 2022 PN Sby dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adytia Rizqi Setia Eko Wahyudi, Epriel Leilya Hawa Larasati, Pricilia Salwa Edriyanti, Ni Made Shinta Putri Kesumantara, Muhammad Azzam Izzuddin, IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA: PEDOMAN UTAMA UNTUK MEMAJUKAN TEKNOLOGI YANG SESUAI NILAI BANGSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fauzan Ihsan Praja, MEKANISME JALANNYA HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sania Ulfatun Nikmah, Tiara Intan Camesi, Asep Suherman, Dampak Inkonsistensi Penerapan Prinsip Komplementaritas dan Ketidaksiapan Aparat Nasional terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Pertanggungjawaban Pidana Individual atas Kejahatan Genosida , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Decky Hermawan, M. Ariel Anggara Pratama, Ayu Putryana, ANALISIS YURIDIS PASAL 241 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 (KUHP BARU) TERHADAP KEBEBASAN PERS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Amanda Septiani, Analisis Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Pasca Berlakunya KUHP Nasional Tahun 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naeshyla Hanuna Wasito, Rahmi Zubaedah, S.H., M.H., KAJIAN HUKUM POSITIF DAN PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA: PEMBUKTIAN GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA PADA TERDAKWA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mutiara Feruza Fauziah, Ade Fartini, Wulan Aprilina, Repi Mariska, HUKUM KONSTITUSI DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Widianto Wisnu Wardana, Ardian Kayla Aprilianto, Olivia Margaretta, Callista Aurellia Nugrho’s, Yaqutah Salsabila Zadah, Hukuman Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana: Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Pasal 100 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.