EFEKTIVITAS PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM: STUDI KASUS KORUPSI KUOTA HAJI DI INDONESIA
- Authors
-
-
Irpan Pradita
Universitas Bung KarnoAuthor -
Alhamdi Imran Saputra
Universitas Bung KarnoAuthor
-
- Keywords:
- Pengadilan Tipikor, Kepastian Hukum, Korupsi Kuota Haji, Efektivitas, Pemulihan Aset
- Abstract
-
Artikel ini menganalisis efektivitas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan kepastian hukum, dengan memfokuskan studi kasus pada perkara korupsi kuota haji. Korupsi, khususnya dalam alokasi kuota haji, merupakan isu yang sangat krusial mengingat dampaknya yang merugikan masyarakat luas dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan data kasus yang relevan, serta mempertimbangkan perspektif pelaku penegak hukum dan akademisi.
Temuan menunjukkan bahwa meskipun Pengadilan Tipikor telah berfungsi sebagai lembaga yang khusus dan independen, tantangan signifikan masih dihadapi dalam mencapai kepastian hukum yang substansial. Secara formal, putusan-putusan pengadilan dalam kasus korupsi kuota haji telah memberikan kepastian hukum berupa adanya vonis dan sanksi pidana. Namun, efektivitasnya sering terhambat oleh lamanya proses peradilan, inkonsistensi dalam penjatuhan hukuman antara kasus yang serupa, dan kendala dalam pemulihan aset (asset recovery) yang optimal. Kasus korupsi kuota haji secara spesifik memperlihatkan kompleksitas pembuktian dan penelusuran aliran dana yang melibatkan banyak pihak serta kerentanan hukum acara pidana terhadap upaya-upaya menghambat keadilan.
Selain itu, artikel ini mengidentifikasi bahwa kepastian hukum tidak hanya terletak pada formalitas putusan, tetapi juga pada kualitas keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dan korban, serta efek deteran yang ditimbulkan. Pengadilan Tipikor perlu memperkuat aspek integritas dan transparansi, serta mengadopsi langkah-langkah progresif untuk mengatasi celah hukum dan praktik-praktik koruptif dalam proses peradilan itu sendiri.
- References
-
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. https://peraturan.bpk.go.id
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan Tahunan dan Dokumen Penanganan Perkara Tipikor. https://www.kpk.go.id
Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id
Hiariej, E. O. S. (2020). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.
Soerjono Soekanto (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
CNN Indonesia, Tempo, Kompas. Artikel investigatif terkait korupsi kuota haji.
https://www.cnnindonesia.com | https://www.tempo.com | https://www.kompas.com
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
KPK (2024). Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta: KPK RI.
Hiariej, E. O. S. (2020). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Jakarta: Erlangga.
Soerjono Soekanto (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press.
Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst (Kasus Korupsi Kuota Haji).
- Downloads
- Published
- 2025-10-27
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Zahra Angelina Ismaryanti, EFEKTIVITAS DEBT COVENANT SEBAGAI MEKANISME PERLINDUNGAN KREDITOR DALAM PERJANJIAN KREDIT BERDASARKAN HUKUM KEPAILITAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riyan Darmawan, STRUKTUR DAN PRINSIP DASAR HUKUM TATA NEGARA ADAT LAMPUNG PESISIR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Allicia Arinda Repi, EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KENDARAAN ZERO OVER DIMENSION OVER LOADING DAN PERHITUNGAN KERUGIAN STUDI KASUS PEMILIK USAHA DI SULAWESI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tania Fernanda, ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Najwa Shilvia Marzuki, Palupi Indah Pertiwi , PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG SEBAGAI ASET BISNIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syahdena Handayani Syahdena Handayani, Devi Agustina, Perlindungan dan Pemulihan Korban Revenge Porn dalam Perspektif Viktimologi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agnes Widya Klarisa, Angeline Christy Silaen, Ashilah Danty Dhanara, Aurilia Putri, Dimettri Septiano Bertrand Sinaga, ANALISIS WANPRESTASI AHLI WARIS DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH: STUDI PUTUSAN 1246 PK/Pdt/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Laurentius Marcell, PEMANFAATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI ASET JAMINAN DALAM UPAYA PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aulia Dwi Ramadhani, Chamantta Ade Putri Da Iry, Husnul Khotimah, Tamy Rahma Sya’ara, ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP NARAPIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MENIMBANG KEDUDUKANNYA SEBAGAI PEJABAT PUBLIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Pratama Setiaputra Adhidarma, Rangga Wulung A`Mubarok, Faiz Setyo Wibowo, Danny Permana Kusuma, KEABSAHAN PERJANJIAN BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA DAN AKIBAT WANPRESTASI BERDASARKAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 542/Pdt.G/2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.