NILAI-NILAI HUKUM WARIS ADAT LAMPUNG SAI BATIN DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL
- Authors
-
-
Naufal Aldiansyah
Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Waris ,SaiBatin ,Perspektif, Hukum Nasional , Inheritance Law, SaiBatin, perspective, National Law
- Abstract
-
Hukum waris adat Lampung Saibatin menganut sistem patrilineal dan mayorat laki-laki, di mana anak laki-laki tertua menjadi penerus keturunan dan pemegang hak waris utama. Warisan tidak hanya mencakup harta benda, tetapi juga nama besar keluarga dan gelar adat yang diwariskan secara turun-temurun. Proses pewarisan dapat dilakukan melalui penerusan hak dan kewajiban saat pewaris masih hidup atau penunjukan ahli waris setelah pewaris wafat. Dalam perspektif hukum nasional Indonesia, sistem waris adat ini diakui sebagai bagian dari hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, namun harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum nasional, termasuk kewajiban menjaga keadilan antar ahli waris dan kesetaraan gender yang semakin mendapat perhatian. Pelaksanaan hukum waris adat Saibatin juga memperhatikan aspek tanggung jawab keluarga dan kesinambungan nama keluarga sesuai nilai-nilai adat yang mengikat secara sosial.
Includes tangible assets as well as family name and traditional titles passed down through generations. While Islamic inheritance law also influences the community, the adat (customary) law remains dominant in their practice. From the national legal perspective of Indonesia, customary inheritance law like that of Lampung Saibatin is recognized but must align with national principles such as justice and increasing attention to gender equality. The customary law places strong social responsibility on heirs to maintain family continuity. However, modernization and education influence some shifts toward more equitable inheritance distribution, sometimes borrowed from Islamic law or national law principles.
- References
-
Amri, S. (2023). Keadilan Gender dalam Hukum Waris Adat. Jurnal Studi Hukum dan Masyarakat.
Dewi, L. (2024). Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Waris Adat. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik.
Hadikusuma, Hilman. (1978). Hukum Kekerabatan Adat. Jakarta: Fajar Agung.
Kartini, E. (2024). Adaptasi Hukum Adat Lampung dalam Sistem Nasional. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.
Ma’ruf, A. (2024). Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung Saibatin. As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Nusirwan. (2019). Pembagian Waris Adat Suku Sai Bati Lampung dalam Perspektif Hukum Islam dan Gender. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Prasetya, Arif. (2023). Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Adat. Jakarta: Prenadamedia Group.
Prasetyo, Budi. (2022). Sistem Waris dalam Masyarakat Adat di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Rahayu, Intan. (2024). Kesetaraan Gender dalam Hukum Waris Adat. Bandung: Nuansa Cendekia.
Santoso, Budi. (2023). Sistem Pewarisan Tradisional dan Modern di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sari, Dewi. (2024). Hukum Adat di Indonesia: Dinamika dan Tantangan. Jakarta: Rajawali Pers.
Sihombing, R. (2023). Hukum Adat dan Dinamika Sosial di Indonesia. Yogyakarta: Ombak.
Wibowo, Taufik. (2025). Perspektif Hukum Islam dan Adat dalam Pewarisan. Surabaya: Laksbang Press
Zainudin Hasan. (2025). Hukum Adat Ubl Press Bandar Lampung
- Downloads
- Published
- 2025-10-29
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Abigail Georginna, Intan Lelyana, Syila Zatiara, Ananda Gabriella, Berliana Eva, HALAL-HARAM: MEMAHAMI GRADASI HUKUM DALAM ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rafif Wiranata Sunu Wirawan, PELAKSANAAN PRINSIP NON-REFOULEMENT SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI KEPATUHAN NEGARA TERHADAP KETENTUAN KONVENSI JENEWA TAHUN 1951 TENTANG STATUS PENGUNGSI DAN DEKLARASI TENTANG SUAKA TERITORIAL TAHUN 1967 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cantika Putri Iskandar, Tamaulina Br Sembiring, Fahmi Fahrurozi, PERKEMBANGAN TEKNOLOGI SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR PENDUKUNG PEMBUNUHAN BERENCANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aryo Tri Revando, Ayu Putriyana, Dwi Putri Lestarika, IMPLIKASI KEWAJIBAN SAKSI JURNALIS DAN HAK TOLAK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN PERS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dicky Prayoga, REFORMULASI KONSEP WANPRESTASI DALAM HUKUM PERIKATAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anton Nugroho , Rafika Cahya, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING AKIBAT TIDAK ADANYA HAK CUTI KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NOMOR 11 TAHUN 2020 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bunga Anastasya, Salsa Aulia Nursabila, Eric Chirstoper Demetrius Sarumaha, Nindya Eka Safitri, Shabrina Zahra Noorazizah, Nayla Akhifah, Mulyadi, ANALISIS GAYA HIDUP KONSUMTIF PADA GENERASI Z DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohamad Farrel Fadlullrohman, Rucita Assami Ramdani, Luxiana Tasha Salmi, Alma Nurhasna, Galih Satya Anugrah, PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP JAMINAN HUKUM DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfah Fauziah W. A, Sara Yogi Istiqomah, Wulandari Ayuningsih, Febriana Ayu Nirmalatifa, Yehezkiel Musa Y. A, Kuswan Hadji, URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI SOLUSI ATAS KEKOSONGAN HUKUM DI TINGKAT DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tresya Pradipta G. Zakaria, Aliya Dwiyani Alulu, Jianelfa, MODEL HUKUM KOLABORATIF DALAM PENGUATAN KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA DI BIDANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.