URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI SOLUSI ATAS KEKOSONGAN HUKUM DI TINGKAT DAERAH

• Alfah Fauziah W. A

  Universitas Tidar

  Author

• Sara Yogi Istiqomah

  Universitas Tidar

  Author

• Wulandari Ayuningsih

  Universitas Tidar

  Author

• Febriana Ayu Nirmalatifa

  Universitas Tidar

  Author

• Yehezkiel Musa Y. A

  Universitas Tidar

  Author

• Kuswan Hadji

  Universitas Tidar

  Author

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelayanan publik berbasis digital yang secara langsung melibatkan pengelolaan data pribadi masyarakat. Namun dalam praktiknya, pengelolaan data pribadi di tingkat daerah belum sepenuhnya didukung oleh regulasi yang memadai, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam perlindungan hak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya kekosongan hukum perlindungan data pribadi di tingkat daerah serta mengkaji urgensi pembentukan Peraturan Daerah sebagai solusi hukum atas permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi menyebabkan lemahnya mekanisme perlindungan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan data masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan bertanggung jawab.

Asshiddiqie, J. (2010). Perihal undang-undang. Jakarta: Rajawali Pers.

Asshiddiqie, J. (2016). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Dwiyanto, A. (2018). Manajemen pelayanan publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hadjon, P. M. (2014). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Surabaya: Peradaban.

Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2017). Good governance dalam negara hukum. Surabaya: Airlangga University Press.

Makarim, E. (2019). Pengantar hukum telematika (cyber law). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Marbun, S. F. (2003). Hukum administrasi negara dan kebijakan publik. Yogyakarta: UII Press.

Mochtar, Z. A. (2020). Penguatan regulasi daerah dalam negara hukum desentralistik. Jurnal Konstitusi, 17(2), 278–296.

Ridwan HR. (2020). Hukum administrasi negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rosadi, S. D. (2018). Perlindungan privasi dan data pribadi dalam era ekonomi digital di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(3), 455–472.

Rosadi, S. D. (2020). Perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional warga negara. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(1), 1–20.

• pdf