PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN PERS (WARTAWAN) DALAM MENJALANKAN TUGASNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

• Sarah Dian Utami

  Universitas Bengkulu

  Author

• Agung Rammando

  Universitas Bengkulu

  Author

• Ayu Putriyana

  Universitas Bengkulu

  Author

• Dwi Putri Lestarika

  Universitas Bengkulu

  Author

• Agusalim

  Universitas Bengkulu

  Author

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap kebebasan pers khususnya bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Secara normatif, undang-undang ini menjamin kemerdekaan pers melalui Pasal 4, memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam Pasal 8, serta menetapkan sanksi pidana bagi pihak yang menghalangi kerja pers sebagaimana Pasal 18. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun landasan hukum sudah kuat, realitas lapangan masih memperlihatkan adanya kesenjangan, terlihat dari berbagai kasus kekerasan terhadap wartawan saat meliput demonstrasi, seperti yang terjadi di Bali dan Medan pada tahun 2025. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan implementasi perlindungan hukum melalui sinergi antara penegak hukum, Dewan Pers, dan perusahaan pers agar kebebasan pers benar-benar terjamin.

1. Sarah Dian Utami, Universitas Bengkulu

   Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

2. Agung Rammando, Universitas Bengkulu

   Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

3. Ayu Putriyana, Universitas Bengkulu

   Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

4. Dwi Putri Lestarika, Universitas Bengkulu

   Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

5. Agusalim, Universitas Bengkulu

   Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Buku

Dewan Pers. Buku Saku Dewan Pers. Cet. ke-18, 2023. https://www.dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/2305300342_Buku_Saku_Dewan_Pers_Cet_-18_2023.pdf.

Dr Suyanto M.A.P SH , MH , M. Kn, Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan (UNIGRES PRESS, 2023).

Filose Gita Sukmono dan Fajar Juanedi, Komunikasi Multikultural: Melihat Multikulturalisme dalam Genggaman Media (Buku Litera Yogyakarta, 2014).

Prof Dr Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Prenada Media, 2017).

Jurnal

Adi Arifin, Alpi Sahari, Fisal, “Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hal Pemberitahuan Yang Berindikasi Adanya Delik Pencemaran Nama Bik Yang Dilakukan Oleh Pers Media Cetak”, Juris Studia : Jurnal Kajian Hukum, No.2 (2024) : hal.316-317. https://doi.org/10.55357/is.v5i2.595

Anggi Setyowati Dzulhijjah, Pramukhtiko Suryo Kencono, “Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”, Indonesian Journal of Law and Justice, No.1 (2024) : 7 https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047

Jimris Fantos Nikodemus, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers (Wartawan) Dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik.” TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 7 (2024): 568. https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i7.2465.

Irwan Yulianto dan Antonius Ratobata. “Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.” Fenomena 18, no. 02 (2024): 173–86. https://doi.org/10.36841/fenomena.v19i02.5557.

Syafri Ario, “Tinjauan Yuridis Peranan Dewan Pers Dalam Peningkatan Profesionalisme Wartawan”, Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah, No.1 (2025) : hal.431, https://doi.org/10.31869/mi.v19i1.6527

Peraturan/Putusan

Dewan Pers. “Peraturan Dewan Pers Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan.” Diakses 10 September 2025. https://www.dewanpers.or.id/assets/documents/peraturan/1907030647_2013_Peraturan_DP_NO_01_TTG_PEDOMAN_PENANGANAN_KASUS_KEKERASAN_TERHADAP_WARTAWAN.pdf.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “IWAKUM Uji Aturan Perlindungan Hukum Wartawan dalam UU Pers.” Diakses 12 September 2025. https://mkri.id/berita/iwakum-uji-aturan-perlindungan-hukum-wartawan-dalam-uu-pers-23680.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118.

Artikel Online/Berita

Hutasoit, Lia. “Dewan Pers Atur Pedoman Kekerasan Seksual untuk Jurnalis.” IDN Times, 14 Juni 2024. https://www.idntimes.com/news/indonesia/dewan-pers-atur-pedoman-kekerasan-seksual-untuk-lindungi-jurnalis-00-sbfjr-krgmf2.

“2 Jurnalis Jadi Korban Kekerasan Saat Demo di Bali, AJI Denpasar Kecam Tindakan Aparat.” Merdeka.com, 30 Agustus 2025. https://www.merdeka.com/peristiwa/2-jurnalis-jadi-korban-kekerasan-saat-demo-di-bali-aji-denpasar-kecam-tindakan-aparat-461324-mvk.html.

“Wartawan Diduga Dipukuli Polisi Saat Liput Demo Mahasiswa, Kapolda Sumut Minta Maaf.” Kompas.com. Diakses 10 September 2025. https://medan.kompas.com/read/2025/08/27/050000378/wartawan-diduga-dipukuli-polisi-saat-liput-demo-mahasiswa-kapolda-sumut-minta.

Suhandi. “Kekerasan terhadap Jurnalis Terus Meningkat, Dewan Pers Soroti Peran Kepolisian sebagai Pelaku Utama.” AFU.ID, 5 Mei 2025. https://afu.id/kekerasan-terhadap-jurnalis-terus-meningkat-dewan-pers-soroti-peran-kepolisian-sebagai-pelaku-utama/.

Aliansi Jurnalis Independen “Polri, Jangan Kriminalisasi Pers” diakses pada 22 September 2025, "Polri, Jangan Kriminalisasi Pers" | AJI - Aliansi Jurnalis Independen .

Dewan Pers “Mediasi Selesaikan Sengketa Pers” diakses pada 22 september 2025, Dewan Pers

• pdf