ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PUTUSAN NOMOR 84/G/2021/PTUN.JKT

• Jona Sitohang

  Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

  Author

• Adinda Nugraha

  Univesitas Sultan Ageng Tirtayasa

  Author

• Putri Priyanka

  Univesitas Sultan Ageng Tirtayasa

  Author

• Dea Widia Putri Krishananto

  Univesitas Sultan Ageng Tirtayasa

  Author

Penelitian ini akan berfokus pada implementasi hukum prosedur administrasi dalam penyelesaian sengketa bersifat administratif dengan mempertimbangkan Keputusan Nomor 84/G/2021/PTUN. JKT yang ditetapkan oleh Pengadilan Administrasi Jakarta. Perkara ini bermula dari gugatan terhadap Surat Pemberitahuan Penerimaan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait perubahan kepemimpinan di PT Javaperindo Utama Industries. Studi ini berfokus pada efektivitas tingkat persyaratan minimum untuk keputusan administratif, keabsahan prosedur administratif, dan penerapan prinsip-prinsip umum yang baik dalam administrasi. Selanjutnya, pembahasan beralih ke masalah yurisdiksi administratif umum Pengadilan Administrasi terkait keputusan yang dipermasalahkan yang secara langsung berkaitan dengan validitas tindakan korporasi (khususnya resolusi buletin yang disetujui oleh pemegang saham), yang secara normal termasuk dalam kategori masalah yang berada di bawah kewenangan pengadilan umum. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan menilai legalitas tindakan administratif berdasarkan formalitas, kewenangan, kepatutan prosedural, dan prinsip kehati-hatian, serta, yang penting, mempertimbangkan batas-batas yurisdiksi (baik dalam sengketa interpretasi antar pasal maupun urusan internal korporasi) dalam perspektif administratif. Penelitian ini menekankan perlunya mengintegrasikan prosedur administratif dan ketentuan hukum korporasi secara lebih baik guna menghindari tumpang tindih kewenangan, serta memastikan perlindungan hukum yang setara bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa dengan otoritas administratif.

A Wibowo, Hukum Administrasi Publik, Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2025, https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/591%0Ahttps://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/download/591/617.

Ahmad Fauzi, “Penerapan Perluasan Keputusan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Dalam Penegakan Hukum Administrasi Dan Kaitannya Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance (Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan),” Binamulia Hukum 9, no. 2 (2023): 171–82, https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.371.

Aju Putrijanti, “Model Fungsi Pengawasan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,” Mimbar Hukum 29, no. 2 (2017): 263, https://doi.org/10.22146/jmh.22627.

Analisa Hukum et al., “Jurnal Fakta Hukum Analisa Hukum Administrasi Unsur Penyalahgunaan Wewenang” 3, no. September (2024): 1–10.

Ardhi wijayanto yudha yudhanto, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA, 2017.

Astawa, “Konvergensi Hukum Administrasi Negara : Analisis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Mengandung Unsur Hukum Perdata.”

Aurick Adien Deseano, Najwa Hanif Artfian Arrasyid Aulia Putra, and Moh. Imam Gusthomi, “Administrative Court as Bureaucratic Reform Catalyst through Administrative Law Enforcement,” Reformasi Hukum 29, no. 1 (2025): 111–23, https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1075.

Dewi Sulastri Fachrial Ikhsan, “Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)Sebagai Tolak UkurNormatif Atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial” 2, no. 2 (2025): 1–16, https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1796.

Firdaus Arifin, “The Dynamics of State Administrative Law in Indonesia: A Critical Study As a Result of Anwar Usman’S Lawsuit in the State Administrative Court,” HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (2024): 184–93, https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v8i2.9566.

Hasbi Hasan, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 2, no. 2 (2013): 247, https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.247-262.

I Gde Pantja Astawa, “Konvergensi Hukum Administrasi Negara : Analisis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Mengandung Unsur Hukum Perdata,” Jurnal LITIGASI 25, no. 2 (2024): 20–42.

Indah Sari et al., “THE LEGITIMACY OF STATE ADMINISTRATIVE DECISION AS AN INSTRUMENT OF GOVERNMENT” 4041 (n.d.).

Juda Agung, Cicila A, and Harun, Kebijakan Makroprudensial Di Indonesia: Konsep, Kerangka, Dan Implementasi, Books.Google.Co.Id, 2021.

Natalie et al.

Nina Respina, Makalah Hukum Administrasi Negara, Slideshare, vol. 53, 2012, https://www.slideshare.net/slideshow/makalah-hukum-administrasi-negara/13238121.

Razy Fakhruddin, “Buku Ajar Hukum Administrasi Negara,” Buku Ajar Hukum Administrasi Negara/Kewenangan Hukum, 2020, 2–5.

Ridwan HR, Despan Heryansyah, SHI., MH., and Dian Kus Pratiwi, SH., MH., “Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 25, no. 2 (2018): 339–58, https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7.

Salma Destia Ratna Natalie et al., “Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Sebagai Obyek Gugatan Tata Usaha Negara: Kedudukan Dan Sistem Pembuktian,” Wijaya Putra Law Review 4, no. 1 (2025): 1–22, https://doi.org/10.38156/wplr.v4i1.220.

William Chandra and Wilma Silalahi, “Construction of Authority in Corporate Contracts : The Dialectic of Formal Validity and Substantive Justice in the Perspective of Kelsen and Rahardjo” 5, no. 2 (2025): 93–98.

Yodi Martono Wahyunadi, “Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 5, no. 1 (2016): 135, https://doi.org/10.25216/jhp.5.1.2016.135-154.

• pdf