DIGITALISASI NAGARI: Pengelolaan Website Pemerintahan Nagari Muaro Bodi
Keywords:
digitalisasi nagari, website pemerintahan, KKN UNP, Muaro Bodi, pelayanan publikAbstract
Transformasi digital pada tingkat pemerintahan desa atau nagari menjadi langkah penting dalam mendukung transparansi, pelayanan publik, serta partisipasi masyarakat. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Padang (UNP) 2025 yang dilaksanakan di Nagari Muaro Bodi, Kabupaten Sijunjung, mengangkat tema “Digitalisasi Nagari” dengan fokus pada pengelolaan dan optimalisasi website resmi pemerintahan nagari. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses digitalisasi yang dilakukan melalui pengembangan website nagari, pelatihan operator lokal, serta strategi keberlanjutan layanan digital. Metode yang digunakan adalah metode partisipatoris melalui observasi, wawancara, dan pelatihan secara langsung. Hasil menunjukkan bahwa pengelolaan website mampu meningkatkan akses informasi publik, transparansi kegiatan pemerintahan, serta membuka jalur komunikasi yang lebih efektif antara pemerintahan nagari dan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM dan pembaruan konten berkala untuk menjaga efektivitas digitalisasi di tingkat nagari.
Downloads
References
Abdoellah, Awan Y dan Yudi Rusfiana. 2016. Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. hlm. 1-119.
Ardiansyah, R. (2022). “Implementasi Website Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Digital.” Jurnal Ilmu Pemerintahan, 9(2), 145–155.
bdal. 2015. Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik). Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. hlm. 1-198.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Hasbi, Imanuddin, dkk. 2021. Kebijakan Publik. Bandung: Widina Bhakti Persada. hlm. 1-250.
Kadji, Yulianto. 2015. FORMULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK (Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas). Kota Gorontalo: UNG Press Gorontalo. hlm. 1-150.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2023). Panduan Desa Digital.Jakarta: Kemendesa PDTT.
Pasolong, Harbani. 2019. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. hlm. 1-282.
Pramono, Joko. 2020. Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: UNISRI Press. hlm. 1-144.
Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Aipi Bandung-Puslit KP2W Lemlit Undap. hlm.1-235.
Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta. hlm. 1-154.
Taufiqurokhman. 2014. Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Moestopo Beragama (Pers). Hlm. 2-152.
