SISTEM INFORMASI PASAR MODAL SEBAGAI ALAT PENGAWASAN HUKUM BISNIS TERHADAP PRAKTIK MANIPULASI SAHAM

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dalam pasar modal Indonesia telah mendorong perubahan signifikan dalam mekanisme pengawasan hukum bisnis, khususnya terhadap praktik manipulasi saham. Sistem informasi seperti Jakarta Automated Trading System (JATS), e-reporting, dan Surveillance System milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi instrumen utama dalam mendeteksi pola transaksi tidak wajar, termasuk praktik insider trading, pump and dump, serta front running. Berdasarkan hasil kajian dari berbagai penelitian, penerapan sistem informasi yang terintegrasi mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan mempercepat proses pelaporan pelanggaran pasar. Namun, masih ditemukan tantangan dalam hal transparansi data, keterbatasan sumber daya manusia di bidang forensik digital, dan belum optimalnya sanksi hukum terhadap pelaku manipulasi pasar. Aspek hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan dasar kuat bagi penegakan hukum, tetapi implementasinya membutuhkan dukungan teknologi yang adaptif terhadap dinamika transaksi digital. Dengan demikian, sinergi antara sistem informasi pasar modal, regulasi hukum bisnis, dan penguatan pengawasan digital merupakan kunci untuk mewujudkan pasar modal yang transparan, adil, dan berintegritas di era ekonomi digital.