Isu Kebijakan Pengurangan Pegawai Honorer di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar

Abstract

Kebijakan penghapusan tenaga honorer yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (UU ASN 2014) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 (UU ASN 2023) menciptakan dilema administratif dan sosial yang signifikan. Di satu sisi, terdapat tujuan reformasi birokrasi untuk menciptakan aparatur yang profesional (PNS dan PPPK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua permasalahan krusial dalam konteks tersebut. Pertama, menganalisis kedudukan hukum opsi jalan tengah yang muncul pasca-kebijakan pengurangan tenaga honorer. Kedua, menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi tenaga honorer menurut kerangka UU ASN 2014 yang menjadi akar permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang dalam konteks ilmu hukum diidentifikasi sebagai penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opsi jalan tengah diidentifikasi sebagai skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, yang dilembagakan melalui Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025. Kedudukan hukum skema ini adalah sebagai aturan kebijakan (beleid) yang lahir dari diskresi pemerintah untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Kedudukan ini bersifat pragmatis namun rapuh secara yuridis karena belum didasari oleh Peraturan Pemerintah (PP) yang definitif, serta berpotensi menciptakan dualisme baru dalam sistem ASN. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa UU ASN 2014 secara yuridis-formal tidak memberikan perlindungan hukum (baik preventif maupun represif) secara langsung kepada individu yang berstatus tenaga honorer, karena UU tersebut secara eksplisit menghapus nomenklatur mereka dari sistem kepegawaian negara. Bentuk perlindungan hukum yang ada bersifat tidak langsung, yakni melalui paradoks perlindungan melalui eliminasi: sebuah jaminan untuk diikutsertakan dalam proses transformasi paksa untuk beralih status menjadi ASN (PPPK) yang diakui oleh undang-undang.