PERAN DPRD, BPK, DAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALEMBANG
Keywords:
pengawasan DPRD; audit BPK; masyarakat sipil; akuntabilitas publik; PalembangAbstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan sinergi antara DPRD, BPK, dan masyarakat sipil dalam pengawasan kinerja Pemerintah Daerah Kota Palembang. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif interpretatif. Data penelitian terdiri dari 20 jurnal ilmiah utama dan 5 regulasi pendukung, yaitu UU No. 23 Tahun 2014, Perwali Palembang No. 45 Tahun 2022 tentang SPBE, ketentuan partisipasi masyarakat Ombudsman RI, peraturan pemeriksaan BPK, serta Portal SPBE Palembang. Literatur dikumpulkan melalui Google Scholar, SINTA/GARUDA, DOAJ, dan portal resmi lembaga publik dengan kata kunci terkait pengawasan DPRD, audit BPK, dan partisipasi masyarakat. Analisis dilakukan melalui pemetaan tematik mencakup kelembagaan DPRD, sistem audit BPK, kapasitas SDM, serta pengawasan partisipatif oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan daerah sangat ditentukan oleh kolaborasi ketiga aktor tersebut. DPRD menghadapi kendala kapasitas dan pengaruh politik; BPK memiliki instrumen audit yang kuat namun tindak lanjut rekomendasi masih rendah; sementara masyarakat sipil memiliki potensi besar melalui kanal digital tetapi dibatasi oleh rendahnya literasi dan akses informasi. Penelitian menyimpulkan perlunya model pengawasan kolaboratif berbasis prinsip Good Governance guna memperkuat akuntabilitas Pemerintah Kota Palembang. Rekomendasi penelitian meliputi peningkatan kapasitas DPRD, optimalisasi tindak lanjut audit BPK, penguatan partisipasi publik, serta perluasan transparansi melalui SPBE.
Downloads
References
Aprilia, I. L., Syamsuddin, S., & Sahrir, S. (2023). Pengaruh penerapan standar akuntansi, sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan daerah. Media Bina Ilmiah, 17(7), 1583–1588.
Badewin, R., Elizabeth, A., Rusmardiana, A., Rely, G., & Judijanto, L. (2025). Accountability and transparency in local government financial reporting: An empirical study in Indonesia. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 13(1), 52–65. https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/article/view/3642
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Peraturan pemeriksaan keuangan negara. Retrieved November 15, 2025, from https://peraturan.bpk.go.id/
Baskoro, A. (2025). Combating corruption in procurement: The synergy of law enforcement, civil society, and digital oversight. Jurnal Pengadaan Indonesia, 4(1), 24–39.
Baskoro, M. A. (2025). Digital-based community oversight in modern bureaucracy. Journal of E-Government Studies, 7(1), 33–49.
Binawati, H., & Badriyah, L. (2022). Audit publik dan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi & Publik, 9(2), 98–112.
Faizal, M., Ardiansyah, M., & Putra, R. (2025). Audit BPK dan implikasinya terhadap pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Keuangan Negara, 11(1), 77–92.
Hamsinar, H. (2022). Pengaruh partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia (JPAII), 3(4), 85–90.
Hauralya Salsabilla, N., Pratama, D. A., & Yuniarti, S. (2024). Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Tangerang Selatan. Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 1(3), 284–296. https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.426
Idris, S. (2024). Kompetensi anggota DPRD dan pengaruhnya terhadap kualitas pengawasan daerah. Jurnal Politik dan Kebijakan Daerah, 5(1), 66–80.
Jaelani, A. (2024). Fungsi legislasi dan relevansinya terhadap pengawasan kebijakan publik oleh DPRD. Jurnal Legislasi Daerah, 3(2), 55–70.
Makatara, B. A. Y., Dida, M. L. N. I., Utomo, D. D., & Marta, F. Y. D. (2025). Akuntabilitas anggaran publik dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan keuangan di era digital. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(3), 7976–7981.
Maritza, D. F., & Taufiqurokhman. (2024). Peran masyarakat sipil dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Indonesian Review of Public Information and Accountability, 6(2), 121–134.
Ombudsman Republik Indonesia. (n.d.). Ketentuan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Retrieved November 15, 2025, from https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--peran-partisipasi-masyarakat#:~:text=Undang%2DUndang%2023%20Tahun%202014,Bab%20tersediri%20tentang%20Partisipasi%20Masyarakat
Pemerintah Kota Palembang. (2022). Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Retrieved November 15, 2025, from https://jdih.palembang.go.id/produk-hukum/perwali-no-45-tahun-2022
Pemerintah Kota Palembang. (n.d.). Portal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Palembang. Retrieved November 15, 2025, from https://spbe.palembang.go.id/
Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Retrieved November 15, 2025, from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014
Prasetiyo, F. N., Basori, Y. F., & Purwanti, D. (2024). Implementation of smart governance in the Smart City program at the Communication and Informatics Office in Sukabumi. Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik, 10(2), 131–145. https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/13753
Putri, R. M., & Hendaris, F. (2025). Opini audit BPK dan ukuran legislatif terhadap transparansi kinerja keuangan daerah. Jurnal Tata Kelola Keuangan Daerah, 8(1), 12–25.
Sarofah, R. (2024). Smart governance policy: An overview of the local government performance. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 50(1), 55–70. https://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/3168
Simangunsong, E., & Irham, M. (2022). Efektivitas pengawasan DPRD melalui mekanisme komisi dan rapat dengar pendapat. Jurnal Ilmu Administrasi Nusantara, 4(3), 144–156.
Sulistyowati, R., & Nataliawati, R. (2022). Analisis akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 6(2), 1798–1811.
Syahriful Ahyar, S., Rahmatullah, R., & Isnaini, H. (2025). Efektivitas tindak lanjut rekomendasi BPK terhadap peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah. Jurnal Akuntabilitas Publik, 8(1), 44–59.
Vinanda, R. A., Kurniati, F., & Hadi, S. (2025). Integrated oversight models for regional governance performance. Journal of Public Accountability Systems, 9(1), 98–114.
Yuliani, E. T., Silitonga, M. S., & Widjayanti, A. (2023). Model kebijakan pemeriksaan tematik atas agenda pembangunan nasional pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik, 33–54.
