Upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pangkalpinang dalam Mencegah Kecurangan pada Pemilu Serentak 2024

Abstract

Pemilu merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks Pemilu 2024 di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Upaya pencegahan kecurangan dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain penguatan fungsi pengawasan sejak tahapan awal yakni pengawasan melekat, sosialisasi regulasi kepada peserta pemilu dan masyarakat, peningkatan kapasitas pengawas di tingkat kecamatan hingga TPS, serta menjalin koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak terkait, Salah satu bentuk kecurangan yang menjadi fokus perhatian adalah praktik Money Politic yang berpotensi mengganggu prinsip keadilan dan kompetisi yang sehat dalam demokrasi electoral. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang upaya badan pengawas pemilu kota Pangkalpinang dalam mencegah kecurangan pada pemilu serentak tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggali lebih dalam mengenai upaya pencegahan terhadap kecurangan yang terjadi dalam demokrasi, serta menggunakan pendekatan teori tata kelola pemilu (Electoral Governance). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Pangkalpinang dengan pencegahan yang dilakukan difokuskan pada dua pendekatan utama, yakni strategi pengawasan berbasis wilayah dan program pencegahan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Dengan strategi pengawasan berbasis wilayah, Bawaslu dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran secara lebih terfokus dan mengoptimalkan pengawasan di titik-titik rawan pelanggaran pemilu. Sementara itu, pelibatan aktif masyarakat menjadi kebutuhan strategis guna menciptakan pengawasan partisipatif, meningkatkan kesadaran hukum pemilu di tingkat paling bawah, serta mendorong rasa tanggungjawab kolektif dalam menjaga integritas proses demokrasi.

Kata Kunci: Bawaslu; Demokrasi; Pemilihan Umum