MENAKAR AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH: PERAN STRATEGIS LKPJ DALAM TATA KELOLA DI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Keywords:
Akuntabilitas, LKPJ, Tata Kelola Pemerintahan, Sekretariat Daerah, Jawa Timur.Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus, mengkaji proses penyusunan, evaluasi, serta tantangan implementasi LKPJ melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang mendasari meliputi cycle akuntabilitas dan teori organisasi publik, yang menekankan pentingnya proses berkelanjutan dan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKPJ memiliki peran strategis sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah, namun masih menghadapi kendala seperti rendahnya transparansi data dan keterlibatan masyarakat. Pembahasan menegaskan perlunya peningkatan kapasitas SDM, standardisasi sistem pelaporan digital, serta penguatan partisipasi publik untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas LKPJ. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa LKPJ dapat menjadi alat strategis dalam memperkuat akuntabilitas jika didukung oleh regulasi yang memadai dan komitmen semua pemangku kepentingan. Saran yang diajukan meliputi revisi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta penguatan mekanisme transparansi dan partisipasi masyarakat agar fungsi pengawasan dan akuntabilitas dapat berjalan optimal.
Downloads
References
Adelia mega Pratiwi, dkk “Peran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah” Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 3, Nomor 1 January 2025.
doihttps://doi.org/10.5281/zenodo.14718715
Muhammad Sawir “konsep akuntabilitas publik” Universitas Yapis
Papua 2017. http://repository.uniyap.ac.id/276/1/229023118.pdf
Wahyudi, A., & Nugroho, B. (2019). Efektivitas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7(1).
Septian, dkk “kedudukan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah menururt undang-undang republic Indonesia nomer 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah” jurnal internasional penelitian dan kajian ilmu sosial, vol 6, 9 2023.
Zaenal Arifin dkk “Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur: Suatu Studi di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan” Universitas Muslim Indonesia, volume 3, Nomor 8, Agustus 2022.
Candra, R. A. H. (2023). Mekanisme Penerapan Dimensi Akuntabilitas Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa pada Tahun 2021: Studi Deskriptif di Desa Ketimang Kecamatan Wonoayu - Sidoarjo. Journal of Education and Research (JEDARR), 2(1), 17–33.
Juniar, Z., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Sasaran, Kompetensi Manajerial, Akuntabilitas, Kepemimpinan, dan Kinerja Keuangan terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 9(1), 1–18.
Resen, M. G. S. K., & Prayoga, I. K. G. O. (2019). Peran DPRD Provinsi Bali terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bali. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, 7(1).
Aji, A. B. (2019). Implikasi politik hukum pengaturan pertanggungjawaban kinerja kepala daerah pasca reformasi. Lex Renaissance, 2(2).
Hafidah Susila Sudarsana, (2013) “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” Diponegoro Journal Of Accounting 2(4).
M. Zahwawi (2016) “Model Akuntabilitas Kinerja Skpd Dalam Mewujudkan Good Governance” Jurnal Pemerintahan Dan Politik 1(1).
Khofifah Indar Parawansa. (2025). Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Wiroyudho, B. (2022). Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Skripsi. Universitas Terbuka.
JURNAL PROSES. (2024). Analisis Peran DPRD dalam Evaluasi LKPJ Kepala Daerah.
