IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMER 2 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PROVINSI JAWA TIMUR

Authors

  • Dwi Asri Pertiwi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Author
  • Indah Murti Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Author
  • Yusuf Hariyoko Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Author

Keywords:

Pekerja Migran Indonesia,Jawa Timur ,Implementasi

Abstract

Pekerja migran adalah orang yang melakukan migrasi dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Provinsi Jawa Timur menjadi daerah asal pekerja migran Indonesia yang bekerja, Adanya peraturan daerah provinsi jawa timur nomer 2 tahun 2022 tentang pelaksanaan pelindungan pekerja migran indonesia tetap membuat pekerja migran bekerja secara non prosedural..Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 di UPT P2TK Jawa Timur telah berjalan, namun belum optimal. Berdasarkan indikator Edward III komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi masih ditemukan kendala, tetapi koordinasi lintas instansi yang kompleks kerap memperlambat penanganan kasus. Secara keseluruhan, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2022 di UPT P2TK Jawa Timur sudah memiliki dasar yang cukup baik, khususnya dalam hal komitmen pelaksana dan kelengkapan fasilitas layanan. Namun, efektivitas kebijakan masih perlu diperbaiki melalui peningkatan kualitas komunikasi, penambahan serta penguatan sumber daya manusia, penyederhanaan prosedur administratif, dan peningkatan kapasitas pelaksana

Downloads

Download data is not yet available.

References

Fauzan, A. (2024). Model Implementasi Kebijakan Publik. Model Implementasi Kebijakan

Publik, 4, 17929–17938. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf

Forwanti, E., & Setiawan, F. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan

Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Perda Kota Palangka Raya No. 9 Tahun

2012). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 8(2), 88–101.

Hermanu Iriawan. (2024). TEORI KEBIJAKAN PUBLIK (Vol. 17).

Mamoto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur

Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan

Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 1(1), 1–11.

Maruwae, A. (2020). Oikos-Nomos: JURNAL KAJIAN EKONOMI Analisis Kondisi Sosial Ekonomi

Masyarakat Daerah Transmigran. Oikos-Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis, 13(1), 1–

15.

Nur, A. C., & Gruntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publiko Title. In Analis Kebijakan Publik

(pp. 1–165).

Pradipta, W., Rostyaningsih, W., & Rengga, A. (2015). Implementasi Penyelenggaraan

Perpustakaan Di Kabupaten Kendal. Indonesian Journal of Public Policy and Management

Review, 5(1), 32–44.

Rahmadana, M. F. (2020). Teori-Teori Tentang Wilayah Dan Migrasi Muhammad Fitri Rahmadana

Penerbit Cv. Pena Persada. https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/51946/1/Book.pdf

Sepriandi Sigit. (2018). KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN BERMASALAH

(PMB)DI DEBARKASI KOTA TANJUNGPINANG Sigit Sepriandi. 2(02), 79–103.

Tejo, N. (2010). Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 7 Nomor 1, April 2010. Jurnal Ekonomi &

Pendidikan, 7(April), 58–81.

Downloads

Published

2026-01-01

How to Cite

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMER 2 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PROVINSI JAWA TIMUR. (2026). Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 11(10), 31-40. https://cibjournal.com/index.php/triwikrama/article/view/5215

Most read articles by the same author(s)

Similar Articles

1-10 of 318

You may also start an advanced similarity search for this article.