IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2021 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN PENGGEMBALAAN UMUM DI DESA MBAL MBAL PETARUM KABUPATEN KARO
Keywords:
Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Kawasan Penggembalaan Umum, Masyarakat AdatAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pengelolaan Kwasan Penggembalaan Umum di Desa Mbal Mbal Petarum. Kawasan ini merupakan satu-satunya lokasi penggembalaan umum di Provinsi Sumatera Utara dan menjadi sorotan karena munculnya konflik antara pemerintah daerah dan masyarakat adat terkait penguasaan lahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori implementasi dari Frindle digunakan sebagai kerangka analisis, yang menekankan pada isi kebijakan dan konteks lingkungan sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pengelolaan Kawasan Penggembalaan Umum belum berjalan maksimal. Penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan belum mendukung secara optimal tujuan kebijakan. Selain itu, kurangnya pelibatan masyarakat adat serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi hambatan signifikan. Disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan kualitas implementasi kebijakan dengan memperhatikan aspek partisipasi masyarakat dan kesesuaian regulasi dengan kondisi sosial dan hukum adat yang berlaku.
Downloads
References
Buku
Abdal. 2015. Buku Daras: Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik). Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
Abdullah, Syukur. 1987. Studi Implementasi, Latar Belakang, Konsep Pendekatan, dan Relevansinya dalam Pembangunan. Makassar: Persadi.
Alamsyah Abdoellah, Awan Y., & Rusfiana, Yudi. 2016. Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Alfabeta.
Afrizal. 2017. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Amin, Mohammad. 1987. Mengajarkan Ilmu Pengetahuan Alam dengan Menggunakan Metode Discovery dan Inquiry. Jakarta: Depdikbud Dirjen Dikti.
Chariri, A. 2009. Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Paper disajikan pada Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA). Semarang: FE Undip Press.
Hadi, P.U., Ilham, N., Thahar, A., Winarso, B., Vincent, D., & Quirke. 2002. Improving Indonesia’s Beef Industry. ACIAR Monograph Series. Canberra.
Hamidi. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Press.
Handoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.
Ibrahim. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.
Iskandar, J. 2001. Manusia Budaya dan Lingkungan: Kajian Ekologi Manusia. Bandung: Humaniora Utama Press.
Islamy, Muhammad Irfan. 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press.
Kasmad, Rulinawaty. 2018. Implementasi Kebijakan Publik. Kedai Aksara.
Mardiyanta, Antun. 2023. Memahami Kebijakan Publik: Perspektif Teori, Perkembangan, dan Diskursus. Surabaya: Departemen Administrasi Publik FISIP UNAIR.
Maulana, Delly, & Nugroho, Arif. 2019. Kebijakan Publik: Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik. Banten: CV AA Rizky.
Mazmanian, D.H., & Sabatier, Paul A. 1986. Implementation and Public Policy. New York: Harper Collins.
Meutia, Intan Fitri. 2017. Analisis Kebijakan Publik. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
Mulyadi, Deddy. 2016. Administrasi Publik dan Pelayanan Publik. Jakarta: Putra Grafika.
Mustari, Nuryanti. 2015. Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Leutikaprio.
Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Putri, Fadillah. 2003. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Universitas Sunan Giri Surabaya.
Pramono, Joko. 2020. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: Unisri Press.
Ravyansah, Purba, S., Irawan, B., Fathur, A., Purnama, E., Wiwin, K., Sudiartini, N.W.A., Haris, A., Suwardi, Doddy, M.S.A., & Sari, D. 2022. Kebijakan Publik. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
Subarsono, A.G. 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Edisi Kedua). Bandung: Alfabeta.
Sujarwoto, M.S. 2009. Dinamika Konsep Kebijakan Publik. Pustaka UT.
Sulaeman, Affan. 1998. Diktat Kebijakan Pemerintah. Bandung: BKU Ilmu Kerjasama Unpad dan IIP.
Suparno. 2017. Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktik. Sidoarjo: Dwi Putra Pustaka Jaya.
Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung.
Taufiqurokhman. 2014. Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah. Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama Press.
Van Meter, Donald, & Van Horn, Carl E. 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration and Society.
Wahab, Solichin Abdul. 2001. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.
Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
Widodo, Joko. 2021. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative.
Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
Jurnal/Skripsi
Abadal, Hafizh A.R., Maharani, A.E., & Qori, A.L. (2021). Kebijakan publik sebagai keputusan moral. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 19(1), 13–22.
Caprityan, Revin, dkk. (2014). Analisis pengaruh pola penggunaan lahan terhadap harga lahan Koridor Jalan Darmo Surabaya sebagai kawasan preservasi. Jurnal Teknik Waktu, Vol. 12(2), 20–27. Diakses melalui https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/waktu/article/view/888/730.
Fadholi, Hasbi, dkk. (2015). Dampak konversi lahan pertanian ke nonpertanian terhadap sosial ekonomi masyarakat di Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul. Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi, Vol. 16(2), 15–26.
Fadli, M. Rijal. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Jurnal Humanika, Vol. 21(1), 33–54.
Howlett, Michael. (2012). The lessons of failure: Learning and blame avoidance in public policy making. International Political Science Review, Vol. 33(5), 539–555.
Hendrawan, Fajar J.T., & Dewi, Retno M. (2016). Analisis dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan terhadap petani Dusun Puncel Desa Deket Wetan Lamongan. Jurnal Unesa, Vol. 1(1), 0–216. Diakses melalui https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/16628/15107.
Jaya, Imanuel. (2022). Peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam program subsidi bibit sapi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 8(2), 2723–2530.
Kaharudin, Abdul A.A. (2025). Peran BUMDes Podo Makmur melalui unit peternakan untuk meningkatkan perekonomian Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Jurnal Studi Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi, Vol. 2(1), 3063–8518.
Kristiadi, J.B. (1994). Revitalisasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan prima. Bisnis dan Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi UI, Vol. 2(3).
Permatasari, K.I. (2015). Implementasi kebijakan tentang tata kerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Kota Cimahi. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, Vol. 7(4), 323–330.
Ratmono. (2004). Profil tipe kepribadian siswa Sekolah Menengah Kejuruan BPK Penabur Cirebon: Suatu studi evaluatif. Jurnal Pendidikan Penabur, Vol. 3(3), 58.
Rikasari. (2021). Inovasi layanan seluler peternakan terintegrasi (La Sapi) Kabupaten Sinjai. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 7(2), 2620–3499.
Wulansari, Yeni, & Prabawati, Indah. (2021). Implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas (studi aksesibilitas bangunan umum di Stasiun Malang Kota Baru). Publika, Vol. 9(1), 307–320.
Pratiwi, Endah. (2007). Upaya Pelestarian LAR sebagai Padang Penggembalaan Bersama Peternak Tradisional yang Berwawasan Lingkungan di Kabupaten Sumbawa. Tesis, Program Magister Studi Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Undip, Semarang.
Regulasi
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pengelolaan Kawasan Penggembalaan Umum.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Penggembalaan Umum.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Internet
Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo. (2023). Kecamatan Lau Baleng dalam Angka 2023. Diakses pada 31 Agustus 2024 dari https://karokab.bps.go.id.
Majalah CEO Indonesia. (2023). Penggusuran tanah adat Mbal-Mbal Petarum bukti kebijakan ugal-ugalan merampas hak ulayat. Diakses pada 31 Agustus 2024 dari https://majalahceo.id.
TVOne News. (2023). Tolak eksekusi lahan untuk lokasi penggembalaan, masyarakat adat ricuh dengan petugas. Diakses pada 31 Agustus 2024 dari https://www.tvonenews.com.
Petunjuk7. (2023). Warga Mbal-Mbal Petarum gruduk kantor Bupati Karo terkait lahan penggembalaan. Diakses pada 30 September 2024 dari https://petunjuk7.com.
Medan Tribun News. (2023). Unjuk rasa ke kantor Bupati Karo, warga Mbal-Mbal Petarum ancam golput di Pemilu 2024. Diakses pada 30 September 2024 dari https://medan.tribunnews.com.
Bulat.co.id. (2023). Warga Mbal-Mbal Petarum demo di kantor Bupati Karo terkait lahan. Diakses pada 30 September 2024 dari https://sumut.bulat.co.id.
