DARI GUARDIAN OF THE CONSTITUTION MENJADI LAWFARE: ANALISIS KEMUNDURAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL PASCA-PUTUSAN MK TENTANG SYARAT USIA CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN

Abstract

Artikel ini mengkaji fenomena kemunduran demokrasi konstitusional di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam kerangka sistem ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai guardian of the constitution yang bertugas menjamin supremasi konstitusi serta melindungi hak-hak fundamental warga negara. Namun demikian, putusan tersebut mencerminkan adanya pergeseran signifikan dari peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial yang independen dan imparsial menuju instrumen politik yang sarat dengan konflik kepentingan dan praktik lawfare. Analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa proses pengambilan putusan yang berlangsung secara cepat, inkonsistensi dalam penerapan doktrin hukum, serta adanya pelanggaran etik yang bersifat serius merupakan indikator terjadinya degradasi fungsi Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut berimplikasi langsung pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusional serta melemahnya prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Dalam jangka panjang, situasi ini berpotensi mengakibatkan berkurangnya legitimasi lembaga peradilan, terhambatnya penegakan prinsip rule of law, serta meningkatnya risiko kemunduran demokrasi menuju kecenderungan otoritarianisme. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan perlunya penegasan kembali independensi Mahkamah Konstitusi melalui reformasi struktural, khususnya dalam mekanisme pengawasan dan penegakan etik hakim konstitusi, sebagai langkah strategis untuk memulihkan integritas serta mengembalikan fungsi ideal Mahkamah Konstitusi dalam sistem demokrasi Indonesia.