KABINET BURHANNUDIN HARAHAP DAN PEMILU 1955: STUDI TRANSISI KEKUASAAN SECARA DEMOKRATIS

Abstract

Transisi kekuasaan merupakan salah satu barometer krusial dalam mengukur kematangan politik dan keberlanjutan sebuah negara demokrasi. Setelah pengakuan kedaulatan penuh pada tahun 1949, Indonesia memilih sistem parlementer, secara teoretis menjamin kontrol rakyat melalui parlemen. Pada 12 Agustus 1955, di tengah suasana politik yang sangat memanas, Burhanuddin Harahap dari partai Masyumi dipercaya membentuk kabinet. Penelitian ini membahas peran Kabinet Burhanuddin Harahap dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilu 1955. tantangan dan hambatan yang dihadapi Kabinet Burhanuddin Harahap dalam melaksanakan agenda Pemilu 1955. Dan sejauh mana Pemilu 1955 mencerminkan keberhasilan transisi kekuasaan secara demokratis di Indonesia pada masa itu. Penelitian ini menggunakan metode historis menurut Kuntowidjoyo. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil melaksanakan Pemilu 1955, yang secara luas diakui sebagai Pemilu Indonesia yang paling demokratis sepanjang sejarah bangsa. Pelaksanaannya mencatat tingkat partisipasi pemilih yang sangat tinggi, mencapai 91,54% dari total pemilih terdaftar. Keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahap dalam mengembalikan stabilitas politik, menyelesaikan masalah dalam tubuh Angkatan Darat (mengangkat A.H. Nasution sebagai KSAD), dan gencar memberantas korupsi berfungsi sebagai prasyarat penting bagi penyelenggaraan.