EKOLOGI ADMINISTRASI PUBLIK DALAM PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS KECAMATAN HARJAMUKTI, KOTA CIREBON)
Keywords:
SPBE, Pelayanan, Ekologi, AdministrasiAbstract
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, khususnya pada layanan administrasi kependudukan. Namun, implementasi SPBE tidak selalu menghasilkan perbaikan pelayanan secara optimal akibat ketidaksiapan lingkungan ekologis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SPBE dan pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan publik dengan menggunakan pendekatan ekologi administrasi publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi literatur, analisis data sekunder dari dokumen kebijakan, laporan evaluasi SPBE, hasil penelitian terdahulu, serta wawancara mendalam dengan informan kunci di Kecamatan Harjamukti. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara sistem administrasi digital dengan lingkungan sosial, kelembagaan, dan infrastruktur digital yang tidak stabil, sebagaimana tercermin dalam hasil wawancara. Ketidaksiapan lingkungan ekologis menyebabkan SPBE belum sepenuhnya mampu meningkatkan efektivitas dan responsivitas pelayanan publik di wilayah tersebut. Artikel ini merekomendasikan perlunya pendekatan kebijakan SPBE yang lebih adaptif terhadap kondisi ekologis administrasi publik di tingkat kecamatan.
Downloads
References
Caiden, G. E. (1991). Administrative Reform Comes of Age. Berlin: Walter de Gruyter.
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Dwiyanto, A. (2015). Manajemen Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jakarta: Kementerian PANRB.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024). Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Cirebon Tahun 2024. Jakarta: Kementerian PANRB.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Nugroho, R. (2017). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64(1), 12–40.
Riggs, F. W. (1964). Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society. Boston: Houghton Mifflin.
Sinambela, L. P. (2014). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara
