PERAN CIVIL SOCIETY DALAM GERAKAN SAVE SANGIHE ISLAND

Abstract

Penelitian ini melihat masalah-masalah yang dihadapi demokrasi dalam mengelola sumber daya alam, dengan fokus pada peran masyarakat sipil dalam gerakan Save Sangihe Island. Pulau Sangihe, yang dikenal kaya akan keanekaragaman hayati, terancam oleh kegiatan pertambangan emas PT Tambang Mas Sangihe (TMS), yang dianggap banyak pihak telah mengabaikan keberlanjutan dan hak-hak masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi seberapa efektif kelompok-kelompok masyarakat sipil dalam melakukan upaya advokasi, mengevaluasi seberapa baik pemerintah menyeimbangkan kepentingan investasi dengan perlindungan lingkungan, dan melihat sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi deliberatif diterapkan dalam proses perizinan pertambangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan tinjauan literatur, penelitian ini menemukan bahwa koalisi Save Sangihe Island berhasil memperjuangkan pencabutan izin pertambangan melalui putusan Mahkamah Agung, yang menunjukkan kekuatan masyarakat sipil dalam membela lingkungan. Namun, kurangnya partisipasi penuh masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan penegakan peraturan yang tidak konsisten menunjukkan bahwa demokrasi deliberatif masih lemah. Temuan-temuan ini menambah pemahaman tentang gerakan sosial dan demokrasi, menekankan perlunya literasi hukum yang lebih kuat, pemberdayaan masyarakat, dan kebijakan yang lebih adil dan inklusif dalam pengelolaan sumber daya alam.