PROSES, HAK, DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN HUKUM ADAT BATAK
- Authors
-
-
Al Mas Indah Rahmawati
Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Process, of rights and obligations, batak customary marriage, customary law, sinamot, ulos., Proses, hak, dan kewajiban, perkawinan adat batak, hukum adat, sinamot, ulos.
- Abstract
-
The process, of rights, and obligations in batak customary marriage reflects deeply rooted social and cultural values passed down through generations. This study aims to analyze how the formation, implementation, and recognition of the rights and obligations of husband and wife take place within the batak customary law system. The research employs a normative and empirical approach by examining customary rules, ceremonial symbols, and community perspectives on the meaning of marriage. The findings reveal that the process of rights and obligations begins with the marhata sinamot stage as a form of family agreement, followed by ulos giving and mangulosi ceremonies symbolizing social acknowledgment of each party’s role. The husband bears the duty as the clan successor and family provider, while the wife is entitled to protection and responsible for maintaining household harmony and kinship ties. This process emphasizes the balance of rights and obligations in the batak patrilineal system and illustrates that customary marriage functions not only as a sacred tradition but also as a social institution governing family life.
Proses, hak, dan kewajiban dalam perkawinan hukum adat batak merupakan cerminan nilai-nilai sosial dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pembentukan, pelaksanaan, dan pengakuan hak serta kewajiban suami istri berlangsung dalam sistem hukum adat batak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris, dengan menelaah ketentuan adat, simbol upacara, serta pandangan masyarakat batak terhadap makna perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hak dan kewajiban dimulai sejak tahap marhata sinamot sebagai bentuk kesepakatan antar keluarga, dilanjutkan dengan pemberian ulos dan mangulosi yang menandai pengakuan sosial atas peran masing-masing pihak. Suami memiliki kewajiban sebagai penerus marga dan penanggung jawab ekonomi keluarga, sedangkan istri berhak atas perlindungan dan memiliki kewajiban menjaga keharmonisan rumah tangga serta hubungan kekerabatan. Proses ini menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam sistem patrilineal batak, sekaligus memperlihatkan bahwa perkawinan adat tidak hanya bersifat sakral tetapi juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang mengatur kehidupan keluarga.
- References
-
Harahap, P. (2017). Makna ulos dalam kehidupan sosial masyarakat Batak. Jurnal Antropologi Indonesia, 38(2), 125–138.
Harahap, P. (2017). Makna ulos dalam perkawinan adat Batak Toba. Medan: Universitas Sumatera Utara, hlm. 34–36.
Hasan, Z. (2022). Hukum pidana. Bandar Lampung: UBL Press, hlm. 27.
Hasan, Zainudin, Azzahra Bunga Cantika, Hermita Liana Sari, dan Putu Nanda Karenita Indiana. 2023. Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi dan Konstitusi Tertulis dalam Filsafat dan Penerapan Hukum. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 3(2), 7959–7964.
Hasan, Z. (2025). Hukum adat. Bandar Lampung: UBL Press, hlm. 33.
Hazairin. (1981). Hukum adat Indonesia. Jakarta: Tintamas, hlm. 45.
Koentjaraningrat. (1990). Pengantar ilmu antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 112.
Simanjuntak, B. (2008). Sistem perkawinan adat Batak Toba. Medan: Universitas Sumatera Utara Press, hlm. 45.
Simanjuntak, B. (2008). Sistem perkawinan adat Batak Toba. Medan: Universitas Sumatera Utara Press, hlm. 47.
Siahaan, L. (2005). Dalihan Na Tolu: Sistem sosial dan kekerabatan masyarakat Batak Toba. Medan: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 27.
Siahaan, L. (2005). Dalihan Na Tolu: Sistem sosial dan kekerabatan masyarakat Batak Toba. Medan: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 33.
Soekanto, S. (2006). Sosiologi: Suatu pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 65.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
Van Gennep, A. (1960). The rites of passage. Chicago: University of Chicago Press, hlm. 12.
Wawancara
Mars Hutauruk. (2025). Proses, Hak, dan Kewajiban dalam Perkawinan Adat Batak. Wawancara Pribadi, Bandar Lampung, 5 Oktober 2025.
- Downloads
- Published
- 2025-11-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Risqarah Madini, TRADISI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- K Dimaz Ardhiva, PERKAWINAN NYENTANA DI BALI: URGENSI, TATA CARA, DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fauzan Ihsan Praja, MEKANISME JALANNYA HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Achmad Zakaria, FUNGSI HUKUM ADAT SEBAGAI IDENTITAS BUDAYA BANGSA PADA PERNIKAHAN ADAT JAWA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Febrio Dosi Pratama, Hafizh Al Fajri Nasution, Dhaffa Hosya Putra, ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN HAM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alifia Cahyanda Septiani, Pengaruh Viralitas Media Sosial terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Kasus Pernikahan Dini melalui Tradisi Merariq di Lombok Tengah: Studi Kasus YL (15) dan RN (17) Tahun 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tania Fernanda, ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Rivanda, PERAN FALSAFAH PIIL PESENGGIRI DALAM TATANAN HUKUM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT LAMPUNG (KAJIAN YURIDIS-ANTROPOLOGIS) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Made Pradnya Mahadhana, PENERAPAN PERKAWINAN NYENTANA DALAM HUKUM ADAT BALI DI WILAYAH KECAMATAN SEPUTIH RAMAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Khairunnisa Tanjung, Jihan Safa Batubara, Farhan Azhari Harahap, Figo Gustiawan, Tarikha Khainursyah Siregar, Fauzan Al Ridwan Harahap, Raditya Iryanto Putra, PEKERJA PARUH WAKTU (PART TIME) DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.