MEMPELAJARI PENGARUH SUAP DI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BIROKRASI PUBLIK DI INDONESIA
- Authors
-
-
Ruben Costa Marulitua Situmorang
Universitas Bung KarnoAuthor -
Hudi Yusuf
Universitas Bung KarnoAuthor
-
- Keywords:
- Suap, Integritas Birokrasi, Penyimpangan etika., Bribery, Bureaucratic Integrity, Ethical Deviations.
- Abstract
-
Suap adalah perbuatan yang membentuk penyimpangan etika dan moral di dalam penyeleggaraan pemerintah yang menggambarkan penyalagunaan wewenang oleh aparatur negara demi keuntungan pribadi maupun berkelompok. Perbuatan ini terjadi melalu adanya pertukaran imbalan, yang seperti berupa uang, barang, jasa maupun fasilitas yang lain antara pemberi dan penerima dengan arti mempengaruhi keputusan dan kebijakan pejabat publik. Di dalam perspektif administrasi suap dalam dimengerti sebagai perilaku yang bertujuan mendapatkan perlakuan istimewa di luar dengan ketentuan yang berlaku. Praktik suap ini mejadi cerminan bahwa lemahnya intergritas birokrasi dan tidak efektifnya sistem pengawasan internal tetapi ini juga dapat memicu ketidakadilan sosial, yang memperlama reformasi birokrasi, serta menurunkan tinkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Bribery is an act that constitutes an ethical and moral deviation in government administration, depicting the abuse of authority by state officials for personal or group gain. This act occurs through the exchange of rewards, such as money, goods, services, or other facilities between the giver and the recipient, with the aim of influencing the decisions and policies of public officials. From an administrative perspective, bribery is understood as behavior aimed at obtaining preferential treatment beyond the applicable provisions. This bribery practice reflects weak bureaucratic integrity and an ineffective internal oversight system, but it can also trigger social injustice, delay bureaucratic reform, and reduce public trust in the government.
- References
-
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Transparency International (2023): Global Corruption Barometer
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2024). Laporan Tahunan KPK 2024: Tren Korupsi Kepala Daerah dan Sektor Pengadaan Barang/Jasa. Jakarta: KPK.
Transparency International (2023). Global Corruption Barometer: Asia 2023. Berlin: Transparency International Secretariat.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Putusan Pengadilan Tipikor Terkait Suap Kepala Daerah. Jakarta: MA RI.
Fitriani, D., & Puspitasari, N. (2022). Korupsi Sistemik di Pemerintahan Daerah: Analisis Hukum dan Tata Kelola Publik. Jurnal Integritas, Vol. 8(2), 115–132.
World Bank (2022). Public Sector Integrity and Anti-Corruption in Indonesia. Washington D.C.: World Bank Group.
KPK (2023): Laporan Monitoring Pengadaan Barang/Jasa
BPK (2023): Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
Kemendagri (2023): Data Perda Bermasalah
World Bank (2023): Indonesia Economic Prospects
BPS (2023): Indeks Pembangunan Manusia
Tempo.co (2023). “Fenomena Sistemik Korupsi Kepala Daerah dan Pola Jual Beli Jabatan.”
Kompas (2023). “KPK: Kasus Korupsi Kepala Daerah Didominasi Sektor Pengadaan dan Jabatan.”
- Downloads
- Published
- 2025-11-05
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Yosep G. Tefa, Hudi Yusuf, PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PRAKTIK PREADILAN PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Cecilia Meilani Hasan, Yoel Ferdiansyah, Hudi Yusuf, ANALISIS KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdul Khoerumudin, Gugun Sidabutar, Hudi Yusuf, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ismail Haniya, Arjuna Apri Yanto, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Irpan Pradita, Alhamdi Imran Saputra, EFEKTIVITAS PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM: STUDI KASUS KORUPSI KUOTA HAJI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Difa Felisa Heriah, Taun, ANALISIS DEKRIMINALISASI ABORSI SEBAGAI HAK KESEHATAN REPRODUKSI TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Chelsea Chelsany Wahyu Putri Warjiyo, PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Senli Ameilia, Zainudin Hasan, PERKAWINAN MATUDAU DAN SEMANDA, EKSISTENSI, PRAKTIK DAN INTEGRITAS DALAM HUKUM PERKAWINAN MODERN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Sofieyani, Ibnu Rusyd, Kurniati, PROBLEMATIKA GADAI DI ERA MODERN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Juanah, Ahludin Saiful Ahmad, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI ANAK OLEH KELUARGA DALAM PRODUKSI KONTEN DIGITAL BERDASARKAN UU PERLINDUNGAN ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadia Dwi Sekar Kamila, Azzahra Shabilla Hariyono, Shuci Ridzkchieani, Tisya Janice Hayu Meganova, ASPEK HUKUM PENAHANAN IJAZAH KARYAWAN OLEH PERUSAHAAN DI KOTA SURAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Azizah Zalfa, NILAI-NILAI SOSIAL PADA PERNIKAHAN ADAT JAWA TENGAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Akhmad Kautsar Fattah, Abdul Haris Nafis, Andriyan Rahardi, Pradipta Prihantono, Sofyan Sauri, Andriyanto Adhi Nugroho, PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM FINTECH CREDIT SCORING DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP RESIKO DISKRIMINASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jenita Nuryani, PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA: DILEMA ANTARA EFEKTIVITAS DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.