MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERS DI INDONESIA

• Raja Hotman Putra

  Universitas Bengkulu

  Author

• Fatimah Azzahra

  Universitas Bengkulu

  Author

• Iyud Tamba

  Universitas Bengkulu

  Author

• Stevri Iskandar

  Universitas Bengkulu

  Author

Artikel ini membahas mekanisme penyelesaian tindak pidana pers di Indonesia dalam perspektif hukum normatif. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya dualisme mekanisme penyelesaian sengketa pers, yaitu melalui jalur etik-profesional yang difasilitasi oleh Dewan Pers serta jalur pidana formal yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Dualisme ini kerap menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan membuka ruang kriminalisasi terhadap insan pers. Tujuan penelitian adalah untuk menelaah pengaturan hukum mengenai penyelesaian tindak pidana pers, sekaligus menganalisis mekanisme penyelesaiannya sebagaimana dijalankan dalam praktik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan, pedoman Dewan Pers, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang relevan.Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan dasar penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers, sedangkan KUHP dan UU ITE tetap berlaku apabila terdapat dugaan tindak pidana. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa pers dilakukan melalui mekanisme Dewan Pers, namun tidak jarang kasus langsung diproses secara pidana oleh aparat penegak hukum. Hal ini menimbulkan tumpang tindih antara jalur etik-profesional dan jalur pidana formal. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa peran Dewan Pers sebagai filter awal penyelesaian perkara pers perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih tegas, termasuk pengaturan yang mewajibkan aparat penegak hukum merujuk pengaduan pers kepada Dewan Pers sebelum diproses pidana. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan kebebasan pers, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat dapat lebih terjamin.

Susanto, Edy, dan Hamid Syamsudin. Hukum Pers di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Staatsblad 1915 No. 732 jo. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dewan Pers. Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers. Jakarta: Dewan Pers, 2017.

Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia. Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Penanganan Kasus Pers. Jakarta, 2017.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 646 K/Pid.Sus/2019. Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Wadjo, Hadiba Z. “Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Pers.” Sasi 17, no. 2 (2011): 53–

60.

Dewan Pers. Buku Saku Wartawan: Pedoman dan Prosedur Pengaduan. Jakarta: Dewan Pers, 2024.

Diakses 8 September 2025.

Dewan Pers. “Pengaduan Pers Semester I 2025 Capai Rekor Tertinggi.” Siaran Pers, 30 Juli 2025.

Diakses 8 September 2025.

Dewan Pers. “Ringkasan Alur Pengaduan: Klarifikasi, Mediasi, dan Penerbitan PPR.” Laman

Resmi Dewan Pers. Diakses 8 September 2025.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. “Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Dewan

Pers–Polri.” Press Release, 11 November 2022. Diakses 8 September 2025.

Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers). “Masukan atas Implementasi MoU Dewan Pers– Polri.” Dokumen advokasi, 2023. Diakses 8 September 2025.

Antara. “Dewan Pers Terima 813 Pengaduan Kasus Pers pada 2023, Sebagian Besar Terselesaikan.” 21 Maret 2024. Diakses 8 September 2025.

Hukumonline. “Putusan MA Nomor 646 K/Pid.Sus/2019: Analisis Pertanggungjawaban Narasumber.” 2020. Diakses 8 September 2025.

• pdf