ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
- Authors
-
-
Raisya Aziza Pradita
Universitas SriwijayaAuthor -
Alisa Sari Simatupang
Universitas SriwijayaAuthor -
Azahra Dwi Oktaviani
Universitas SriwijayaAuthor -
Rizha Claudila Putri
Universitas SriwijayaAuthor
-
- Keywords:
- Kebebasan Berkontrak, Party Autonomy, Choice of Law, Choice of Forum, Freedom of Contract, Hukum Perdata Internasional, Kontrak Internasional, Overriding Mandatory Provisions
- Abstract
-
Asas kebebasan berkontrak adalah bentuk nyata dari prinsip otonomi kehendak dalam hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam konteks hukum perdata internasional asas ini dikenal sebagai party autonomy atau freedom of contract dimana para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan choice of law dan choice of forum pada saat melakukan kontrak lintas negara. Peraturan dalam sistem common law seperti Rome I Regulation menunjukkan bahwa asas ini merupakan norma positif. Asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut dibatasi oleh prinsip kepatutan, ketertiban umum, overriding mandatory provisions, dan koneksi hukum yang nyata. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis kedudukan, pembatasan, dan penerapannya dalam berbagai praktik kontrak internasional. Studi kasus seperti Adelman’s Truck Parts, Directive (EU) 2019/633, dan Yukos v. Russian Federation menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak harus berjalan beriringan dengan perlindungan kepentingan publik, keadilan ekonomi, dan keseimbangan para pihak.
- References
-
Ali, A., Fitrian, A., & Hutomo, P. (2022). Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, 1(2), 270–278. Retrieved from https://ejournal.nusantaraglobal.or.id/index.php/sentri/article/view/234
Bouwers, G. J. (2023). Tacit choice of law in international commercial contracts: An analysis of future instruments of developmental organisations. PER / PELJ, 26. https://doi.org/10.17159/1727-3781/2023/v26i0a14301
Aprita, S dan Adhitya, R . Hukum Perdagangan Internasional. Depok: Rajawali Pers, 2020.
Ariyuda, I, M., Dantes, F, K., & Setianto, J, M., (2023). Pentingnya Klausul Choice Of Law Dalam Kontrak Bisnis Internasional. Jurnal Locus Delicti, 4(2), 64-76. https://doi.org/10.23887/jld.v4i2.5582
Coleman, T. E. (2021). Contractual freedom and autonomy under the CISG and UNIDROIT Principles as legislative and judicial guidance in Commonwealth Africa. South African Mercantile Law Journal, 33(3), 331–356.
Hasan, S. (2024). The dynamics of party autonomy in international arbitration: Current trends and jurisdictional limits. International Journal of Law Management & Humanities, 7(2), 943–957.
Khanderia, S., & Peari, S. (2020). Party autonomy in the choice of law under Indian and Australian private international law: Some reciprocal lessons. Commonwealth Law Bulletin, 46(4), 711–740.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Monestier, T. (2023). The scope of generic choice of law clauses. U.C. Davis Law Review, 56(3), 959–1002.
Novian, D. (2024). The application of party autonomy principle in arbitration. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 11(1), 26–36.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.
Ungerer, J. (2021). Explicit legislative characterisation of overriding mandatory provisions in EU directives: Seeking for but struggling to achieve legal certainty. Journal of Private International Law, 17(3), 399–420. https://doi.org/10.1080/17441048.2021.1970702
UNIDROIT. (2023). Principles on Digital Assets and Private Law. Rome: UNIDROIT.
Permanent Court of Arbitration. (2014). Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. The Russian Federation, PCA Case No. AA 227, Final Award, 18 July 2014.
- Downloads
- Published
- 2025-11-21
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Annabel Rasheesa Maharani Putri Fauzi, Marlon Madile, BAYANGAN GELAP DI RUANG DIGITAL:STUDI KASUS KEKERASAN SEKSUAL ONLINE DI NTT DALAM PERSPEKTIF UU TPKS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Achmad Zakaria, FUNGSI HUKUM ADAT SEBAGAI IDENTITAS BUDAYA BANGSA PADA PERNIKAHAN ADAT JAWA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syifa Ayumi Safitri, KEADILAN RESTORATIFF SEBAGAI PARADIGMA BARU DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Namira Khaulani, Nabila Siti Royani, Muhammad Revaldo Arkeisya, Muadz Abdul Aziiz, KEDUDUKAN HUKUM ECONOMIC SUBSTANCE DALAM PENAFSIRAN TAX AVOIDANCE MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wasilul Arham, Fajar Surya Gemilang, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HEWAN PELIHARAAN NON TERNAK DALAM KASUS PENGANIAYAAN DAN PENELANTARAN DI INDONESIA: STUDI YURIDIS MENGENAI KEBUTUHAN PENGATURAN DAN PENGUATAN REGULASI SERTA PENEGAKAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochamad Didan Afandi, TB Akbar Tunjung Putih, Deden Wijaya, Muhamad Gilang Ramadhan, Frasa “Kepentingan Nasional” sebagai Alat Pembatas Hak Adat: Analisis Normatif Pasal 4 UU Kehutanan dalam Hal Konflik Tanah Adat di Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rizka Alya Damayani, SEBAMBANGAN DALAM MASYARAKAT LAMPUNG MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA ADAT DAN HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Silviana Cindy Kharissa, Saskia Besthianna, Shofa Zahira Arrumaisha, Syavina Alya Rohimah, DINAMIKA PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI TENGAH TRANSFORMASI DIGITAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raja Hotman Putra, Fatimah Azzahra, Iyud Tamba, Stevri Iskandar, MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERS DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ilman Dwi Ilhamsyah, Rasyha Naufal Putra Panuju, Aqeel Faizullah Putra, M. Rasyadan Jauza Arafah, Muhammad Raihan Firdaus, JAMINAN HUKUM DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.