MEKANISME EFISIENSI PEMILU DAN PILKADA SERENTAK SERTA MELIRIK PERBEDAAN ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS PEMERINTAHAN
- Authors
-
-
Yukey Anggraini
Universitas BengkuluAuthor -
Adela Julianda
Universitas BengkuluAuthor -
Alya Novia Syafitri
Universitas BengkuluAuthor -
Dinda Rahma Khairunnisah
Universitas BengkuluAuthor -
Sonia Ivana Barus
Universitas BengkuluAuthor
-
- Keywords:
- simultaneous elections, regional elections, democratic efficiency, Indonesia, South Korea, government stability.
- Abstract
-
This study discusses the efficiency mechanism of simultaneous general and regional elections in Indonesia and compares it with the electoral system in South Korea in terms of achieving government stability. The implementation of simultaneous elections in Indonesia, based on Law Number 7 of 2017 and Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019, aims to improve budget efficiency, harmonize central and regional policies, and reduce political fragmentation. However, its implementation poses challenges in the form of technical complexity, high workload for organizers, and potential voter confusion. In contrast, South Korea holds separate elections based on the type of position, so that each contest receives optimal public attention and creates a stronger check and balance mechanism between the executive and legislative branches. However, separating election schedules can hinder the synchronization of central and regional policies and increase the frequency of political campaigns. The results of the analysis show that both countries have their own advantages and limitations in managing the democratic process. With continuous improvements to regulations, management, and public participation, both Indonesia and South Korea can develop more effective and efficient election models that support democratic government stability.
- References
-
BUKU-BUKU
Alfian, M. (2018). Wawasan Kepemimpinan Politik: Perbincangan Kepemimpinan di Ranah Kekuasaan. Bekasi: Penerbit Penjuru Ilmu.
Amir, M. (2020). Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Achmad Edi Subiyanto. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Bayo, L. N., Santoso, P., & Samadhi, W. P. (2018). Rezim Lokal di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Halim, R., & Muhlim, L. (2016). Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik. Makassar: CV Sah Media.
Heryanto, Gun Gun. 2019. Literasi Politik; Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi. Yogyakarta: ORCiSoD.
Huda, N. (2017). Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia. Depok: Kencana. Muhammad Asfer. (2016). Pemilu dan Prilaku Memilih 1955-2014. Surabaya: Pustaka Eurika. Prsetyo, T. (2018). Filsafat Pemilu. Bandung: Nusa Media.
Saldi Isra. (2019). Sistem Pemerintahan Indonesia, Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Samsudin. (2020). Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi. Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota. Santoso, T., & Budhiati, I. (2021). Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Sinar Grafika.
Surbakti, R., Abhan, & Affifudin, M. (2022). Keadilan Pemilu. Depok: RajaGrafindo Persada. Suswantoro, G. (2016). Pengawasan Pemilu Partisipatif. Penerbit : Erlangga.
Widodo, Heru. (2016). Hukum Acara Perselisihan Hasil PILKADA Serentak di Mahkamah Konstitusi. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
JURNAL
Benuf, K. (2019). Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019. Gema Keadilan, 6(2), 198.
Defretes, D. A. (2023). Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 8, No. 2.
Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. (2024). Peran prinsip-prinsip fundamental penyelenggaraan pemilu dalam meningkatkan integritas badan pengawas pemilihan umum. JANE (Jurnal Administrasi Negara), 16(1), 99-109.
Mukhlis, et al. (2023). Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Educandumedia, Vol. 02 No. 01, 1-11.
Pramono, J., & Prianggodo, C. A. (2023). Analisis Efisiensi Sistem Proporsional Terbuka pada Proyeksi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Indonesia. Vol. 12 No. 3, 377.
Purba, A. M. (2024). Pemilu Serentak Tahun 2024 Merupakan Sarana Perwujudan Kedaulatan Rakyat yang Demokratis. Jurnal Network Media, Vol. 7 No. 1.
Rafy, M., Haskar, E., & Farda, N. F. (2020). Penerapan Sistem Presidential Threshold dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Otentik Law Jurnal.
Ratnia Solihah. (2018). Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 1, 81.
Rustamana, A., Natasya, P. F., & Ramadani, P. W. (2023). Perkembangan Pemilu di Indonesia. Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dewaruci: Jurnal Sejarah dan Pengajarannya, Vol. 2 No. 2, 4.
Silalahi, W. (2022). Model Pemilihan Serentak dan Peranan Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. JURNAL APHTN-HAN, Vol. 1 No. 1.
Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis. Jurnal Wacana Politik ISSN 2502-9185: E-ISSN 2549-2969, 3(1), 14–28.
Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. Konstitusi, 361.Supandri, I., & Tabara, R. (2023). Implikasi Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literature Review. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 5 No. 1, 395.
Triono. (2017). Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019. Jurnal Wacana Politik, Volume 2, Nomor 2, 160.
Wira Purwadi. (2018). Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Ketatanegaraan: Pemilihan Langsung Versus Pemilc
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Downloads
- Published
- 2025-11-23
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Dielfan Juli Martin, Muhammad Fadel Abira, Septrian Azeri, Sonia Ivana Barus, MENUJU HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG BERKEADILAN: SOLUSI ATAS KONFLIK ANTARA BURUH DAN PENGUSAHA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tania Putri Vianka, Mutiara Maharani, Cindy Yulianti Ma’rufiatul Muktar, Indah Amalia Khartika, Sonia Ivana Barus, Analisis Wacana Pengangkatan Otomatis PPPK menjadi PNS dalam Perspektif Sistem Merit pada Manajemen ASN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Muharram Alfarobi, Ahmad Irzal Fardiansyah, Aisyah Muda Cemerlang, UPAYA SUBDIT IV TIPIDTER DITRESKRIMSUS DALAM MENGUNGKAP PERDAGANGAN GELAP SATWA DILINDUNGI (Studi Pada Kepolisian Polda Lampung) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dandy Satria, Mitro Subroto, PENGADAAN DAN PEMANFAATAN BUKU BACAAN UNTUK MENDUKUNG PEMBELAJARAN WARGA BINAAN YANG MENGIKUTI PKBM DI RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M Raja Pradipta, Zainudin Hasan, REVITALISASI HUKUM TANAH ADAT SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM MEMBANGUN SISTEM HUKUM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elvrina Elvrina, Siti Dina Maulidah, KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Peter Guntara, Fitri Setyo Rini, Maya Dyah Palupi, KAJIAN KRIMINALISTIK TERHADAP PELAKU TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM BINGKAI FEMINIST LEGAL THEORY , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Aldiansyah, NILAI-NILAI HUKUM WARIS ADAT LAMPUNG SAI BATIN DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Diana Setiawati, Shafira Desria Putri Syanas, Kenza Nabila Putri, Marsafira Anindya Pradani, Dian Rizka Febriyana, Cantika Ade Andini, Cantika Adi Andina, Prosedur Pembiayaan di Bank BSI Syariah: Upaya Menghindari Praktik Riba dalam Sistem Perbankan Modern , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gadis Adara Nathania, Riska Anggraeni, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KONTRIBUSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohammad Rama Arya Wijaya, PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT SEBAGAI KELOMPOK RENTAN DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adithya F. Dhaneswara, Azahra Widiadhari, Ahnan Hibatullah, Ilham Fajri, Wevy Efticha Sary, PROSTITUSI SEBAGAI PATOLOGI SOSIAL: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN UMUM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.