PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI DALAM KUHP WvS DAN KUHP NASIONAL

• Yefta Chintya Nababan

  Universitas Lampung

  Author

• Tri Andrisman

  Universitas Lampung

  Author

• Maya Shafira

  Universitas Lampung

  Author

The development of modern crime has driven the need for updates to criminal law, including the recognition of corporations as legal subjects in criminal law. This article discusses a comparison of corporate criminal liability between the Dutch-inherited Criminal Code (KUHP WvS) and Indonesia's new National Criminal Code (KUHP Nasional). Under the KUHP WvS, corporations were not yet recognized as legal subjects in criminal law, so liability was imposed on individual directors. In contrast, the National Criminal Code has established corporations as legal subjects in criminal law that can be subject to both principal and additional criminal sanctions. This research uses a normative juridical method with a comparative legal approach. The study's findings indicate that the National Criminal Code provides a more comprehensive legal basis for prosecuting corporations in criminal acts, which is expected to close the legal gaps that have previously hindered law enforcement against corporate crimes in Indonesia.

A. Buku

Amran, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan). Jakarta: Rajawali Pers.

Arief, Barda Nawawi. 2011. Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.

Atmasasmita, Romli. 2000. Perbandingan Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju.

Muladi, Dwidja Priyatno. 2010. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2006. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Grafiti Pers.

(--------------) 2017. Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya. Depok: Kencana.

Soesilo, R. 1985. Kriminologi Pengetahuan Sebab Sebab Kejahatan. Bogor: Politea

Reksodiputro, Mardjono. 2007. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi” dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

B. Jurnal

Darmawan, Wasistha Budiarja. 2015. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 1405k/Pid.Sus/2013), Recidive Volume 4 No. 2.

Muladi. 2013. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility) Dalam Kerangka “The Legal Environment of Business”, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung.

Menthovani, Reda. 2010. Penuntutan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Kejahatan Sektor Kehutanan; Optimalisasi Penggunaan Undang-Undang Pencucian Uang Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Sektor Kehutanan di Indonesia Yang Dilakukan Oleh Korporasi. Indonesia Corruption Watch.

Saputra, Rian Prayudi. 2020. Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris. Jurnal Pahlawan Volume 3 Nomor 1.

Situmorang, Evan Elroy. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Korporasi, (Tesis Magister, Universitas Diponegoro). http://eprints.undip.ac.id/17271/1/EVAN_ELRO Y_SITUORANG.pdf

Susanto, Agung. 2022. Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebelum Adanya RUU KUHP Pada RUU KUHP dan Sistem Dari Negara Belanda. Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial.

Wibisana, Andri G. 2016. Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia?, Jurnal Hukum dan Pembangunan, (Volume. 46, Nomor. 2.

Wijaya, Hendra dkk. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup. NOTARIUS Volume 14 Nomor 1. Universitas Diponegoro.

C. Peraturan Perundang-undangan

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016

D. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg

E. Internet

Admin, “Sejak Awal Diprotes Warga, PT Datong Lightway International Technology di Serang Minta Ditutup”, SuryaNews, Januari 2024, https://suryanews.co.id/sejak-awal-diprotes-warga-pt-datong-lightway-international-technology-di-serang-minta-ditutup/

• pdf