LOGIKA MISTIKA DALAM PRAKTEK HUKUM MODERN:  PEMBUKTIAN PASAL 252 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

• Ilham Indra Mulya

  Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

  Author

• Sekar Marchayu Setiawan

  Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

  Author

• Rheyna Wisnu Puteri

  Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

  Author

• Hafizh Aulia Rahman

  Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

  Author

• Irwan Triadi

  Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

  Author

Penelitian ini mengkaji hubungan antara logika mistika dan rasionalitas hukum modern dalam penerapan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur larangan klaim kekuatan gaib sebagai dasar perbuatan pidana. Dalam kerangka filsafat hukum, kajian ini berangkat dari teori positivisme H. Kelsen, hermeneutika Gadamer, serta asas legalitas dan asas kepastian hukum, untuk menilai bagaimana fenomena non-material dapat diposisikan dalam sistem hukum yang menuntut pembuktian objektif sebagaimana diatur dalam KUHAP. Logika mistika sebagai bagian dari living law masyarakat Indonesia menimbulkan tantangan epistemologis ketika berhadapan dengan model pembuktian pidana yang berbasis alat bukti konvensional. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun hukum positif menolak penggunaan mistika sebagai dasar pembuktian, dimensi sosial-kultural tersebut tetap mempengaruhi konstruksi delik, persepsi korban, dan ruang interpretasi hakim melalui keyakinan batin (inner conviction). Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan Pasal 252 memerlukan integrasi antara rasionalitas hukum modern dan pemahaman terhadap konteks budaya masyarakat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun penyimpangan interpretasi. Oleh karena itu, logika mistika tidak dihapus dalam tataran filosofis, tetapi ditempatkan sebagai rujukan interpretatif yang tetap tunduk pada batas-batas pembuktian pidana.

DASAR HUKUM

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BUKU

Sinaga, M., Dr. Ahmad, S.H., M.M., M.H, & Saleh, I. N. S. (2025). Filsafat Hukum : Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Muladi, S. H., Diah Sulistyani, R. S., & SH, C. (2021). Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal. Penerbit Alumni.

Muhaimin, (2020). METODE PENELITIAN HUKUM (1st ed.). Mataram University Press. http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20 Penelitian%20Hukum.pdf

Malaka, T. (1951). Madilog, materialisme, dialektika, logika. Widjaya

Nasihuddin, A. A. (2024). Teori Hukum Pancasila. Elvaretta Buana, Tasikmalaya

Beccaria, C. (1963). On crimes and punishments (H. Paolucci, Trans.). Indianapolis, US: Bobbs-Merrill.

Hamzah, A. (2008). Hukum acara pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Koentjaraningrat. (1994). Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka.

Muladi, & Priyatno, D. (2010). Pertanggungjawaban pidana: Perspektif teoretis dan praksis. Bandung: Refika Aditama.

Sudarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

ARTIKEL ILMIAH

Aris Munandar, Wirda Wirda, Aditya Slamet Rusbandi. (2024). Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1, No. 3, 240-252.

Choirul Anam. (2024). STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SANTET DALAM PASAL 252 KUHP. CLEAR: Criminal Law Review Vol. 2, No. 1, 52-78.

Hardi Anugrah Santoso, Sutomo Sutomo, Fajar Rachmad Dwi Miarsa. (2023). KONTROVERSI ASAS PEMBUKTIAN PASAL 252 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU MENYATAKAN DIRINYA BERKEKUATAN GHAIB. ANAYASA: Journal of Legal Studies Vol. 1, No.1, 77-89.

Jamaly, Z. F., Hidayatunnisa, N., Azzahra, V., Wahid, R. F., & Nashikin, N. (2024). Menganalisis Pemikiran Filsafat Gadamer (Pemikiran Hermeneutika). Leksikon: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, dan Budaya, 2(1), 01-06.

Martadinata, M. R., & Ahmadi, F. (2020). Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan. Wasatiyah: Jurnal Hukum, 1(2), 12-24.

Nurdin, F. S., & Hanim, L. (2025). Melihat Diferensiasi Fundamental KUHP Lama (WVS) dan KUHP Nasional Indonesia. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 3(3), 27-47.

Hartanto, H. (2024). Fenomena Penerapan Hukum Pidana Modern Tahun 2026. Al-Adl: Jurnal Hukum, 16(2), 58-75.

Hairi, P. J. (2017). Kontradiksi Pengaturan “Hukum Yang Hidup Di Masyarakat” Sebagai Bagian dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia (The Contradiction Of “Living Law” Regulation As Part Of The Principle Of Legality In The Indonesian Criminal Law). Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 7(1), 89-110.

Loway, S. (2022). Kedudukan hakim dalam proses pembuktian peradilan pidana indonesia. Lex crimen, 11(5).

Palit, G. I. D. (2021). Penerapan Keyakinan Hakim (Conviction In Rasionee) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Lex Crimen, 10(5).

Richard Andri Muchsin. (2023). Rancangan Pengaturan Delik Teluh dan Santet dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Akan Datang. Lex Administratum Vol. 11, No. 1.

Ruth Tiur Jovita Kase, Rehnalemken Ginting. (2025). Kriminalisasi Pengobatan Alternatif Menggunakan Kekuatan Ghaib: Analisis Penerapan Pasal 252 KUHP 2023 dalam Melindungi Masyarakat dari Praktik Pengobatan Berbahaya. Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2, No. 1, 93-107.

Subagja, S. (2024). Studi kritik pemikiran Tan Malaka tentang logika mistika dalam Madilog perspektif hadis. Jurnal Riset Agama, 4(2), 88–99.

• pdf