REFORMASI PERAN ADVOKAT DALAM KUHAP BARU: PENGUATAN HAK PENDAMPINGAN SEJAK TAHAP AWAL PEMERIKSAAN

• Bagas Dwi Surahman

  Author

• Ilham Fajri

  Author

• Nathaniel Felix Karo Karo

  Author

• Ahnan Hibatullah

  Author

• Stevri Iskandar

  Author

Reformasi KUHAP baru 2025 merupakan langkah paling progresif dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia sejak diberlakukannya KUHAP 1981. Artikel ini mengkaji secara kritis penguatan peran advokat yang kini ditempatkan sebagai aktor sentral dalam menjamin akuntabilitas penyidikan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menelaah perubahan struktur normatif KUHAP baru serta implikasinya terhadap keseimbangan relasi antara warga negara dan aparat penegak hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KUHAP baru memberikan hak pendampingan yang bersifat universal sejak awal pemeriksaan, memperluas cakupan perlindungan bagi tersangka, saksi, korban, pelapor, maupun terlapor. Advokat kini tidak lagi berfungsi secara pasif, tetapi diberi kewenangan substantif untuk mengajukan keberatan, melakukan interupsi, serta memastikan setiap tindakan penyidik terdokumentasi melalui berita acara pemeriksaan.Penguatan kewenangan tersebut berdampak langsung pada penerapan prinsip due process of law, fair trial, dan asas equality of arms, yang selama ini belum terakomodasi secara optimal dalam praktik penyidikan. Di sisi lain, efektivitas reformasi sangat bergantung pada kesiapan institusi penegak hukum, harmonisasi regulasi pelaksana, serta ketersediaan advokat yang mampu menjalankan fungsi kontrol secara profesional. Artikel ini menyimpulkan bahwa KUHAP baru memberikan fondasi penting bagi terwujudnya sistem peradilan pidana yang lebih berimbang, transparan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusional, sekaligus menegaskan kembali peran strategis advokat sebagai penjaga keadilan dalam negara hukum.

Adji, Indriyanto Seno. Human Rights and Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Kompas, 2018.

Fakhriah, Efa Laela. “Rekonstruksi Perlindungan Hak Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Mimbar Hukum 30, no. 1 (2018): 120–123.

Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

“Urgensi Pembaruan KUHAP dalam Perspektif Penegakan Hukum Modern.” Jurnal Yudisial 13, no. 3 (2020): 263–266.

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 61/PUU-XX/2022.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

Mulyadi, Lilik. “Hak Tersangka untuk Didampingi Penasihat Hukum dalam Pemeriksaan Penyidikan.” Jurnal Hukum dan Peradilan 6, no. 2 (2017): 207–210.

Sari, Anita Indah. “Konsep Equality of Arms dan Implikasinya terhadap Hak Pembelaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Jurnal Negara Hukum 9, no. 2 (2018): 221–224.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Supanto, dan Arif Nuryani. “Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana dan Urgensi Penguatan KUHAP Baru.” Jurnal IUS 7, no. 2 (2019): 345–346.

“KUHAP Baru Disahkan: Advokat Kini Bisa Dampingi Klien Sejak Awal Pemeriksaan.” Hukumonline, 18 November 2025.

https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhap-baru-beri-kewenangan-advokat-dampingi-klien-sejak-awal-pemeriksaan-lt691c1e0286a63/.

“Advokat Bukan Lagi Penonton Pasif dalam KUHAP Baru.” Hukumonline. Diakses 2025.

https://www.hukumonline.com/berita/a/advokat-bukan-lagi-penonton-pasif-dalam-kuhap-baru-lt692a745cea9cf/.

World Justice Project. Rule of Law Index 2023. Washington, D.C.: WJP, 2023.

Yuliartini, Ni Putu Rai. “Due Process of Law dan Tantangan Reformasi Hukum Acara Pidana.” Jurnal Yustisia 9, no. 3 (2020): 512–514.

Republik Indonesia. Rancangan Undang-Undang tentang KUHAP. PDF resmi DPR RI.

https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/komisi3-RJ-20251118-081025-6744.pdf.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

• pdf