PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH KETENTUAN ANCAMAN MINIMUM KHUSUS PERSPEKTIF KEKUASAAN KEHAKIMAN
- Authors
-
-
Sanjaya Martua Hutasoit
Universitas LampungAuthor -
Prof. Dr. Maroni,S.H., M.Hum
Universitas LampungAuthor -
Eko Raharjo, S.H., M.H
Universitas LampungAuthor
-
- Keywords:
- Analisis Yuridis, Biaya Administrasi, QRIS, Perlindungan Konsumen
- Abstract
-
Pidana minimum khusus merupakan ketentuan dimana dalam hal penjatuhan pidana maka dibatasi dengan minimal pidana. Pidana minimum khusus telah secara tegas diatur dalam ketentuan undang-undang. Namun terdapat beberapa putusan pidana yang justru menjatuhi pidana dibawah minimum. Indonesia sebagai negara hukum, menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman pada pokoknya mengandung kebebasan dan independensi hakim. Berdasarkan hal tersebut permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana penjatuhan pidana dibawah minimum dari perspektif kekuasaan kehakiman serta bagaimana dari segi pemidanaannya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan data sekunder dan analisis secara kualitatif. Melalui pembahasan didapat hasil bahwa hakim menjatuhkan putusan dibawah ancaman minimum khusus secara jelas telah mengenyampingkan undang-undang, meskipun melekat kekuasaan kehakiman bukan berarti secara serta merta dapat menjatuhkan dibawah minimum. Terhadap hal ini penjatuhan dibawah minimum tidak dapat diberlakukan secara sama terhadap semua perkara dengan kata lain bersifat kasuistis. Terkait dengan pemidanaan, penjatuhan pidana dibawah ancaman minimum khusus dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku dan mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.
- References
-
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta:Kencana, 2017.
Dzikikriyah, Wajihatut. “Penyimpangan Penjatuhan Pidana Minimum Khusus bagi Pelaku Dewasa Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Restorative Justice”, Artikel, Pengadilan Negeri Sumedang, (2020).
HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
Jailani, Sofyan, “Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,
Jurnal Fiat Justitia 6, no. 2, (2012):1-7.
Kamil, Ahmad. Filsafat Kebebasan Hakim, Jakarta, Kencana, 2012.
Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2024 Mulyadi, Lilik, Pergeseran Perspektif dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mengenai Putusan Pemidanaan, Majalah Varia Peradilan, (2006):1-17.
Nasution, Muhammad Idris, Muhammad Ali, Fauziah Lubis, “Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia; Kajian Literatur atas KUHP Baru”, Judge: Jurnal Hukum 5, no. 1, (2024): 16-23.
Pramusinto, Fajar, Setiyono, “Analisis Yuridis Mengenai Pemberian Putusan Pemidanaan di Bawah Batas Minimum Khusus Ditinjau Dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 485/Pid.Sus/2017/Pn.KWG), Jurnal Reformasi Hukum Trisakti 1, no. 2, (2019): 1-15.
Puspita, Wijaya. “Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, Jurnal Hukum Magnum Opus 2, no. 1, (2019):55-73.
Rinaldy Amrullah, dkk, Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015.
Romulus, “Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Batas Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2016.
Setyanegara, Ery. “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif), Jurnal Hukum dan Pembangunan 44, no. 4, (2014).
Syatar, Abdul, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam”, Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum 16, no. 1, (2018):118-134.
Subiyanto, Achmad Edi. “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945”, Jurnal Konstitusi 9, no. 4, (2012):662-680.
Sibuea, Hotma P. Kekuasaan Kehakiman Indonesia, 2006, Jakarta: Krakataw Book.
Wicaksana, Yuristyawan Pambudi. “Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka”, Jurnal Lec Renaissance 3, no. 1, (2018): 86-108.
- Downloads
- Published
- 2025-12-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Jessica Cally Gabriella Delvilly, Triana Rizkia Dewi, Putri Amellia Bakar, Sandi Atmojo, Rina Agustina, ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA AKIBAT WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 65.Pdt.G.S.2024.PN.Jkt.Sel , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Febriyari Hafsyah, ANALISIS YURIDIS KASUS TPA LEUWIHGAJAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Marsita Rifda S, Desyta Surya Ningrum, Tin Nabila, Farida, Joseph Christoval , PERAN HUKUM LAUT DALAM MENANGANI KASUS ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gadis Adara Nathania, Riska Anggraeni, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KONTRIBUSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ketut Sinta Wati, Diah Gustiniati Maulani, Emilia Susanti, Deni Achmad, Dona Raisa Monica, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK (Studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Anak 2025/PN TJK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elpa Triani Putri, Devi Lailatul Robiah, Inayah Nurfalah, Sahnaz Safira Rahma, PENGUATAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PENANGANAN KASUS PERUNDUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shagita Fatimah, Zulfa Nizar Pratama, Deden Najmudin, PERBEDAAN SANKSI TERHADAP PELAKU PROSTITUSI DALAM PERATURAN DAERAH SUKABUMI DAN QANUN JINAYAH ACEH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indah Mutiara Sari, Anisa Ramadhani N.K, Neala Cantika Putri, Devi Septiani Purnamasari, Ignasheva Yoga Ardhana, Diana Setiawati, Peran Sertifikasi Halal: Studi pada Usaha Bakso Remaja Solo Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Baidowi, Faulita Ulul Azmia, Laily Artia Hanum, Jessenia Hayfa, Kamila Dzakiatuz Zahra, KAIDAH FIKIH EKONOMI SYARIAH ADAPTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raihan Maulana Yudha, Denis Wira Sandy Nugraha, Dian Eka Prastiwi, [email protected] , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.