KEBIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PRINSIP NATIONAL TREATMENT WTO
- Authors
-
-
Laila Fauziyyah
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor
-
- Keywords:
- TKDN, National Treatment, WTO
- Abstract
-
The Domestic Component Level (TKDN) policy is one of Indonesia’s key instruments to strengthen national industries, enhance economic independence, and reduce dependence on imports. This study analyzes the consistency of TKDN with the National Treatment principle within the framework of the World Trade Organization (WTO), particularly the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 and the Trade-Related Investment Measures (TRIMs), this study employs a normative juridical method through statutory and conceptual approaches, analyzing both primary and secondary legal materials. The findings indicate that TKDN may potentially violate WTO’s non-discrimination principle since mandatory local content constitutes a prohibited performance requirement. Nevertheless, Indonesia may still apply TKDN if done transparently and within WTO’s limited exemption provisions. Therefore, regulatory harmonization and enhanced transparency are essential to ensure TKDN effectively promotes industrial growth while complying with international trade obligations
- References
-
DASAR HUKUM
Indonesia. Undang-Undang tentang Perindustrian. UU No. 3 Tahun 2014 (Lembaran Negara No. 4/2014)
Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres No. 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara No. 63/2021)
Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pemberdayaan Industri. PP No. 29 Tahun 2018 (Lembaran Negara No. 101/2018)
ARTIKEL JURNAL
Nuralifia, D. F., dan Yasin, M. "Persaingan Industri dan Substitusi Industri Terhadap Perkembangan Industri" Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi 1,no. 4 (2023): 219–225.
Probosambodo, Y. A. "The Exception of National Treatment Principle of GATT in Indonesia" Journal of Law and Policy Transformation 3, no. 1 (2018): 245–256.
Puspitawati, D. F. "Analisis Yuridis Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Bidang Farmasi pada Perspektif Regulasi World Trade Organization (WTO)" Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) 7, no. 3 (2023): 2688–2694.
Runtuwarow, M. "Pemberlakuan Asas National Treatment dalam Hukum Ekonomi Internasional dan Implikasinya bagi Kedaulatan Indonesia (Studi Kasus Impor Daging Ayam antara Indonesia dan Brazil di WTO)” LEX PRIVATUM 8, no. 3 (2020): 46-53.
Sofwah, S., Delion, W., Wira, M. D. S., Ravandito, A., dan Velentina, R. A. "Peran Regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada Sektor Infrastruktur di Indonesia dan Negara ASEAN: Tantangan dalam Investasi Asing" Jurnal Yuridis 12, no. 1 (2025): 21–50.
Upoyo, V. B., dan Adi, E. A. W. "Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Kaitannya dengan Ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri di Indonesia" UNES Law Review 4, no. 1 (2021): 1–15.
SUMBER LAIN
Ernawati, E. (2021). Gambaran Umum Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia.
Limenta, M., & Ing, L. Y. (2022). Indonesia’s Local Content Requirements: Assessment with WTO Rules.
Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram.
Owo. “TKDN terbukti tingkatkan investasi dan produktivitas industri.” https://www.neraca.co.id/article/213008/tkdn-terbukti-tingkatkan-investasi-dan-produktivitas-industri Diakses pada 27 November 2025
Policy Brief. Compliance analysis of Indonesia’s local content requirement measures: International trade and investment agreement perspectives.
United Nations Conference on Trade and Development, Local Content Requirements
- Downloads
- Published
- 2025-12-06
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Yefta Chintya Nababan, Tri Andrisman, Maya Shafira, PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI DALAM KUHP WvS DAN KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochamad Didan Afandi, TB Akbar Tunjung Putih, Deden Wijaya, Muhamad Gilang Ramadhan, Frasa “Kepentingan Nasional” sebagai Alat Pembatas Hak Adat: Analisis Normatif Pasal 4 UU Kehutanan dalam Hal Konflik Tanah Adat di Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M Raja Pradipta, Zainudin Hasan, REVITALISASI HUKUM TANAH ADAT SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM MEMBANGUN SISTEM HUKUM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andi Nadia Zata Amani, Adelia Putri Maharani, Aisyah Mega Shafira, Ayu Paramitha Salsabilla, IMPLEMENTASI NILAI KEWARGANEGARAAN DALAM PENGAWASAN DAN PENGGUNAAN OBAT YANG AMAN DAN EFEKTIF DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agung Kurnia Putri Nur Aulia, Ade Aspandi, Pajri Yudianto, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DISEKOLAH BERBASIS ISLAM DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Selvi Ramadhani, PELESTARIAN TRADISI DALAM PERKAWINAN ADAT DI BATURAJA DI TENGAH MODERNISASI HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ira Fitria Ananda Putri, Appe Hutauruk, Muhenri Sihotang, PENEGAKAN HUKUM PIDANA MATI DI INDONESIA SERTA TANTANGAN TERHADAP PRINSIP HAK ASASI MANUSIA (HAM) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rizka Alya Damayani, SEBAMBANGAN DALAM MASYARAKAT LAMPUNG MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA ADAT DAN HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fauzan Azmi Maulana, Indra Mulyana, Muhammad Eriyan, Deden Najmudin, ANALISIS YURIDIS PENGATURAN SANKSI JARIMAH KHAMR DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alifia Cahyanda Septiani, Pengaruh Viralitas Media Sosial terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Kasus Pernikahan Dini melalui Tradisi Merariq di Lombok Tengah: Studi Kasus YL (15) dan RN (17) Tahun 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.