ANALISIS KETAATAN NEGARA TERHADAP WORLD TRADE ORGANIZITION (WTO) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

• Devina Yadita

  Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

  Author

This study aims to analyze the compliance of member countries with World Trade Organization (WTO) provisions from the perspective of international trade law, as well as to examine the implications of WTO legal personality on trade in Indonesia. This study uses a qualitative normative juridical method with a focus on analyzing legal norms in international agreements and legislation. The results of the study conclude two main points. First, state compliance with the WTO is a fundamental manifestation of the pacta sunt servanda principle, which is realized through compliance with GATT 1994. Enforcement of this compliance is strictly monitored by the Dispute Settlement Understanding (DSU), whereby failure to implement a ruling will result in the authorization of sanctions or countermeasures (Article 22 DSU). Second, the legal personality of the WTO has a direct and binding impact on trade in Indonesia. This legal personality is recognized and integrated into the national legal framework through Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1994, which makes WTO agreements a source of law that must be complied with in trade policy, regulation, and practice in Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketaatan negara anggota terhadap ketentuan World Trade Organization (WTO) ditinjau dari perspektif Hukum Perdagangan Internasional, serta mengkaji implikasi personalitas hukum WTO terhadap perdagangan yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif kualitatif dengan fokus pada analisis norma-norma hukum dalam perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan dua hal utama. Pertama, ketaatan negara terhadap WTO merupakan manifestasi fundamental dari prinsip pacta sunt servanda yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap GATT 1994. Penegakan ketaatan ini dikawal secara ketat oleh Dispute Settlement Understanding (DSU), di mana kegagalan implementasi putusan akan berujung pada otorisasi sanksi atau countermeasures (Pasal 22 DSU). Kedua, personalitas hukum WTO memiliki dampak langsung dan mengikat terhadap perdagangan di Indonesia. Personalitas hukum tersebut diakui dan diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994, yang menjadikan perjanjian-perjanjian WTO sebagai sumber hukum yang wajib dipatuhi dalam kebijakan, regulasi, dan praktik perdagangan di Indonesia.

Adrian Avan Rizqy Saputra, “KETAATAN NEGARA TERHADAP HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL,” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 11, no. 2 (2023): 340.

Aida Munawaroh, “DINAMIKA HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL: STUDI KASUS PADA ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (WTO),” Holistik Analisis Nexus 1, no. 6 (2024): 132.

Desak Putu Dewi Kasih, “Kedudukan Negara Sebagai Pembeli Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, no. 3 (2021): 358.

Dyan F.D. Sitanggang, 2017, “Posisi, Tantangan, Dan Prospek Bagi Indonesia Dalam Sistem Penyelesaian Sengketa WTO”, Veritas Et Justisia, Vol. 3 No. 1, hlm 93.

Gunarto Suhardi, 2007, “Peran WTO Dalam Pembentukan Peraturan Perdagangan Internasional”, Jurnal Hukum Pro Justisia, Vol. 25 No. 1, hlm 24.

Maslihati Nur H, 2014, “Analisis Tentang Sistem Penyelesaian Sengketa WTO : Suatau Tinjauan Yuridis Formal”, Lex Jurnalica, Vol. 11 No. 2, hlm 156.

Muhammad Rafi Darajati, “KETAATAN NEGARA TERHADAP HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL,” REFLEKSI HUKUM 5, no. 1 (2020): 23.

Ni Kadek Srimasih Ristiyani and Ni Putu Rai Yuliartini, “KEDUDUKAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA,” JURNAL KOMUNIKASI HUKUM 8, no. 2 (2022): 642.

Yordan Gunawan, Verocha Jayustin Sastra, Adyatma Tsany Prakosa, Mutia Ovitasari, Lathifah Yuli Kurniasih, 2020, “The Validity of Turkey-Libya’s Agreement on Maritime Boundaries in International Law”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9 No. 2, hlm. 170-185.

• pdf