PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENENTUAN DESIL PENERIMA BATUAN SOSIAL DI DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA
- Authors
-
-
Meysarah
UIN Palangka RayaAuthor -
Jeora Nitysa Aprily
UIN Palangka RayaAuthor -
Erdha Aisha Chandia
UIN Palangka RayaAuthor -
Lisda Jumatul Hikmah
UIN Palangka RayaAuthor -
Muhammad Noor Aini
UIN Palangka RayaAuthor -
Kamal Hasuna
UIN Palangka RayaAuthor -
Reza noor Ikhsan
UIN Palangka RayaAuthor
-
- Keywords:
- Good Governance; Transparansi dan Akuntabilitas; Penentuan Desil Bantuan Sosial
- Abstract
-
Penelitian ini membahas penerapan prinsip good governance, khususnya transparansi dan akuntabilitas, dalam proses penentuan desil kesejahteraan sebagai dasar penetapan penerima bantuan sosial di Dinas Sosial kabupaten/kota. Desil digunakan pemerintah untuk mengelompokkan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan, dan menjadi komponen penting dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan sebagai dasar penyaluran berbagai jenis bantuan sosial. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa proses pendataan, verifikasi, dan validasi sering menghadapi kendala seperti keterbatasan pembaruan data, kurangnya keterbukaan informasi, dan pengawasan masyarakat yang belum optimal sehingga memunculkan risiko inclusion error dan exclusion error. Melalui studi literatur terhadap regulasi, publikasi pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu, artikel ini menemukan bahwa penerapan prinsip transparansi masih perlu diperkuat melalui keterbukaan mengenai metodologi penentuan desil, kriteria pendataan, serta akses masyarakat terhadap informasi status kesejahteraan mereka. Sementara itu, akuntabilitas memerlukan mekanisme verifikasi berlapis, audit trail perubahan data, serta prosedur pengaduan yang responsif untuk memastikan bahwa keputusan penetapan desil dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas tata kelola dalam penentuan desil merupakan kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang adil, tepat sasaran, dan selaras dengan prinsip good governance dalam sektor kesejahteraan sosial.
- References
-
Humaniora. “BPS Jelaskan Metode Pengelompokan Kesejahteraan Melalui Sistem Desil,” 2025. https://www.antaranews.com/berita/5239581/bps-jelaskan-metode-pengelompokan-kesejahteraan-melalui-sistem-desil.
Indonesia, Republik. PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021TENTANG PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (2021).
Jamil, Bahrum, and Beltahmamero Simamora. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota Application of the Principles of Good Governance in Public Services at Teladan Timur Village Office , Medan City District” 6, no. September (2024): 142–50. https://doi.org/10.31289/strukturasi.v6i2.4457.
Lathifah, Nur. “MENGENAL LEBIH DEKAT TENTANG DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS),” n.d. https://dinsos.palangkaraya.go.id/mengenal-lebih-dekat-tentang-data-terpadu-kesejahteraan-sosial-dtks/?utm_source=chatgpt.com.
Prandyka, Formas. “PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIKDI KANTOR CAMAT SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOPR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK.” UNIVERSITAS ISLAM RIAU, 2021.
Rosyiah, Iis, Rira Nuradhawati, and Wawan Gunawan. “IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM,” 2025.
Tepus, Kalurahan. “Mengenal DESIL: Penentu Kelompok Penerima Bantuan Sosial,” 2025. https://desatepus.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/5654-Mengenal-DESIL--Penentu-Kelompok-Penerima-Bantuan-Sosial?utm_source=chatgpt.com.
Translation, Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents &. “Gov’t to Use Single National Socio-Economic Data for Distribution of Second-Quarter Social Assistance,” 2025. https://setkab.go.id/en/govt-to-use-single-national-socio-economic-data-for-distribution-of-second-quarter-social-assistance/.
Wibawana, Widhia arum. “Cara Cek Status Desil Bansos via Aplikasi Kemensos,” 2025. https://news.detik.com/berita/d-8136050/cara-cek-status-desil-bansos-via-aplikasi-kemensos.
- Downloads
- Published
- 2025-12-08
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Jesika Oktaria Sihaloho, Tamaulina Br Sembiring, Arda Gerdana Purba, FENOMENA ANAK MELAKUKAN PEMBUNUHAN KELUARGANNYA DITINJAU DARI HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Puzan Restu Buardi, Sahrul Mubarok, Suci Mutiara Insyira, Syifa Mardhiah Hanifah, Utang Rosidin, LEGAL STANDING DAN HAK PARA PIHAK SERTA DAMPAKNYA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ilman Dwi Ilhamsyah, Rasyha Naufal Putra Panuju, Aqeel Faizullah Putra, M. Rasyadan Jauza Arafah, Muhammad Raihan Firdaus, JAMINAN HUKUM DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wayan Deva Ananda, Zainudin Hasan, NGEROROD DALAM TRADISI PERKAWINAN ADAT BALI NILAI MAKNA DAN PELESTARIANNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maharani Dwi Puspitasari, HAK ATAS JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gadis Adara Nathania, Riska Anggraeni, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KONTRIBUSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anisya Auriana Dewi, Sabrina Tamala, Dewi Asri Puannandini, IMPLIKASI HUKUM PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE TERHADAP HAK PRIVASI PENGGUNA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Allicia Arinda Repi, KURIKULUM BARU UNIVERSITAS TERBUKA PADA FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK (FHISIP): ARAH, IMPLEMENTASI, DAN TANTANGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Armike Nurul Utami, Shobrina Nisa Abdillah, IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP DALAM MENGHADAPI TANTANGAN ERA SOCIETY 5.0 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Robby Ardianto Parlindungan, Appe Hutauruk, Muhenri Sihotang, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PROMOSI JUDI ONLINE MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Selatan) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.