OBJEK PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI: ANALISIS MATERIIL, FORMIL, DAN IMPLIKASI PUTUSAN
- Authors
-
-
Nurul Afifatullaily
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung DjatiAuthor -
Salma Alfia Widjana
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung DjatiAuthor -
Utang Rosidin
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung DjatiAuthor
-
- Keywords:
- Judicial Review, Mahkamah Konstitusi, Pengujian Materiil, Pengujian Formil, Norma Hukum
- Abstract
-
Artikel ini membahas objek pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan menekankan aspek materiil maupun formil. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini menelaah bagaimana undang-undang, lampiran, konsideran, dan penjelasan dapat menjadi objek pengujian konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian materiil berfokus pada substansi norma hukum, sedangkan pengujian formil menilai prosedur pembentukan undang-undang, termasuk tata cara, bentuk, serta kewenangan lembaga yang terlibat. Putusan Mahkamah Konstitusi berimplikasi besar, tidak hanya membatalkan norma tertentu, tetapi juga dapat membatalkan keseluruhan undang-undang apabila bertentangan dengan konstitusi. Konsekuensi ini memengaruhi konsistensi demokrasi konstitusional serta kepastian hukum di Indonesia.
- References
-
Asshiddiqie, J. (2006). Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Konstitusi Press.
Asshiddiqie, J. (2006). Hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
Asshiddiqie, J. (2006). Hukum acara pengujian undang-undang. Konstitusi Press.
Indonesia. (1985). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (LN No. 74 Tahun 1985, TLN No. 3317).
Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3889).
Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (LN No. 135 Tahun 2001, TLN No. 4151).
Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (LN No. 139 Tahun 2002, TLN No. 4252).
Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (LN No. 30 Tahun 2002, TLN No. 4191).
Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (LN No. 37 Tahun 2003, TLN No. 4277).
Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316).
Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (LN No. 7 Tahun 2004, TLN No. 4357).
Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN No. 53 Tahun 2004, TLN No. 4389).
Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359).
Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (LN No. 94 Tahun 2002, TLN No. 4226).
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
Huda, N. (2019). Hukum tata negara Indonesia. Rajawali Pers.
Indrati, M. F. (2007). Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan. Kanisius.
Isra, S. (2010). Pergeseran fungsi legislasi: Menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia. Rajawali Pers.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana.
Mochtar, Z. A. (2016). Lembaga negara independen: Dinamika perkembangan dan urgensi penataannya kembali pasca-amandemen konstitusi. Rajawali Pers.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (2003).
- Downloads
- Published
- 2025-12-08
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Puzan Restu Buardi, Sahrul Mubarok, Suci Mutiara Insyira, Syifa Mardhiah Hanifah, Utang Rosidin, LEGAL STANDING DAN HAK PARA PIHAK SERTA DAMPAKNYA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ramdan Sukria, Ratu Alivya Syahrazard Ramdhan, Risani Aghnia Nurhasanah, Shahira Mutiara Rizky, Utang Rosidin, TINJAUAN KRITIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN DALAM UU NO 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wardah Tisi Suseno Putri, Riya Eka Prasetyaningrum, Sahrul Sidik, Utang Rosidin, ANALISIS PENILAIAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON PERSEORANGAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XXIII/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasywa Nathania Syalaisha, Raka Anugrah Pratama, Umar Syaifullah, Utang Rosidin, PELAKSANAAN KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Nourman Fatony, Danu Suryani, PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH URBINOPSNAL POLRESTA BOGOR KOTA BERDASARKAN PERKAP NO 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Flora Tri Melfanny Buulolo, Qonita Mutmainah, Dinda Azka Aulia, Radya Alluna Rahmadhana, Naomi Margaretha Ghokmaria Sirait, Analisis Penerapan Asas Itikad Baik dan Wanprestasi Akibat Tindakan yang Dilarang dalam Perjanjian Kerjasama , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ridho, Muhammad Zharfan, Arsy Nur Bagus Sandy, Alzasyah Bachsin, Hafiz Fathi Huga Ekoputro, Yenny Febrianty, ANALISIS YURIDIS DENGAN PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP RENDAHNYAKEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILANPIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elza Khoirunnisa, Firganefi Firganefi, Fristia Berdian Tamza, Eko Raharjo, Refi Meidiantama, STRATEGI POLRESTA BANDAR LAMPUNG DALAM MEMUTUS JARINGAN KRIMINAL KENDARAAN BERMOTOR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yudha Eka Prasetyo, Gusti Cahya Putra, Muhammad Aldy Fadillah, PERAN LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP TERJADINYA TAWURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Umaira putri azahra, Firganefi, Budi Rizki Husin, Diah Gustinati Maulani, EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DAN UPAYA PREVENTIF TERHADAP KASUS PEMBUNUHANDALAM KELUARGA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Chelsea Chelsany Wahyu Putri Warjiyo, PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Annisa Septiani, Nilai-Nilai Sosial Acara Adat Begawi pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elza Cici Handa Yanti, Nilai-Nilai Filosofi dalam Pernikahan Adat Lampung , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Bayu Setiaji, Aziz Umar ZA, Askar Fansy Naufal, Rizki Rian Perdana, Helda Rahmasari,S.H.,M.H.,, HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF LIBERALISME , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.